Myanmar sangkal laporan soal kuburan massal di Rakhine

Arsip Foto. Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine,
Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon - Para pejabat Myanmar menyangkal laporan mengenai keberadaan lima kuburan massal Rohingya di sebuah desa di Rakhine, wilayah perbatasan yang luluh lantak akibat operasi penindakan keras militer yang menyasar minoritas muslim tersebut. 

Pada Sabtu, media pemerintah melaporkan bahwa pihak berwenang negara bagian Rakhine menyangkal penyelidikan Associated Press baru-baru ini, yang menyatakan kesaksian dari para pengungsi Rohingya dan video ponsel sewaktu kejadian mengungkapkan adanya lima kuburan massal yang sebelumnya tidak dilaporkan di Desa Gu Dar Pyin, Rakhine.Setelah menginspeksi desa tersebut, sebuah tim yang terdiri atas para pejabat, polisi dan penduduk setempat "membantah laporan AP" menurut laporan New New Light of Myanmar.

"Penduduk desa menegaskan bahwa mereka tidak pernah mendengar adanya pembantaian di dekat desa mereka," kata laporan itu. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa telah terjadi bentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan militan Rohingya di desa itu pada 28 Agustus, beberapa hari setelah operasi militer dilancarkan.Sebanyak 19 "teroris" tewas dalam kekerasan tersebut dan dikubur, menurut laporan itu, yang tidak menjelaskan lokasi atau jenis makamnya.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi AFP untuk dimintai keterangan.

Pasukan Myanmar dituduh melakukan operasi pembersihan etnis dengan target etnis Rohingya, yang hampir 700.000 di antaranya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu.Myanmar membantah tuduhan itu, menyatakan bahwa pihaknya melakukan penindakan keras yang proporsional terhadap pemberontak Rohingya, namun melarang wartawan dan penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakses zona konflik tersebut secara independen.

Pemerintah Myanmar membantah melakukan kesalahan dalam penindakan di Rakhine, terlepas dari banjir pengakuan dari para pengungsi yang menggambarkan pasukan keamanan membunuhi warga sipil, melakukan pemerkosaan massal dan membakar desa-desa hingga rata dengan tanah. Namun bulan lalu militer menyampaikan pengakuan langka bahwa empat anggota pasukan keamanan membantu membutuh 10 orang yang diduga militan Rohingya pada 2 September dan meninggalkan mereka di lubang yang tergesa digali.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut insiden itu hanya puncak dari gunung es kekerasan yang dilakukan pasukan militer dengan sejarah kejahatan di seluruh negeri, yang mereka kuasai selama lima dekade sebelum pembagian kekuasaan dengan pemerintah sipil tahun 2016.(sumber :antaranews.com )

Polisi Myanmar Tahan Sejumlah Wartawan

NYPYITAW -- Kepolisian Myanmar menahan dua wartawan yang bekerja untuk stasiun televisi nasional Turki, TRT, beserta penerjemah dan supir mereka pada Jumat (27/10) karena menerbangkan drone (pesawat nirawak) di dekat kompleks parlemen. Penahanan itu berlangsung di tengah ketegangan antara Myanmar dan Turki atas krisis Rohingya.

"Para wartawan yang ditahan itu adalah Lau Hon Meng dari Singapura dan Mok Choy Lin dari Malaysia. Mereka menjalani pemeriksaan di sebuah kantor polisi di ibu kota negara Myanmar, Naypyitaw, setelah ditangkap pada Jumat pagi," kata seorang petugas kepolisian kepada Reuters.

Kemudian pada petang hari, sekitar 25 polisi menggerebek rumah tempat tinggal penerjemah mereka di Yangon. Penerjemah tersebut merupakan seorang wartawan terkenal di daerah itu, Aung Naing Soe. Polisi menyita peranti memori komputer Soe dan menggeledah dokumen-dokumen miliknya.

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya lari menyelamatkan diri dari Myanmar ke negara tetangga, Bangladesh, sejak pasukan keamanan menanggapi serangan para milisi Rohingya pada 25 Agustus dengan melancarkan tindakan keras. Pada awal September, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan kematian para warga Rohingya di Myanmar merupakan "pembersihan etnis" yang ditujukan pada masyarakat Muslim di wilayah itu.

Stasiun penyiaran Myanmar, MRTV, mengatakan bahwa para wartawan yang ditahan tidak mempunyai izin untuk memfilmkan parlemen dengan menggunakan drone. MRTV memperlihatkan visa jurnalis yang dimiliki para wartawan itu dan mengatakan bahwa kementerian luar negeri telah memberi tahu kedutaan besar Singapura dan Malaysia soal penahanan tersebut.

Stasiun penyiaran TRT belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Aung Naing Soe, yang merupakan wartawan daerah, telah bekerja untuk banyak media internasional tentang peralihan Myanmar menuju demokrasi setelah negara itu berada di bawah kediktatoran militer selama hampir lima dekade.

Sumber : Antara /Republika.co.id