Kakek Ber cucu 100 di tangkap Israel

Israel Tangkap Kakek Berusia Lebih 90 Tahun

Pasukan penjajah Zionis pada Rabu (28/2/2018) menangkap Syaikh Ali Mustafa Wahsy berusia 92 tahun. Pria yang menjabat sebagai hakim klan ini merupakan tokoh reformasi klan yang menonjol di Tepi Barat. Dia ditangap dari rumahnya di desa al-Khidhir di selatan Betlehem, wilayah selatan Tepi Barat.

Salah seorang anak Wahsy, Ahmad, kepada koresponden Pusat Informasi Palestina mengatakan bahwa pasukan militer Zionis menyerbu rumah ayahnya pada pukul lima pagi. Mereka melakukan penggeledahan dan provokasi. Mengobrak-abrik isi rumah dan mengeluarkan penghuninya dari dalam rumah pada cuaca yang sangat dingin, sebelum akhirnya menangkap ayahnya yang sudah tua dan dibawa ke pusat penahanan di permukiman Yahudi Keryat Arba.

Menurut Ahmad, pasukan penjajah Zionis merampas senjata pribadinya yang mendapatkan izin dari Otoritas Palestina, yang digunakan dalam bertugas sebagai hakim klan.

Wahsy termasuk tokoh penting reformasi di Tepi Barat. Berbagai klan, suku, warga, dan kelompok-kelompok masyarakat menjadikannya sebagai rujukan untuk menangani setiap masalah yang terjadi pada mereka.

Syaikh Wahsy menderita sejumlah penyakit, terutama penyakit prostat. Dia memiliki 18 anak dan lebih dari 100 cucu.

sumber :palinfo.com

Jet Tempur Israel Ditembak Jatuh oleh Suriah

DAMASKUS-- Militer Israel mengatakan artileri pertahanan udara (anti-aircraft fire) Suriah menembaki jatuh pesawat tempur Israel yang sedang menyerang sebuah sasaran di Suriah. Israel menuding Iran meluncurkan pesawat tak berawak ke wilayah udaranya dari Suriah.

IDF (Pasukan Pertahanan Israel) telah menargetkan sistem kontrol Iran di Suriah yang mengirim pesawat tak berawak (UAV) ke wilayah udara Israel itu. "Artileri pertahanan udara Suriah besar, satu F16 jatuh di Israel, pilot selamat," kata juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Jonathan Conricus di Twitter, Sabtu (10/2).

"Iran bertanggung jawab atas pelanggaran berat atas kedaulatan Israel ini. Peristiwa sedang berlangsung, simak untuk mengikuti," ujarnya dalam cicitannya berikutnya.

Sebuah pernyataan militer terpisah menjelaskan pasukan Israel telah mengidentifikasi UAV Iran yang diluncurkan dari Suriah dan mencegatnya di wilayah udara Israel dengan helikopter tempur.

Sementara media pemerintah Suriah mengutip sumber militer mengatakan bahwa pertahanan udara melepaskan tembakan sebagai tanggapan atas tindakan agresi Israel terhadap sebuah pangkalan militer pada Sabtu dan menabrak lebih dari satu pesawat.

"Musuh Israel saat fajar hari ini melakukan agresi baru terhadap salah satu pangkalan militer di wilayah pusat. Pertahanan udara kami menghadapinya dan memukul lebih dari satu pesawat," kata sumber militer yang tidak dikenal itu, dilaporkan The Guardian.

sumber:republika.co.id

Perairan Jerman Tercemar Bakteri Super Resisten Antibiotika

Berlin - Peneliti temukan bakteri berbahaya yang resisten beberapa antibiotika di sungai dan danau Jerman. Ribuan orang meninggal tiap tahun, akibat patogen yang tahan antibiotika konvensional.

Perairan umum berupa sungai atau danau di Jerman terkenal jernih dan asri. Tapi itu bukan jaminan tidak tercemar bakteri super yang kebal beberapa jenis antibiotika. Dalam penelitian di 12 lokasi di negara bagian Niedersachsen di utara Jerman, para ilmuwan menemukan patogen berbahaya itu. Demikian laporan televisi regional NDR.

Para peneliti mengambil sampel air dan sedimen sungai serta danau dari beragam lokasi di utara Jerman dan mengirimkannya ke Universitas Teknologi Dresden dan pusat penelitian infeksi di kota Giessen untuk dites cemaran bakterinya.

Riset yang digagas stasiun televisi Jerman NDR itu menemukan, semua lokasi perairan umum yang diambil sampelnya, tercemar bakteri "multidrug-resistant gram-negative"-MDRGN. Selain itu ditemukan pula strain bakteri yang resisten terhadap antibiotika pamungkas yang dijuluki "obat harapan terakhir".

Baca juga:Bakteri Kebal Semua Antibiotika Muncul di AS

WHO Peringatkan Risiko Bakteri Super

Alarm tanda bahaya

"Temuan ini membunyikan tanda bahaya," ujar Dr. Tim Eckmanns, ilmuwan dari Institut Robert Koch dalam wawancara dengan NDR. "Ternyata patogen mematikan ini mencemari lingkungan dalam skala yang sangat mencengangkan", ujar pakar kedokteran lingkungan dan infeksi nosokomial itu.

NDR melakukan uji sampel, karena mengetahui bahwa patogen resisten antibiotika bisa hidup dan mencemari lingkungan. Namun standar monitoring pencemaran air tidak secara sistematik mengetes keberadaan bakteri berbahaya ini.

Bakteri MDRGN dinilai amat berbahaya, karena dapat memicu sakit serius yang tidak bisa diobati menggunakan antibiotika. Yang juga menjadi ancaman, patogen semacam itu bisa menyerang orang sehat tanpa menimbulkan gejala apapun. Orang ini menjadi inang dan dapat menularkannya pada orang lain.

Jika orang yang terinfeksi lemah daya tahan tubuhnya, bakteri bisa memicu penyakit yang mengancam jiwa seperti pneumonia, radang saluran kemih atau bahkan keracunan darah alias sepsis. Terutama manula dan anak balita yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, menjadi kelompok risiko tinggi.

Berasal dari industri peternakan

Para peneliti meyakini, bakteri yang resisten beragam antibiotika itu berasal dari industri peternakan. Disebutkan, peternakan di Jerman biasa menggunakan antibiotika Colistin untuk mengobati atau menggemukkan ternaknya. Lewat tinja atau serangga dan binatang pengerat, bakteri ini bisa menyebar ke lingkungan. Jadi inilah dampak penggunaan antibiotika secara ceroboh

Peneliti mengambil sampelnya dari berbagai lokasi, dari danau dan sungai yang tergolong netral maupun dari perairan umum yang dekat peternakan, rumah jompo serta saluran limbah rumah sakit.

Temuan yang paling mencemaskan adalah bakteri yang juga kebal pada "obat antibiotika pamungkas", salah satunya Colistin yang justru digunakan di peternakan. Super bug semacam ini diyakini menewaskan ribuan orang di Jerman tiap tahunnya, karena sudah tidak ada lagi obat yang mampu membunuhnya.

sumber :detik.com

Jacob Zuma Tolak Mundur Sebagai Presiden Afsel

Jacb Zuma,foto reuter

CAPE TOWN -- Jacob Zuma tengah berjuang untuk kelangsungan hidup politiknya saat tekanan semakin meningkat yang memintanya mengundurkan diri sebagai Presiden Afrika Selatan. Para pemimpin senior Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa di pemerintahan, telah bertemu dengan Zuma pada akhir pekan kemarin untuk memintanya mundur. Namun media lokal melaporkan, politikus berusia 75 tahun yang sedang menghadapi tuduhan korupsi itu telah menolak permintaan ANC. ANC kemudian merencanakan melakukan pertemuan di Johannesburg pada Senin (5/2), untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Salah satu kemungkinannya adalah Zuma akan tetap diperintahkan mengundurkan diri. Menurut peraturan ANC, semua anggota, bahkan pejabat terpilih harus memenuhi kehendak partai, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan masalah konstitusional yang signifikan.

Masa jabatan kedua Zuma baru akan berakhir tahun depan. Jika ia mengundurkan diri dalam waktu dekat, maka kekuatan akan dikonsolidasikan untuk Cyril Ramaphosa, yang telah terpilih sebagai pemimpin ANC pada Desember lalu.

Pendukung Ramaphosa, yang dipandang sebagai pembawa sayap reformis di partai tersebut, mengatakan Zuma harus disingkirkan secepat mungkin untuk memungkinkan ANC bisa berkumpul kembali sebelum kampanye dimulai untuk pemilihan 2019.

"Zuma telah memainkan semua kartunya dan sekarang tengah berperang dengan Ramaphosa dan pendukungnya," ujar Adriaan Bassoon, seorang jurnalis senior Afrika Selatan, dikutip The Guardian.

Zuma telah memimpin ANC sejak 2007 dan telah menjadi presiden Afrika Selatan sejak 2009. Masa jabatan keduanya penuh dengan kontroversi, setelah serangkaian skandal korupsi mulai memperburuk citra dan legitimasi ANC yang telah menguasai pemerintahan Afrika Selatan sejak 1994.

ANC masih mendominasi lanskap politik di Afrika Selatan meski popularitasnya menurun karena dinilai gagal mengubah kehidupan masyarakat miskin. Partai tersebut kehilangan kendali atas beberapa kota dalam pemilihan daerah pada 2016.

Badan pembuat keputusan di partai tersebut terpecah antara pendukung Ramaphosa dan Zuma. "Harus ada perubahan. Kami tidak dapat memiliki dua pusat kekuasaan. Cara terbaik adalah presiden mengundurkan diri," kata Paul Mashatile, Bendahara Umum ANC, pada Jumat (2/2).

sumber:republika.co.id

Myanmar sangkal laporan soal kuburan massal di Rakhine

Arsip Foto. Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine,
Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon - Para pejabat Myanmar menyangkal laporan mengenai keberadaan lima kuburan massal Rohingya di sebuah desa di Rakhine, wilayah perbatasan yang luluh lantak akibat operasi penindakan keras militer yang menyasar minoritas muslim tersebut. 

Pada Sabtu, media pemerintah melaporkan bahwa pihak berwenang negara bagian Rakhine menyangkal penyelidikan Associated Press baru-baru ini, yang menyatakan kesaksian dari para pengungsi Rohingya dan video ponsel sewaktu kejadian mengungkapkan adanya lima kuburan massal yang sebelumnya tidak dilaporkan di Desa Gu Dar Pyin, Rakhine.Setelah menginspeksi desa tersebut, sebuah tim yang terdiri atas para pejabat, polisi dan penduduk setempat "membantah laporan AP" menurut laporan New New Light of Myanmar.

"Penduduk desa menegaskan bahwa mereka tidak pernah mendengar adanya pembantaian di dekat desa mereka," kata laporan itu. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa telah terjadi bentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan militan Rohingya di desa itu pada 28 Agustus, beberapa hari setelah operasi militer dilancarkan.Sebanyak 19 "teroris" tewas dalam kekerasan tersebut dan dikubur, menurut laporan itu, yang tidak menjelaskan lokasi atau jenis makamnya.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi AFP untuk dimintai keterangan.

Pasukan Myanmar dituduh melakukan operasi pembersihan etnis dengan target etnis Rohingya, yang hampir 700.000 di antaranya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu.Myanmar membantah tuduhan itu, menyatakan bahwa pihaknya melakukan penindakan keras yang proporsional terhadap pemberontak Rohingya, namun melarang wartawan dan penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakses zona konflik tersebut secara independen.

Pemerintah Myanmar membantah melakukan kesalahan dalam penindakan di Rakhine, terlepas dari banjir pengakuan dari para pengungsi yang menggambarkan pasukan keamanan membunuhi warga sipil, melakukan pemerkosaan massal dan membakar desa-desa hingga rata dengan tanah. Namun bulan lalu militer menyampaikan pengakuan langka bahwa empat anggota pasukan keamanan membantu membutuh 10 orang yang diduga militan Rohingya pada 2 September dan meninggalkan mereka di lubang yang tergesa digali.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut insiden itu hanya puncak dari gunung es kekerasan yang dilakukan pasukan militer dengan sejarah kejahatan di seluruh negeri, yang mereka kuasai selama lima dekade sebelum pembagian kekuasaan dengan pemerintah sipil tahun 2016.(sumber :antaranews.com )

Oposisi Venezuela akan Bertemu Pihak Pemerintah di Dominika

Foto: REUTERS/Andres Martinez Casares (ilustrasi)

CARACAS -- Oposisi Venezuela mengumumkan pada Sabtu (27/1), bahwa pihaknya akan menghadiri pembicaraan dengan pemerintah di Republik Domonika. Mereka akan memprotes visi totaliter Presiden Nicolas Maduro. Koalisi oposisi mengatakan, akan menghadiri pertemuan yangakan dilaksanakan pada Senin (29/1) waktu setempat, dengan tujuan ingin menuntut jaminan pemilihan. Seperti diketahui, pemilihan presiden di negara tersebut akan berlangsung sebelum akhir April. Namun, koalisi oposisi yang sudah kalah dikecualikan dari pendaftaran pada pekan ini. Tindakan itu digambarkan oleh pihak oposisi sebagai gerakan diktator oleh Maduro.

"Kami percaya bahwa pertemuan ini merupakan kesempatan yang pasti bagi pemerintah untuk meninjau kembali keputusannya yang baru-baru ini. Dan dengan demikian mencegah negara tersebut untuk memasuki kekacauan yang tidak terkendali," kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa mereka akan meminta dewan pemilihan seimbang yangmemungkinkan hak berkontribusi dalam pemungutan suara untuk warga Venezuela yang berada di luar negeri dan pencabutan diskualifikasi politik, serta beberapa isu lainnya. Sementara itu, The Popular Will party yang dibentuk oleh Lopez telah mengkonfirmasi bahwa akan menarik diri dari perundingan tersebut.

sumber:republika.co.id

Kampanye ‘Selamatkan Gaza’, Seruan untuk Bantu Ringankan Penderitaan Warga Gaza

foto anak Gaza (dok.Aqsatv.ps)

GAZA,: Himpunan Lembaga-lembaga Sosial di Jalur Gaza, kemarin (25/1), mengumumkan peluncuran kampanye “Selamatkan Gaza”, yang menyerukan kepada dunia agar segera memberikan dukungan kepada Gaza yang kondisinya semakin parah.

Ketua himpunan tersebut, Ahmad Al-Kurdi, dalam konferensi pers di Gaza menegaskan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza semakin parah akibat blokade yang terus berlangsung. Kampanye ini diluncurkan untuk menggerakkan masyarakat dunia agar ikut membantu memenuhi kebutuhan pokok warga Gaza.

Ahmad mengingatkan, banyak rumah sakit di Gaza yang tidak maksimal dalam beroperasi akibat krisis energi dan listrik sehingga menyebabkan meninggalnya 31 warga (13 anak-anak). Belum lagi 80% pabrik di Gaza tutup sehingga menyebabkan menurunnya produksi dan 85% mahasiswa di Gaza tidak mampu membayar biaya kuliah.

Oleh karena itu, Ahmad menyerukan kepada Otoritas Palestina agar bergerak meringankan penderitaan Gaza dari semua sektor dan menghentikan kebijakan zhalim mereka kepada Gaza. Seruan ini juga ditujukan kepada masyarakat dunia agar bergerak untuk menghentikan blokade Zionis atas Jalur Gaza. Pun, kepada UNRWA agar tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam membantu Gaza, meskipun Trump memutuskan mengurangi bantuannya untuk UNRWA.

Terakhir, seruan kepada pemerintah Mesir agar membuka pelintasan Rafah secara rutin sehingga warga Gaza dapat keluar masuk dengan mudah dan bantuan ke Gaza mudah disalurkan.* (Aqsatv.ps | Sahabat Al-Aqsha)

 sumber :sahabatalaqsha.com

Raja Salman Berikan Tunjangan Baru untuk PNS

Raja Salman Bin Abdulaziz hari Sabtu (06/01/2018) memerintahkan pembayaran bulanan 1.000 Riyal (S $ 353) ke pegawai negeri sipil tahun depan untuk mengkompensasi kenaikan biaya hidup menyusul kebijakan baru pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah barang dan jasa per 1 Januari 2018.

Dalam sebuah keputusan kerajaan yang diterbitkan oleh media lokal, raja juga memerintahkan 5.000 riyal (S $ 1.770) untuk personil militer yang bertugas di Yaman di mana negara tersebut terlibat dalam perang tiga tahun, tulis Reuters.

Arab Saudi, eksportir minyak terbesar di dunia, menaikkan harga minyak sekitar hari Senin pada tanggal 1 Januari sebagai inisiatif reformasi yang bertujuan untuk mengesankan ekonominya. 5 persen PPN juga diberlakukan atas barang dan jasa pada hari yang sama.

Perintah untuk pembayaran baru adalah untuk mengenali “beban yang ditanggung oleh beberapa segmen masyarakat setelah tindakan yang diambil untuk mengubah struktur ekonomi” sesuai dengan keputusan tersebut.

Raja Salman juga memerintahkan agar pemerintah dikenai PPN untuk beberapa sektor, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan serta pembelian rumah pertama yang bisa menghabiskan biaya hingga 850.000 riyal (S $ 300.000). Tunjangan untuk siswa, pensiunan dan penerima manfaat juga meningkat.

Pada bulan September tahun lalu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pernah memotong gaji menteri sebesar 20 persen dalam upaya penghematan anggaran ketika harga minyak anjlok. Tak hanya menteri, gaji PNS yang merupakan dua pertiga dari para pekerja Saudi juga dipangkas.

Para pejabat ekonomi Saudi menyoroti angka yang mengarah pada pemulihan ekonomi.

Arab Saudi juga berencana untuk menghilangkan subsidi secara bertahap untuk produk energi, sesuai anggaran tahun 2018.

Di Arab Saudi, lebih dari 90 persen penerimaan negara berasal dari industri minyak 

sumber :hidayatullah

Polisi Myanmar Tahan Sejumlah Wartawan

NYPYITAW -- Kepolisian Myanmar menahan dua wartawan yang bekerja untuk stasiun televisi nasional Turki, TRT, beserta penerjemah dan supir mereka pada Jumat (27/10) karena menerbangkan drone (pesawat nirawak) di dekat kompleks parlemen. Penahanan itu berlangsung di tengah ketegangan antara Myanmar dan Turki atas krisis Rohingya.

"Para wartawan yang ditahan itu adalah Lau Hon Meng dari Singapura dan Mok Choy Lin dari Malaysia. Mereka menjalani pemeriksaan di sebuah kantor polisi di ibu kota negara Myanmar, Naypyitaw, setelah ditangkap pada Jumat pagi," kata seorang petugas kepolisian kepada Reuters.

Kemudian pada petang hari, sekitar 25 polisi menggerebek rumah tempat tinggal penerjemah mereka di Yangon. Penerjemah tersebut merupakan seorang wartawan terkenal di daerah itu, Aung Naing Soe. Polisi menyita peranti memori komputer Soe dan menggeledah dokumen-dokumen miliknya.

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya lari menyelamatkan diri dari Myanmar ke negara tetangga, Bangladesh, sejak pasukan keamanan menanggapi serangan para milisi Rohingya pada 25 Agustus dengan melancarkan tindakan keras. Pada awal September, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan kematian para warga Rohingya di Myanmar merupakan "pembersihan etnis" yang ditujukan pada masyarakat Muslim di wilayah itu.

Stasiun penyiaran Myanmar, MRTV, mengatakan bahwa para wartawan yang ditahan tidak mempunyai izin untuk memfilmkan parlemen dengan menggunakan drone. MRTV memperlihatkan visa jurnalis yang dimiliki para wartawan itu dan mengatakan bahwa kementerian luar negeri telah memberi tahu kedutaan besar Singapura dan Malaysia soal penahanan tersebut.

Stasiun penyiaran TRT belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Aung Naing Soe, yang merupakan wartawan daerah, telah bekerja untuk banyak media internasional tentang peralihan Myanmar menuju demokrasi setelah negara itu berada di bawah kediktatoran militer selama hampir lima dekade.

Sumber : Antara /Republika.co.id

India Bolehkan Perempuan Berhaji tanpa Mahram

Jamaah Calon Haji India (foto:indianexpress)

MUMBAI - Di tahun depan perempuan India berusia di atas 45 tahun dalam sebuah kelompok yang terdiri atas empat orang dapat mengikuti ziarah haji tanpa didampingi wali laki-laki. Hal tersebut berlaku jika pemerintah India menyetujuinya.

Dilansir dari Saudi Gazzete, perempuan yang memenuhi kriteria ini tidak lagi harus didampingi oleh mahram, atau saudara laki-laki yang dekat, seperti ayah, suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki. Hal tersebut direkomendasikan berdasarkan tinjuan haji negara tersebut.

"Aturan mahram ada sejak awal bagi perempuan, jika mereka menghadapi kesulitan saat bepergian, ini bisa diurus," kata Maqsood Ahmed Khan dari Komite Haji India, Rabu (11/10).

Menurutnya keikusertaan kerabat laki-laki adalah pertimbangan yang penting. Tahun ini hampir setengah dari 170.000 peziarah yang berhaji dari India adalah perempuan. Forum birokrat dan intelektual ditunjuk oleh Kementerian Minoritas untuk meninjau ulang kebijakan haji tersebut. Pejabat dari kementerian tersebut yang akan memutuskan untuk mengadopsinya atau tidak.

Kebijakan tersebut akan mencakup lima tahun ke depan dari tahun 2018 dan sesuai dengan persyaratan haji Arab Saudi. Jika peraturan baru tersebut diterapkan, perempuan tidak lagi harus membayar operator tur pribadi untuk memberi mereka mahram dengan biaya 10.000 riyal saudi atau setara dengan 153.29 dollar AS.

sumber:ihram.co.id

Demi Muslim Rohingya, Wakil PM Turki akan Kunjungi Bangladesh

ecep Akdag, Wakil PM Turki. (aa.com.tr/ar)

Ankara. Wakil Perdana Menteri (PM) Turki, Recep Akdag, berencana akan mengunjungi Bangladesh dalam waktu dekat. Disebutkan, tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat langsung keadaan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari tanah airnya.

Dilansir dari aa.com.tr/ar, Selasa (26/09/2017), rilis Kemenlu Turki menyebut jumlah Muslim Rohingya yang mengungsi di Bangladesh mencapai 436 ribu. Jumlah itu hanya terjadi sejak tanggal 25 Agustus hingga saat ini.

Rilis Kemenlu juga menyebutkan, Turki sejak hari pertama terjadi pembantaian terus melakukan upaya-upaya untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Rakhine, Myanmar.

“Upaya Turki membuahkan hasil yang positif,” lanjut rilis Kemenlu. Di antaranya adalah tercapainya konsensus dari masyarakat internasional tentang pentingnya solusi abadi bagi Muslim Rohingya. Juga pentingya menghentikan pertikaian di Rakhine, menjamin sampainya bantuan kemanusiaan dan mengembalikan pengungsi ke wilayah mereka secara aman.

Rilis juga mengungkap bahwa Wakil PM Turki akan berkunjung ke Bangladesh dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk melihat langsung kamp-kamp pengungsian, dan meninjau distribusi bantuan yang dilakukan lembaga-lembaga Turki. (whc/dakwatuna)

Sumber: Dakwatuna

Iran Diam-diam Rekrut Syiah Pakistan Bertempur di Suriah

Bendera milisi Syiah dari Brigade Zainabiyun (crw)

Tiga bulan lalu, Kota Parachinar di Pakistan mengelami serangan mematikan ketiganya sejauh ini oleh kelompok yang berhubungan dengan ISIS, Lashkar-e-Jhangyi Al-Alami (LeJ), yang dikatakan serangan itu sebagai balasan karena membantu milisi dukungan Iran di Suriah lapor Arab News pada Senin 25 September 2017.

“Ini adalah propaganda,” Ali Afzal, seorang jurnalis dan penduduk Parachinar, mengatakan pada Arab News. “Tidak ada perekrutan (Syiah) yang terjadi. Semua itu di Iran, bukan ini. Tempat ini memiliki kehadiran tentara yang kuat, dengan pengawasan keamanan setiap saat. Kami berbatasan dengan Afghanistan, dan tidak mungkin seorang perekrut akan masuk dan mengambil orang-orang dari sini ke Iran. Apakah anda tahu berapa banyak pos penjagaan yang dia butuhkan untuk menyeberang?”

Tetapi seorang pengebom bunuh diri dapat memasuki kota itu, membunuh lebih dari 70 orang. Empat belas tersangka telah ditangkap oleh pasukan keamanan Pakistan, sementara otak dari serangan itu belum diketahui.

LeJ memperingatkan masyarakat Syiah setempat akan “konsekuensi mengerikan” jika tidak berhenti menodai tangannya dengan darah petempur Syiah di Suriah. Hal ini menyebabkan laporan-laporan meluas bahwa agen-agen Iran secara diam-diam merekrut milisi Syiah Pakistan.

Sulit untuk memastikan keaslian laporan-laporan ini, sejak pemerintah Pakistan memilih diam terhadap masalah ini.

“Iran merekrut dari manapun yang dia bisa,” kata Maj. AShfaq Hussain Bukhari, seorang pensiunan militer yang bertanggungjawab atas Markazi Imambargha (Pusat Jamaah Syiah) di Islamabad.

“Iran menarget kaum Syiah yang fanatik atau miskin, mengincar sentimen mereka dan menawarkan kesyahidan dalam melindungi situs-situs suci Syiah.”

Bukhari mengatakan wilayah Pakistan yang menjadi perhatian Iran dalam merekrut tentara ialah provinsi Punjab selatan, kota Karachi, jaringan suku dan provinsi Baluchistan.

Sejumlah laman sosial media mencatat petempur Syiah Pakistan di Suriah, termasuk nama, foto, asal dan nama ayah mereka, sebagai cara untuk memuliakan pengabdian mereka.

Kaum Syiah di Pakistan terhitung sekitar 5-20 persen dari 207 juta total populasi negara itu, tetapi minoritas mengatakan jumlahnya mencapai 40 persen.

Menurut laporan-laporan media yang mengutip pejabat Pakistan, orang-orang Pakistan yang direkrut – disebut sebagai “para relawan” – dimasukkan ke dalam Brigade Zainabiyun.

Mereka menawarkan hingga $1.000 per bulannya oleh utusan-utusan yang beroperasi dibalik layar untuk menghindari pengamatan mata-mata dan badan keamanan negara itu.

Diduga sejak lahirnya brigade itu pada 2014, jumlah Syiah Pakistan yang terbunuh di Suriah telah meningkat tajam.

Tahun lalu, 39 petempur Syiah yang menyamar sebagai peziarah ditangkap oleh pasukan keamanan di penyeberangan Taftan di perbatasan Pakistan-Iran, termasuk beberapa orang dari Quetta, ibukota provinsi Baluchistan, kata seorang pejabat pertahanan Pakistan. Mereka diduga memiliki hubungan dengan Brigade Zainabiyun.

Pada Februari, patroli pesisir pantai Pakistan menangkap 13 tersangka, termasuk tiga warga negara Iran, di kapal yang secara ilegal mencoba memasuki perairan Pakistan dekat Baluchistan, kata pejabat Kementrian Dalam Negeri Muhammad Abdullah Khalid.

Interogasi yang dilakukan mengungkapkan bahwa mereka ditugaskan untuk mengirim para rekrutan baru dari Pakistan ke Suriah. Polisi menangkap “dua petempur Syiah yang direkrut via Brigade Zainabiyun” pada Maret 2016 setelah mereka kembali ke Quetta dari Suriah, Khalid menambahkan.

Menambahkan misteri seputar diamnya pemerintah Pakistan, Kementrian Pertahanan mengatakan pada Arab News: “Jika informasi ini (bahwa warga negara Pakistan sedang direkrut) merupakan perhatian publik, kami akan memberi respon.”

Otoritas Anti Terorisme Nasional (NACTA), sebuah badan federal yang berkoordinasi dengan semua departemen keamanan, menolak berkomentar.

Seorang narasumber di Kementrian Dalam Negeri mengatakan pada Arab News bahwa dia tidak sadar milisi-milisi dukungan Iran sedang merekrut warga negara Pakistan, dia mengatakan: “Ini pertama kalinya saya mendengar hal itu.”

Tetapi pejabat-pejabat keamanan mengatakan pada Arab News bahwa kurangnya komentar karena masalah tersebut merupakan masalah yang sangat sensitif, yang mereka takutkan dapat memicu kekerasan sektarian.*

Sumber:hidayatullah.com

Terus Diguyur Hujan, Kondisi Pengungsi Rohingya Kian Memburuk

COX'S BAZAR - Tim Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) yang telah tiba di Bangladesh, pada  Senin 18 September 2017, tengah mengunjungi kamp pengungsian bagi warga terdampak konflik Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tim IHA di antara telah mengunjungi kamp Balukhali dan Taingkhali, Cox's Bazar, Bangladesh.

Tempat ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Rakhine State, Myanmar. Salah satu anggota IHA yaitu Jumarsono dari PKPU Human Initiative mengatakan, kondisi cuaca berada pada akhir musim hujan.

Dalam beberapa hari terakhir, hujan terus mengguyur wilayah pengungsian, bahkan sampai menyebabkan banjir. “Di dalam kamp pengungsian, menurut Informasi dari pengungsi, beberapa hari sebelumnya telah terjadi banjir di beberapa lokasi pengungsian khususnya di daerah yang lebih rendah dari jalan utama,” ujarnya.

Curah hujan yang cukup tinggi membuat kondisi kamp pengungsian yang hanya terbuat dari plastik dan bahan-bahan seadanya itu tidak layak ditempati. Meskipun demikian, mau tidak mau mereka harus bertahan tinggal di tempat yang penuh lumpur.

“Kondisi ini mengakibatkan masalah sanitasi yang buruk. Tidak sedikit di antara pengungsi yang terserang penyakit. Terlebih hanya ada 1 medical center (darurat) di area luas di kamp Teingkhali,” ujar General Manager DRM PKPU Human Initaitive ini. 

Jumlah toilet di kamp pengungsian juga sangat terbatas. Para pengungsi membutuhkan beberapa pompa air manual untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK).

“Melihat situasi dan kondisi ini, PKPU berencana untuk terus melakukan program-program pemenuhan kebutuhan mereka, selain bahan makanan. Seperti pemenuhan air bersih dengan pembangunan pompa air, memperbaiki lokasi pengungsian seperti pembangunan shelter, serta kebutuhan MCK dengan membangun toilet,” terangnya.

Sebelum melakukan aksi kemanusiaan, PKPU Human Initiative senantiasa melakukan assessment untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan para penerima manfaat. Dengan demikian donasi masyarakat Indonesia yang dipercayakan kepada PKPU Human Initiative dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengungsi Rohingya. (Rei/Gie/PKPU_HI)

(sumber) :sindonews.com 

Muhammadiyah: OKI Belum Tampil untuk Rohingya

Rumah-rumah terbakar di desa Gawdu Zara, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, Kamis, (7/9). Wartawan melihat api baru terbakar di desa yang telah ditinggalkan oleh Muslim Rohingya, (AP Photo)

JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum terlihat sepak terjangnya dalam konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. "Kita belum mendengar apa yang dilakukan OKI terhadap adanya penyiksaan dan pembataian etnis Rohingya," kata Hajriyanto di acara Pengajian Bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (8/9).

Bahkan menurut dia, belum ada pertemuan setingkat menteri luar negeri sekalipun di lingkaran OKI. Dia mengatakan istilah OKI dalam bahasa Inggris disingkat OIC yang dapat dibaca dengan pelafalan persamaan suara 'oh I see' yang jika diterjemahkan artinya "oh aku melihatnya (ada konflik Rohingya)".

Dengan kata lain, kata dia, anggota-anggota OKI sekedar melihat konflik Rohingya tanpa berusaha melakukan tindakan nyata dalam konflik kemanusiaan di negara bagian Myanmar termiskin, Rakhine. Di sisi lain, Hajriyanto justru melihat organisasi multinegara lain, dengan Indonesia di dalamnya, sudah bergerak untuk Rohingya yaitu Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan PBB.

Dia mengatakan di tingkat negara anggota ASEAN sudah berupaya mengatasi konflik Rohingya lewat kewenangan organisasi tersebut dengan Myanmar sebagai anggota. Terdapat lobi-lobi diplomatik antaranggota ASEAN untuk membahas aksi penyelesaian konflik Rohingya meski hasilnya hingga saat ini belum membanggakan, kata dia.

Sementara lewat PBB, kata dia, telah dilakukan pembentukan tim pencari fakta di Myanmar guna mengusut dugaan pelanggaran HAM di negara mayoritas etnis Burma itu terhadap Rohingya

Sumber : Antara/rol

Bahas Rohingya, Erdogan Telepon Sejumlah Pemimpin Negara

ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melanjutkan pembicaraan diplomasi via telepon dengan beberapa pemimpin negara membahas krisis Rohingya di Myanmar. Dalam pembicaraan ini, Erdogan menekankan pentingnya kerja sama untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dialami Rohingya. 

Dalam panggilan terbarunya, Erdogan telah menghubungi Presiden Kazakhstan Nursultan Nazabayev, Presiden Senegal Macky Sall, dan Presiden Nigeria Muhammadu Buhari. Dalam pembicaraan dengan Buhari, Erdogan tak lupa menyampaikan harapan yang terbaik untuk kesehatannya. Buhari diketahui telah menjalani perawatan intensif karena penyakit keras yang diidapnya.

"Pemimpin Turki (Erdogan) juga bertukar salam Idul Adha dengan Presiden Buhari. Kedua pemimpin saling berharap kesehatan dan kesuksesan dalam usaha mereka serta menyampaikan salam dan harapan mereka kepada  warga negara sahabat mereka," ungkap juru bicara Presiden Buhari, Garba Shehu, seperti dilaporkan laman Hurriyet Daily News, Ahad (3/9). 

Awal pekan ini, Erdogan juga telah membahas krisis Rohingya dengan pemimpin sejumlah negara. Antara lain dengan Pakistan, Iran, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Azerbaijan, dan Bangladesh. 

Sebelumnya Erdogan telah menyatakan bahwa kematian ratusan warga Rohingya di Myanmar selama sepekan terakhir merupakan genosida. "Telah terjadi genosida di sana. Mereka tetap diam terhadap ini. Semua yang melihat dari jauh, genosida ini dilakukan di bawah kerudung demokrasi," kata Erdogan beberapa waktu lalu. 

Turki diketahui cukup konsen terhadap isu dan krisis Rohingya Myanmar. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahkan telah menyerukan kepada Bangladesh agar membuka pintu perbatasannya dan mengizinkan pengungsi Rohingya memasuki negara mereka. 

Seruan ini dilakukan oleh Bangladesh. Pada Sabtu (2/9) berkaitan atau tidak dengan seruan Cavusoglu, pasukan keamanan Bangladesh di zona perbatasan dengan Myanmar mengizinkan pengungsi Rohingya untuk memasuki negara mereka. Ribuan pengungsi pun segera menyeberang menuju Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari tindak brutal militer Myanmar.

sumber :republika

PBB: Israel Hambat Perdamaian dengan Palestina

Ramallah _Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres telah mengecam aktivitas permukiman ilegal Israel. Guterres menyebut pemukiman ilegal Israel sebagai hambatan utama untuk mencapai solusi dua negara dan perdamaian dengan Palestina.

"Tidak ada rencana B untuk solusi dua negara," katanya pada hari Selasa setelah bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di kota Ramallah, Tepi Barat. Menurut Guterres, solusi dua negara menciptakan kondisi untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian.

Ucapan Guterres ini disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk tidak pernah mencabut permukiman Tepi Barat. Hal ini disampaikan Netanyahu beberapa hari setelah seorang utusan Gedung Putih berada di wilayah tersebut untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan orang-orang Palestina.

"Kami telah kembali ke sini untuk selamanya. Tidak akan ada lagi penghancuran permukiman di Tanah Israel. Permukiman tidak akan tercabut," kata Netanyahu.

Sebagai tanggapan atas komentar Netanyahu, Guterres mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa baik Israel maupun Palestina harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merusak prospek kesepakatan damai.

"Kami percaya bahwa aktivitas permukiman ilegal dalam hukum internasional dan ini merupakan hambatan bagi perdamaian, kami jelas-jelas dalam ketidaksetujuan terhadap apa yang dikatakan," kata Guterres seperti dilansir Aljazirah (30/8).

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyatakan frustrasinya kepada tim perdamaian AS yang terlalu lama menentukan sikapnya mengenai permukiman Israel dan solusi dua negara. "Dia mengatakan bahwa tidak ada komitmen yang jelas dari AS untuk mengakhiri aktivitas permukiman, dan akibatnya kegiatan tersebut berlanjut dan Palestina terus kehilangan tanah," katanya.

Hamdallah juga meminta PBB untuk melindungi orang-orang Palestina dan tempat-tempat suci umat Islam dari pelanggaran Israel yang berulang kali. Hamdallah mengaku membahas perkembangan terakhir mengenai situasi politik, ekonomi dan kemanusiaan di Tepi Barat, Yerusalem dan Jalur Gaza kepada sekjen PBB. Hamdallah kemudian menyatakan bahwa kepemimpinan Palestina mendukung pembentukan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Pejabat senior Hamas Ahmed Bahar pada hari Selasa mengatakan bahwa kunjungan Guterres tidak diinginkan karena pejabat PBB memiliki standar ganda. Bahar juga mengkritik Guterres karena telah meninggalkan hak kunjungan untuk tahanan Palestina di penjara Israel dari agendanya.

sumber : republika

Turki Kecam Penganiayaan Rohingya dan Menuntut Tindakan

Ankara,– Pemerintah Turki melalui Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu pada Selasa (29/8) mengecam keras penganiayaan dan penindasan sistematis Muslim Rohingya dan menuntut adanya tindakan penyelesaian permasalahan secara permanen.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers bersama di Ankara dengan mitranya dari Maladewa Mohamed Asim, Çavuşoğlu mengecam tindakan yang mengakibatkan korban sipil massal yang terjadi di tengah serangan pasukan keamanan terhadap warga Rohingya. Daily Sabah melaporkan yang dikutip MINA.

Pada Senin (28/8) sebelumnya, juru bicara Dewan Rohingya Eropa Anita Schug mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa antara 2.000 sampai 3.000 orang Muslim telah meninggal di negara bagian Rakhine, dalam apa yang dia gambarkan sebagai “genosida perlahan”.

Çavuşoğlu mengatakan, “Dulu, ada serangan serius terhadap Rohingya, tapi kini masalahnya sistematis. Saudara-saudara kita di Rohingya telah mendapat tekanan, penganiayaan dan dideportasi.”

Dia menekankan bahwa negara-negara regional memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah dan menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia telah memberikan dukungan kepada Muslim Rakhine.

Çavuşoğlu meminta masyarakat internasional dan negara-negara Islam untuk “lebih peka” tentang “perlakuan tidak manusiawi ini”.

“Kami juga memanggil negara-negara Muslim dan kepala negara mereka dari sini. Kita tidak boleh diam dalam hal ini Mari kita tunjukkan kepekaan kita,” lanjutnya.

Ia mendesak negara-negara untuk membuat peringatan yang diperlukan terhadap Myanmar.

“Jika mereka tulus, mari kita dukung mereka,” imbuhnya.

Menlu Çavuşoğlu juga menekankan semua institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Internasional untuk mengambil langkah yang kuat dalam sebuah solusi.

Serangan mematikan terhadap pos-pos perbatasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, pecah pada hari Jumat (25/8), mengakibatkan korban sipil massal.

Laporan media mengatakan, pasukan keamanan Myanmar menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan mengungsikan ribuan warga desa Rohingya, menghancurkan rumah dengan mortir dan senapan mesin.

Daerah ini telah mengalami ketegangan antara populasi Budha dan Muslim sejak kekerasan komunal terjadi pada tahun 2012.

Sebuah laporan PBB menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan dan penghilangan warga secara brutal.

Perwakilan Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi tersebut. 

sumber :mirajnews

Media Nasional Myanmar Tuding Teroris Bengali Bunuh Warga Rohingya

Warga Muslim Rohingya berlarian menyelamatkan diri mereka saat desa dan rumah-rumah mereka dibakar oleh militer Myanmar. (Foto: dok. Arakan Times)

Sittwe, Media nasional Myanmar menyiarkan bahwa “teroris Bengali” adalah pelaku pembakaran rumah-rumah di desa Rohingya dan membunuh orang-orangnya di Ratheduang, Buthidaung dan Maungdaw.

Pemberitaan itu dinilai sebagai propaganda pemerintah selama 24 jam terakhir, demikian Arakan Times memberitakan yang dikutip MINA, Selasa (29/8).

Padahal satu yang terjadi di Rakhine State, tanggal 28 Agustus, perwira militer memberi peringatan kepada desa Anauk Pyin dan Nyaung Bin Gyi di Rathedaung, dua desa Rohingya di antara 22 desa warga Buddha Rakhine.

Seorang warga bernama Amir Hakim mengatakan, militer menyuruh warga Rohingya untuk pergi ke mana pun yang mereka bisa atau tentara akan membakar desa-desa.

Arakan Times mengungkapkan, Pusat Informasi Kantor Penasihat Negara yang berada di bawah pengawasan pelaku genosida Zaw Htay, telah mengorganisir propaganda melawan Rohingya sejak tahun 2011.

Menurut informasi terbaru, 19 desa Rohingya telah terbakar menjadi abu, 700 warga sipil Rohingya dibantai atau ditembak mati oleh militer, 90.000 orang Rohingya kehilangan tempat tinggal mereka. Namun, Arakan Times tidak mengungkapkan sumber data tersebut.

Menurut warga Rohingya bernama U Kyaw Naing dari kamp pengungsi Thae Chaung di Sittwe, situasi saat ini di Rathedaung, Buthidaung dan Maungdaw seratus kali lebih buruk daripada pembantaian tahun 2012.

“Pada 2012, tentara Myanmar menggunakan ekstremis (Buddha) Rakhine untuk menghancurkan kami, tapi sejak Oktober 2016, militer, polisi penjaga perbatasan dan ekstremis Rakhine yang dipimpin oleh Aye Maung telah membunuh kami atas nama ARSA,” ujarnya.

“Jika ARSA benar-benar melakukan kejahatan, kami tidak keberatan untuk menghukum mereka. Mengapa ribuan warga sipil yang tidak bersalah menjadi sasaran pasukan keamanan?” tambahnya.

sumber:mirajnews

Kebakaran di Rakhine Meluas

RAKHINE -- Data satelit yang diakses oleh badan HAM menunjukkan, kebakaran meluas di setidaknya 10 wilayah di negara bagian Rakhine menyusul sebuah tindakan militer terhadap populasi Muslim Rohingya di negara itu.

Warga dan aktivis menuduh tentara Myanmar menembak tanpa pandang bulu pada pria Rohingya yang tidak bersenjata, wanita, dan anak-anak. Mereka juga melakukan serangan pembakaran.

Namun, pihak berwenang di Myanmar mengatakan, hampir 100 orang telah terbunuh sejak Jumat pekan lalu ketika orang-orang bersenjata, yang dilaporkan berasal dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), melancarkan serangan pra-fajar di pos terdepan polisi di wilayah yang bergolak.

Pihak berwenang Myanmar mengatakan, ekstremis Rohingya melakukan pembakaran saat berperang dengan pasukan Pemerintah Myanmar. Sedangkan, warga Rohingya telah menyalahkan tentara yang melakukan pembunuhan di luar hukum.

Juru Bicara Pemerintah Myanmar tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar.

"Pemerintah Burma harus memberikan akses kepada pemantau independen untuk menentukan sumber-sumber kebakaran dan menilai dugaan pelanggaran hak asasi manusia," kata Human Rights Watch (HRW), Selasa, (29/8).

HRW mengatakan, kebakaran telah menghancurkan 100 km tanah. Area yang lebih besar dari yang terbakar saat tindakan keras oleh militer Myanmar setelah serangan oleh militan Rohingya pada bulan Oktober 2016. Data dari HRW menyebutkan sekitar 1.500 bangunan hancur. 

Sumber : Reuters /ROL

Turki Siap Memfasilitasi Negara yang Berseteru dengan Qatar Berdialog

mir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani

Turki meminta pihak-pihak Negara yang memutuskan hubungan dengan Qatar mengadakan dialog dan mengatakan negaranya siap meredam perseteruan Negara Arab yang memboikot Qatar.

“Hal itu merupakan sebuah perkembangan yang sangat membuat sedih kami semua,” ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada para wartawan. “Mungkin terdapat beberapa masalah antar negara tetapi dialog harus diberlakukan pada setiap situasi,” katanya dikutip Arabnews.

Sementara Kepala Komite Parlemen Iran yang terkait hubungan luar negeri dan keamanan nasional Alaeddin Boroujerdi mengatakan Washington membuat kebijakannya intervensi yang dapat menyebabkan perpecahan diantara negara-negara Muslim.

“Intervensi negara-negara asing, seperti Amerika Serikat, tidak dapat menjadi solusi bagi permasalahan regional.”

Senada dengan Iran, mengomentari keputusan sejumlah negara Arab itu, pemerintahan Kremlin mengatakan hari Senin bahwa merupakan kepentingan Rusia untuk membangun situasi “yang stabil dan damai” di Teluk.

Sedangkan Menteri Luar Negeri India mengatakan negaranya tidak akan menerima dampak dari beberapa negara Teluk yang memutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar.

“Tidak ada penentangan mengenai ini bagi kami. Ini merupakan masalah internal GCC (Dewan Koordinasi Teluk). Perhatian kami hanyalah mengenai warga India di sana. Kami sedang mencari jika ada warga India yang terperangka di sana,” Sushma Swarai mengatakan pada wartawan.

Sementara itu, sejak krisis ini bermula, beberapa maskapai penerbangan dengan mengumumkan pemberhentian semua penerbangan dari dan menuju Qatar berlaku mulai Selasa pagi hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Saudi Arabian Airlines, yang dikenal juga sebagai Saudia, perusahaan angkutan UEA Emirates, Etihad, Flydubai dan Arabia Air semua mengumumkan mereka akan menunda penerbangan ke Doha. Mesir menyusul dengan mengumumkan mereka akan menunda semua hubungan udara dengan Qatar.

Qatar Airways juga mengatakan di situs resminya bahwa mereka telah menunda semua penerbangan ke Arab Saudi. Keputusan pemutusan hubungan itu terjadi setelah pada akhir Mei para hacker meretas kantor berita pemerintah dan mempublikasikan apa yang Qatar sebut sebagai komentar palsu dari emir Qatar mengenai Iran dan Israel. Negara-negara Teluk Arab merespon hal itu dengan memblokir media Qatar, termasuk jaringan satelit berita Aljazeera.

Sebelumnya, pasca kedatangan Amerika Serikat (AS) ke Timur Tengah, beberapa negara Islam serta Arab telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar.

Pertama yang melakukan langkah ini adalah Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab. Keempat Negara ini merupakan yang pertama mengumumkan bahwa mereka akan menarik pegawai diplomatik dan berencana untuk menutup jalur laut dan udara ke negara itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dilakukan melalui Agensi Pers Saudi (SPA), Arab Saudi mengatakan tentara Qatar akan dari tarik dari wilayah perang di Yaman.

Qatar merupakan bagian dalam Koalisi Arab yang memberikan dukungan pada pemerintah Presiden Abd Rabbo Mansyour Hadi dalam perang melawan milisi pemberontak Syiah dukungan Iran, al Houthi dan para sekutunya.

Sementara itu pakar terorisme internasional dari Singapura, Professor Rohan Gunaratna mengatakan, tindakan Arab Saudi dan empat sekutunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dilihat sebagai langkah yang kurang wajar.

Dengan memberikan alasan Qatar menyokong tindakan terorisme dan aktivitas ekstremisme, negara-negara berkenaan sepatutnya membawa isu tersebut ke meja perundingan dan melakukan sesuatu untuk membujuk Qatar agar menolak faham ektremis secara total.

“Arab Saudi perlu berhati-hati dalam membuat tuduhan bahawa negara lain terbabit dalam menyokong terorisme,” ujar  professor dalam bidang studi keamanan di The S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technology University, Singapura ini.

sumber :hidayatullah