India Bolehkan Perempuan Berhaji tanpa Mahram

Jamaah Calon Haji India (foto:indianexpress)

MUMBAI - Di tahun depan perempuan India berusia di atas 45 tahun dalam sebuah kelompok yang terdiri atas empat orang dapat mengikuti ziarah haji tanpa didampingi wali laki-laki. Hal tersebut berlaku jika pemerintah India menyetujuinya.

Dilansir dari Saudi Gazzete, perempuan yang memenuhi kriteria ini tidak lagi harus didampingi oleh mahram, atau saudara laki-laki yang dekat, seperti ayah, suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki. Hal tersebut direkomendasikan berdasarkan tinjuan haji negara tersebut.

"Aturan mahram ada sejak awal bagi perempuan, jika mereka menghadapi kesulitan saat bepergian, ini bisa diurus," kata Maqsood Ahmed Khan dari Komite Haji India, Rabu (11/10).

Menurutnya keikusertaan kerabat laki-laki adalah pertimbangan yang penting. Tahun ini hampir setengah dari 170.000 peziarah yang berhaji dari India adalah perempuan. Forum birokrat dan intelektual ditunjuk oleh Kementerian Minoritas untuk meninjau ulang kebijakan haji tersebut. Pejabat dari kementerian tersebut yang akan memutuskan untuk mengadopsinya atau tidak.

Kebijakan tersebut akan mencakup lima tahun ke depan dari tahun 2018 dan sesuai dengan persyaratan haji Arab Saudi. Jika peraturan baru tersebut diterapkan, perempuan tidak lagi harus membayar operator tur pribadi untuk memberi mereka mahram dengan biaya 10.000 riyal saudi atau setara dengan 153.29 dollar AS.

sumber:ihram.co.id

Kuota Haji di Aceh Akan Ditambah

Mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam membuat Pemprov ini meminta untuk menambah kuota Haji dan Umroh.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Panitia Kerja Haji dan Umroh khusus Komisi VIII Noor Achmad berjanji akan memperjuangkannya.

"Saya menerima baik, dan saya akan bicarakan ini kepada anggota Komisi VIII lainya. Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah sudah seharusnya kita perjuangkan," katanya  usai pertemuan tim dengan jajaran  Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh, pemilik travel haji dan umroh di Aceh dan jajaran Kepolisian Daerah Aceh,  di Banda Aceh, Jumat (22/9/2017).

Noor Achmad juga mengusulkan standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal.

“Mengenai standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal ini  cukup baik dan saya apresiasi. Dengan adanya tolak ukur bisa terlihat apakah nantinya ada penipuan atau tidak,” jelasnya.

Oleh karena itu, tegas anggota dewan dapil Jawa Tengah ini,  untuk memperbaiki sistem kerja penyelenggaraan Haji dan Umroh, Komisi VIII akan menyempurnakan Undang-Undang Haji dan Umroh,terutama yang terkait Haji dan Umroh khusus.

“Karena kita tahu ada banyak travel tidak hanya satu atau dua yang ternyata banyak melakukan penipuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang lebih intens dari Kemenag dan juga Kementerian Pariwisata terhadap travel-travel yang menjalankan haji khusus dan umroh,” tutupnya.

sumber:tribunnews.com

86.254 Jamaah Haji Berangkat di Gelombang Pertama

JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama Abdul Djamil mengatakan pada gelombang pertama pihaknya akan memberangkatkan 86.254 jamaah haji. Mereka berasal dari 12 embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jamaah haji kloter pertama akan berangkat pada 9 Agustus 2016 dan akan masuk asrama sehari sebelumnya," jelas dia kepada Republika.co.id, Ahad (31/7).

Persiapan keberangkatan jamaah haji kloter pertama juga termasuk pengurusan visa calon jamaah haji. Pada gelombang pertama visa jamaah yang telah siap cetak mnecapai 82.738 visa.

"Kita memprioritaskan penerbitan visa untuk calon jamaah yang nanti berangkat pada gelombang pertama. Hingga (29/7) kemarin, visa jamaah yag telah tersebut mencapai 96 persen," jelas dia.

Djamil berharap visa jamaah pemberangkatan gelombang pertama akan selesai 100 persen. Pihaknya menargetkan tiga hari lagi sudah selesai seluruhnya.

sumber :republika