Inilah Akhlak Seorang Anies Baswedan Dihadapan Orang yang Lebih Tua

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri acara mengenang A.M. Fatwa untuk menghormati dan mengenang jasa-jasanya dalam membangun demokrasi bangsa serta sumbangsihnya bagi Pemprov DKI Jakarta.

Dalam acara tersebut berbagai tokoh nasional hadir, salah seorang peserta yang sudah lanjut usia nampak dihampiri oleh Anies. Dengan tenang Anies memilih duduk jongkok dihadapan tokoh tersebut sembari mengobrol.

"Kami di Pemprov DKI merasa ada sesuatu yang hilang dari berpulangnya Pak A.M. Fatwa. Saat Almarhum menjadi anggota DPD RI sangat memperhatikan kami, seluruh jajaran pemprov terkait kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI" papar Anies dihadapan para hadirin yang hadir, senin(12/2/2018).
Anies memberikan contoh ketika kasus Bukit Duri, kami tidak memutuskan naik banding. Almarhum mengirimkan SMS khusus mengucapkan terimakasih. Dan menyebutnya, "Saudara gubernur, Terimakasih tidak melakukan naik banding." Pesan itu diteruskan ke seluruh jajaran kita.

"Pak A.M. Fatwa adalah figur yang sangat aktif dan produktif. Setiap bertemu dengan beliau, pasti diajak berdiskusi tentang kondisi negara saat ini" papar Anies.

Akibat perjuangannya di masa orde baru Pak A.M. Fatwa pernah menghabiskan 12 tahun berada di balik jeruji. Tetapi di sisi lain beliau itu tetap optimistis dan positif, dan beliau tidak pernah berhenti mencintai negeri ini.

Berikut foto suasana mengenang AM Fatwa

sumber:islamedia.id

Gubernur Anies Sudah Setujui Normalisasi Tiga Sungai

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyetujui rencana normalisasi tiga sungai yang akan direalisasikan tahun ini.

"Sudah (saya setujui)," kata dia usai shalat Jumat di Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (9/2).

Namun, mantan menteri pendidikan ini enggan bicara lebih jauh terkait relokasi sebagai konsekuensi dari normalisasi kali yang akan dilakukan. Anies tak menanggapi apapun ketika ditanya rencana relokasi warga di bantaran sungai yang terdampak normalisasi kali.

Dalam masa kampanye, pasangan Anies-Sandi menjanjikan akan melakukan pendekatan persuasif kepada warga jika harus merelokasi. Semua pihak akan dilibatkan dalam pembicaraan terkait prosesnya. Anies-Sandi menjanjikan tidak akan ada perlakuan semena-mena dari pemda.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendarwan memastikan akan melanjutkan normalisasi di tiga sungai tahun ini. Dinas SDA sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menormalisasi sungai dan membuat waduk untuk menyelesaikan persoalan banjir.

Teguh mengatakan, tiga sungai yang menjadi fokus Dinas SDA yakni Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan Kali Pesanggrahan. Normalisasi di tiga kali atau sungai ini akan dikebut untuk dituntaskan tahun ini.

Menurutnya, normalisasi sungai akan memiliki konsekuensi relokasi terhadap warga yang tinggal di bantaran kali. Teguh mengaku banyak tempat tinggal warga yang rencananya akan direlokasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

sumber:republika.co.id

Mengapa SBY Begitu Sangat Marah?

 Jakarta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat melaporkan pengacara terdakwa kasus megakorupsi KTP-el Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa (6/2). Pelaporan itu terkait ucapan Firman usai sidang Novanto pada Kamis (25/1) lalu atas dugaan pencemaran nama baik.

Pantauan Republika, SBY datang bersama istri, Ani Yudhoyono, anak kedua mereka, Edi Baskoro, Yudhoyono, dan sejumlah pendampingnya pada pukul 16.40 WIB. SBY dan istri pun memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim pukul 16.50 WIB. Hanya sekitar 30 menit, pelaporan telah diselesaikan.

"Saya sebagai warga negara yang menaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan secara resmi melaporkan saudara Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencermarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan KTP-el. Selebihnya saya serahkan kepada Tuhan Mahakuasa Allah SWT," kata SBY di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/187/II/2018/Bareskrim, tertanggal 6 Februari 2016 dengan terlapor Firman Wijaya. Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.

Pantauan di tempat pelaporan, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto dan Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak tampak mendampingi Yudhoyono di ruang SPKT.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengatakan, Bareskrim Polri akan menerima laporan tersebut. Bila memenuhi alat bukti, Bareskrim akan memproses lebih lanjut.

"Siapa pun warga negara yang lapor kita pasti layani. Ada alat bukti tindak pidana pasti kita proses sesuai standar operasional prosedur," kata Iqbal.

Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Novanto, Firman Wijaya, menilai kesaksian Mirwan Amir dalam persidangan kliennya, Kamis (25/1), memperlihatkan kekuatan besar yang disebut mengintervensi proyek KTP-el itu adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009-2014.

Apalagi, proyek KTP-el itu amat erat kaitannya dengan anggaran. Karena itu, Firman menilai keliru dengan anggapan bahwa proyek tersebut dikendalikan oleh Novanto. Firman juga menyebutkan, proyek KTP-el dikuasai pemenang Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat dan SBY.

Skenario tahun politik

SBY mempersilakan pihak berwenang memeriksa dan membuktikan tudingan tersebut. Meski dia menegaskan tak pernah mengikuti proyek KTP-el.

“Silakan cek, Kemendagri masih ada, pengarah ada, tim teknis ada. Sikap saya itu, tidak mencampuri, mengintervensi, bukan hanya proyek KTP-el, program apa saja,” tutur dia.

Dia mengaku tak pernah membawa urusan pemerintahan ke partainya. Dengan demikian, dia menilai pernyataan pengacara Firman dan Mirwan bias ke mana-mana.

SBY menantang Mirwan, yang merupakan mantan anggota Partai Demokrat, membuktikan pernyataannya. “Tolong, di mana, kapan, dan dalam konteks apa menyampaikan ke saya, siapa yang mendampingi,” kata SBY.

Dia beranggapan tudingan terhadapnya adalah skenario pada tahun politik. Dia akan menunggu ujung kasus tersebut. “Mungkin panjangan, tapi akan saya tungu sampai kapan pun juga, tapi saat ini saya tidak main tuduh,” kata SBY.

Dia pun meminta kader tetap tenang. Sebelum melakukan pelaporan pada Selasa (6/2) lalu itu, SBY mengaku sempat mendapat tawaran dari para mantan menterinya.

Namun, SBY menolak bantuan dari para menteri yang dahulunya bekerja di kabinetnya, Kabinet Indonesia Bersatu. "Saya katakan, tidak perlu teman-teman. Saya ingin teman-teman tenteram setelah mengemban tugas di hari tua, dengan keluarga," kata SBY di Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

SBY dengan tegas menyatakan jika persoalan ini adalah perang miliknya. "Ini perang saya, this is my war!" ujar SBY menegaskan. Apa yang dia lakukan, kata SBY, sebuah jihad untuk keadilan.

Ada pertemuan atur sebut nama SBY

SBY  menyebutkan, ia mendapat informasi dari sebuah sumber yang enggan ia sebutkan namanya mengenai adanya suatu pertemuan sebelum sidang kasus perkara korupsi proyek KTP-el. Pertemuan tersebut, disinyalir Yudhoyono menjadi penyebab kemunculan namanya di sidang tersebut.

"Ada sebuah pertemuan dihadiri sejumlah orang dan kemudian patut diduga itu jadi cikal bakal munculnya sesuatu yang mengagetkan di ruang persidangan waktu itu," kata Yudhoyono.

Ia mengaku enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kecurigaannya itu. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat geger publik. "Tetapi, pengetahuan saya, informasi yang saya miliki belum waktunya saya buka ke publik, masyarakat luas, dan bisa bikin geger nantinya," ucap SBY.

SBY merasa dirinya dan keluarga difitnah, termasuk diseretnya nama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang adalah anak bungsu SBY. "Ini skenario siapa? Konspirasi model apa?" kata Yudhoyono menegaskan, Selasa (6/2).

Ia pun menyinggung isu beredarnya buku catatan Novanto yang menyebut nama Ibas. "Yang seolah secara tidak sengaja tapi segera diamplifikasi media online dan dipergunjingkan masyarakat luas. Itulah esensi yang dituduhkan pada saya berkaitan kasus e-KTP," kata Yudhoyono.

sumber:republika.co.id

In Picture: Ribuan Jamaah Antusias Hadiri Kajian Dhuha Ustaz Abdul Somad

JAKARTA -- Ribuan umat Muslim menghadiri kajian Dhuha di Masjid Sunda Kelapa, Ahad (4/2). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara safari dakwah ustaz Abdul Somad  di Jakarta.

sumber : republika.co.id

artas.

Ingin Tukang Becak Naik Kelas, Sandiaga akan Beri Pelatihan OK OCE

Wagub DKI Sandiaga Uno (Foto: Indra-detikcom)

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan 500 pebecak di ibu kota ditingkatkan kesejahteraannya. Sandiaga mengusulkan pengemudi becak di Jakarta diberi pelatihan OK OCE.

"Kami ingin sekitar 500 pengemudi becak bisa naik kelas. Kami ingin pelatihan OK OCE," ujar Sandiaga seusai lari pagi dengan pengacara Hotman Paris di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2018).

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI tengah mengkaji regulasi ini. "Kami fokus dalam menyisir regulasinya termasuk Perda, Pergubnya setelah itu kami beri pelatihan dulu kepada pengemudi becak supaya mereka bisa naik kelas. Karena kita ingin mereka tumbuh berkembang menikmati kue perekonomian di Jakarta," tambahnya.

Sandiaga berharap dukungan dari masyarakat untuk pelatihan OK OCE kepada pebecak di Jakarta. "Kami lihat banyak sekali yang sudah menawarkan dari program OK OCE. Jadi, kami ingin masyarakat, komunitas, bisa memberikan dukungannya ke depan," papar Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga ingin optimalisasi OK OCE di kawasan Kelapa Gading. Sandiaga berharap nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru.

"Hari ini kami dapat masukan, Insyaallah nanti kami bisa melihat zonasinya seperti apa, kami harapkan usaha rakyat tumbuh di seluruh Kelapa Gading dan seluruh warga Jakarta. OK OCE kita ingin ciptakan lapangan kerja," tuturnya. 

sumber :detik.com

Pakai "Tuyul", Ojek "Online" Hanya Duduk Santai di Kontrakan, Tak Angkut Penumpang

Para tersangka dan barang bukti kasus order fiktif taksi online di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/1/2018).(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, para pengguna aplikasi pembuat order fiktif ojek ataupun taksi online atau kerap disebut "tuyul" memiliki perkumpulan.

"Saya tidak dapat mengatakan ini jaringan yang terorganisasi. Sebab, mereka tidak punya susunan organisasi, tetapi mereka berkomunitas," ujar Agus saat ditemui di kantornya, Kamis (1/2/2018).

Hal ini dibenarkan seorang tahanan kasus order fiktif ojek onlineberinisial FA. Ia bahkan mengaku menyewa rumah kontrakan di Jalan Aries Utama, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

"Kami sewa kontrakan 6 bulan, biayanya Rp 20 juta. Kami bayarnya iuran saja, seikhlasnya. Kami ada 10 orang di sana," ujar FA.

Menurut FA, tak ada yang mengoordinasi hingga terbentuk perkumpulan ini. Menurut dia, perkumpulan para mitra ojek online ini terbentuk begitu saja atas dasar kesamaan nasib.

"Di sana kami iuran seiklasnya untuk beli HP (ponsel) juga. Ada 170 ponsel yang kami pakai bergantian biar pelanggannya tidak terkesan selalu sama. Kami kumpul-kumpul saja di sana (kontrakan)," ucapnya.

Tidak hanya untuk menyewa rumah dan membeli ponsel, sejumlah mitra ojek online pun mengumpulkan iuran untuk biaya oprek ponsel agar dapat digunakan untuk membuat order fiktif online.

"Sekali oprek kan Rp 100.000. Satu HP enggak pasti sebulan sekali di-oprek, kami iuran sukarela," ujarnya.

Agus melanjutkan, terungkapnya komunitas tuyul ojek online ini berawal dari laporan Grab sebagai salah satu perusahaan penyedia aplikasi ojek online.

Menurut Grab, belakangan ini pihaknya sering menemui mitranya yang memiliki peringkat sempurna dalam aplikasi. Grab mengatakan, keadaan ini sangat tak wajar. Sebab, untuk mendapatkan peringkat sempurna, seorang mitra tak boleh sedikit pun melakukan kesalahan. Padahal, menurut Grab, kesalahan teknis pasti terjadi saat berada di lapangan.

"Atas dasar itu, kami melakukan penyelidikan. Ternyata ada yang menawarkan jasa oprek ponsel yang memungkinkan mitra itu mengorder sendiri, lalu menerima orderan sendiri, tetapi di aplikasi seolah-olah kendaraan mereka jalan mengantarkan penumpang, padahal mereka hanya duduk," lanjut Agus.

Kini, 10 anggota komunitas hingga penyedia oprek ponsel telah diamankan.

"Kami masih menyelidiki kemungkinan adanya komunitas lain," katanya

Sumber :kompas.com

Sandiaga Pikirkan Skema Bagi Pelajar Selama Asian Games

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang (sandiaga uno )

JAKARTA -- Perhelatan Asian Games 2018 semakin dekat. Pemerintah mulai memikirkan berbagai skema untuk membantu pelaksanaan acara ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee/INASGOC) Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Intinya, Presiden menginginkan agar kota-kota yang menjadi tuan rumah Asian Games tak terlalu terbebani pada saat acara berlangsung.

"Presiden cerita, di Cina bukan hanya diliburkan, malah ada program pemerintah untuk mengatur agar kotanya tak terlalu terbebani pada Asian Games," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1) malam.

Sandiaga mengatakan ada beberapa opsi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, akan adanya pembelajaran bagi anak sekolah.

"Jadi salah satu opsi yang sangat dimungkinkan adalah libur sekolah itu digeser," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1) malam.

Para pelajar yang libur saat Asian Games, kata Sandiaga, akan diberi tugas sekolah. Mereka diminta meliput acara Asian Games. Minimal, mereka diberi pembelajaran dari acara tersebut.

Menurut Sandiaga, opsi ini sangat menarik. Sebab, perhelatan Asian Games 2018 akan menjadi momen yang sangat langka.

"Ini enggak 40 tahun sekali, ini langka sekali (Indonesia) jadi tuan rumah," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Selain itu, ada pula opsi untuk mengatur jam kerja aparat sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Hal ini akan disimulasikan hari ini (26/1), bersamaan dengan simulasi test event.

Adapun beberapa hal yang telah disepakati antara lain tentang rekayasa transportasi pada saat test event bulan Februari. Ia ingin memastikan lalu lintas selama Asian Games 2018 bisa terkendali dengan baik.

sumber: republika.co.id

Korban Gempa Dihantui Trauma

BOGOR -- Bayangan rumah bergoyang dan suara bergetar masih menghantui benak Rina (26 tahun), warga Kampung Citalahab, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Potongan kejadian gempa Lebak, Banten, pada Selasa (23/1) melekat kuat dalam ingatan ibu dari satu anak laki-laki itu.

Rina merupakan satu dari 90 kepala keluarga atau sekira 370-an warga yang mengungsi di pengungsian camp Brimob. Rumahnya yang dulu berdiri kokoh di Kampung Citalahab kini hanya tersisa reruntuhan, tidak lagi laik untuk dihuni.

Sehari berselang gempa, Rina kini trauma dengan goncangan. Getaran susulan yang sempat terjadi di wilayahnya membuat Rina ketakutan.

"Kaya tadi siang kan ada gempa lagi. Saya keluar tenda, deg-degan, pusing sampai mual," ucapnya saat ditemui Republika.co.id di pengungsian, Rabu (24/1).

Tidak hanya sekali, guncangan yang dirasakan Rina sampai lima kali. Meski tidak sebesar yang pertama, getaran dari gempa susulan itu sudah cukup membuat kakinya terasa lemas. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali meminta pertolongan kepada Tuhan sembari memeluk anak semata wayangnya, Riska (7 tahun).

Rina tidak sendiri. Trauma mendalam terhadap gempa juga dialami Erni (45 tahun) yang tinggal di pengungsian sama. Nenek dari tiga cucu ini selalu gemetar saat mendengar teriakan gempa. "Panik terus saya," tutur warga asli Kampung Citalahab itu.

Trauma Erni semakin menjadi dengan kondisi pengungsian yang jauh dari rasa nyaman. Atap rumah kini tergantikan dengan tenda pleton dari Brimob. Selimut dan bantal empuk yang biasa ada di kasur sekarang harus dipakai bergantian dan berbagi oleh pengungsi lain.

Bukan enggan bersyukur, tapi ia berharap ada bantuan dari pihak pemerintah untuk membuat pengungsiannya lebih nyaman. Ia merasa sudah menderita akibat kehilangan rumah yang sudah dihuninya sejak lahir.

"Kalau bisa, beri kami kepastian juga tentang rumah kami," ucapnya dengan nada lemas.

Menurut Erni, kenyamanan menjadi poin terpenting dalam mengatasi trauma yang dirasakan pengungsi. Rasa takut akan kembali terjadinya gempa tidak hanya dialami satu dua orang, melainkan sebagian besar pengungsi. Mereka merasa cemas berlebih ketika merasakan sedikit getaran saja.

Bahkan, menurut Erni, pengungsi tidak berani kembali ke rumah masing-masing meski sekadar berkunjung sebentar untuk melihat harta benda tersisa. Sebab, bayangan akan guncangan gempa masih kuat dalam pikiran mereka.

Sumber :republika.co.id

Pemprov Tutup Alexis, Anies: Ini Menyangkut Moral Kita

Inilah Hotel Alexis di Jalan RE Martadinata No 1, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2/2016). Nama hotel ini ramai diperbincangkan setelah kawasan Kalijodo ditertibkan. (Warta Kota/alex suban) /foto. warta kota

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memenuhi janji kampanyenya untuk menutup Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

"Kita tegas dan tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi, karena itu kita sampaikan selama kampanye kemarin bahwa kita akan mengambil sikap tegas kepada Alexis," ujar Anies di Balaikota, Senin (30/10/2010).

Penutupan dilakukan juga didasari keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi memperpanjang izin praktik tempat usaha tersebut."Sekarang keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi, tapi yang pasti sudah dikeluarkan surat dari Pemprov yang tidak mengizinkan untuk praktik usahanya," ujar Anies.

Menurutnya, surat keputusan tidak diperpanjangnya Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis sudah keluar sejak Jumat (27/10/2017).

"Kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi," kata Anies.Ia mengatakan alasan penutupan juga didasari dari laporan warga terkait dugaan praktek-praktek prostitusi yang terjadi di Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

"Kita mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan," kata Anies.

"Kita tentu Pemprov memiliki dasar dan ini menyangkut juga menjaga moral kita. Tapi dasar-dasar itu ada. Kita minta kepada semua pihak untuk menaati keputusan itu," ujar Anies.

sumber:tribunnews

Ketua Komisi Fatwa MUI: Sistem di nikahsirri.com Haram

Dirreskrimsus Komber Pol Polda Metro Jaya Adi Deriyan (tengah), Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani (kedua kanan) dan Ketua KPAI Susanto (kedua kiri) memperlihatkan barang bukti kepada wartawan saat rilis tindak pidana perdagangan orang dalam situ nikahsiri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Ahad (24/9).

nikahsirri.com tidak sesuai dengan fatwa MUI tentang nikah sirri. Karena, menurut dia, nikahsirri.com menawarkan jasa yang tidak sesuai dengan tujuan esensial pernikahan itu sendiri.

JAKARTA -- Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF mengungkapkan bahwa situs yang tengah ramai diperbincangkan,

Ia menjelaskan, sebenarnya secara syari nikah sirri hukunya sah jika diniatkan dengan benar, tidak dipublikasikan secara online, syarat rukunnya terpenuhi dan mempunyai tujuan yang baik untuk membangun rumah tangga.

"Tujuan nikahnya secara esensial terpenuhi, nikah untuk selamanya, syarat rukunnya terpenuhi, itu sah secara syari," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (25/9).

Namun, lanjut dia, jika nikah sirri tersebut kemudian menimbulkan mudharat terhadap pihak-pihak yang dirugikan, maka nikah sirri menjadi haram hukumnya. Misalnya, nikah sirri kemudian ditinggal begitu saja, tanpa tanggung jawab, tentu mudharat bagi anak dan sebagainya, itu menjadi haram.

"Itu fatwanya ya yang dikeluarkan MUI tahun 2015 kalau tidak salah," ucapnya.

Hasanuddin mengatakan bahwa nikahsirri.com bisa dibilang telah melakukan bisnis zina terselubung. Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera menyadari karena mendekati zina saja tidak boleh dilakukan di dalam ajaran Islam, apalagi melakukannya.

Sebenarnya itu kan sudah ada tarifnya, lalu ada semacam bisnis di situ, bisnis keperawanan di situ, eksploitasi perempuan, nah itu sudah lain. "Itu menurut saya, zina terselubung. Jadi, sudah melenceng dari tujuan esensial nikah itu sendiri, namanya saja nikah sirri gitu kan," katanya.

"Ini kalau bukan zina apa namanya? Cuma diorganisir orang-orang tertentu, ada agennya, ini ditawarin ada perempuan," tegasnya.

sumber :republika.co.id

Ledakan berasal dari toilet terminal Kampung Melayu

Halte bus Transjakarta Kampung Melayu (Twitter/ @TMCPoldaMetro)

Jakarta  - Ledakan yang mengguncang Kampung Melayu berasal dari toilet terminal dan bukan dari halte Trans Jakarta.

"Bukan dari halte Trans Jakarta ataupun dari bus. Tapi dari toilet di terminal Kampung Melayu," kata Kepala Humas Trans Jakarta Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Wibowo mengatakan, tak ada korban yang berasal dari penumpang Trans Jakarta di halte Kampung Melayu.

Terkait foto potongan tubuh manusia yang terdapat di halte Trans Jakarta, Wibowo mengatakan, potongan tubuh tersebut bukan merupakan penumpang dari Trans Jakarta.

Adapun akibat ledakan tersebut, kaca halte bagian naik dan turun penumpang koridor tujuh dalam kondisi pecah.

Saat ini, halte dalam kondisi kosong dan sementara tidak menaikan maupun menurunkan penumpang dari halte Kampung Melayu.

sumber :antaranews

500 Ribu Warga DKI Terancam Kehilangan Hak Pilih

JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan adanya ratusan ribu pemilih di Ibu Kota yang sampai saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Karenanya, lembaga itu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Komisioner Bawaslu DKI, Achmad Fachrudin mengatakan, di Jakarta saat ini terdapat 504.610 pemilih yang belum mempunyai KTP-el. Angka tersebut mencapai 7,07 persen dari total penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) DKI per 3 November lalu, yakni sebanyak 7.132.856 pemilih. 

"Ratusan ribu pemilih non-KTP-el itu terancam kehilangan hak pilihnya jika sampai 4 Desember nanti status dan identitas kependudukan mereka belum juga memperoleh kejelasan dari instansi pemerintah terkait," ujar Fachrudin kepada Republika.co.id,Ahad (20/11).

Untuk itu, Fachrudin meminta KPU dan Disdukcapil DKI Jakarta untuk segera menuntaskan masalah tersebut agar nantinya tidak menjadi sumber konflik, baik sebelum maupun sesudah Pilkada DKI 2017. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu DKI, kata dia, ratusan ribu pemilih non-KTP-el tersebut terbagi menjadi empat kelompok. Pertama adalah pemilih pemula yang pada Pilkada 2017 berusia 17 tahun atau baru mempunyai hak pilih. 

Kelompok kedua adalah penduduk yang secara de jure memiliki KTP DKI, tetapi secara de facto tidak berdomisili di Jakarta. Selanjutnya, ada pula penduduk yang belum memiliki KTP-el, tapi saat ini sedang melakukan perekaman data di Disdukcapil DKI. Menurut Fachrudin, jumlah warga yang masuk dalam kelompok ketiga ini sekitar 140 ribu orang, dari total wajib KTP-el di DKI yang mencapai 7.162.212 jiwa. 

Sementara, kelompok keempat adalah pemilih yang tidak ber-KTP DKI, tetapi bertempat tinggal di Ibu Kota, dan pada saat Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014 lalu mereka juga menggunakan hak pilihnya di Jakarta. "Pemilih Pilpres yang tidak ber-KTP DKI ini ditengarai terjaring saat proses coklit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada 2014, sehingga nama mereka pun masuk dalam DPS DKI dan dikategorikan sebagai pemilih non-KTP-el," tuturnya.

Fachrudin berpendapat, tidak mudah bagi Disdukcapil DKI untuk memverifikasi dan memvalidasi pemilih non-KTP-el yang jumlahnya mencapai 504.610 jiwa tersebut. Apalagi, kemampuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memproses uji ketunggalan data penduduk juga terbilang sangat minim, yakni hanya sekira 500 orang per hari. 

"Belum lagi Kemendagri kini tengah dirundung masalah akibat kegagalan mereka melakukan pelelangan blanko KTP-el. Situasi ini semakin menambah kompleksitas masalah," ucap Fachrudin. 

Karena itu, dia mengimbau partai politik, cagub/cawagub, dan tim kampanye para kandidat untuk terus mendorong masyarakat agar proaktif mengecek status kepemilihan mereka melalui website resmi KPU, yaitu pilkada2017.kpu.go.id/pemilih. "Kami berharap masyarakat juga tidak apatis memperjuangkan hak pilih mereka. Mumpung masih cukup waktu untuk memberikan tanggapan, masukan, dan perbaikan DPS," kata Fachrudin.

source: republika.co.id

Sutan Bhatoegana Meninggal Dunia

sutan

Jakarta - Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di RS Bogor Medical Center, Sutan Bhatoegana meninggal dunia pada pukul 08.00 WIB tadi. Sutan wafat setelah mengidap penyakit kanker hati.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semoga bapak Sutan Bathoegana khusnul khotimah," demikian Humas Ditjen PAS Akbar Hadi Prabowo dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (19/11/2016). Akbar mengungkapkan, kabar itu ia terima dari Lapas Sukamiskin. Lapas ini menjadi tempat Sutan menjalani hukuman setelah kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara.

Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Humas RS BMC, Siti Nur Arafah. "Benar (meninggal). Saat ini masih di RS BMC," ujar Arafah, saat dikonfirmasi.

Sutan Bhatoegana lahir di Pematang Siantar, 13 September 1957. Dia merupakan politikus Partai Demokrat. Dia juga pernah menjadi anggota Komisi VII DPR periode 2009-2014.

Sutan beberapa kali menduduki posisi penting di Partai Demokrat , di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat.

Sebelum masuk ke dunia politik, Sutan aktif di beberapa organisasi sejak masa mudanya. Sewaktu kuliah di ATN Yogyakarta, ia menjadi Kasie II Yon v Mahakarta ATN.

Pengalaman lain antara lain Ketum Batak Islam Cilacap tahun 1990 dan Sekretaris ICMI ORSAT Cilacap tahun 1990.

source :liputan6.com

Anies dan Sandiaga Saling 'Bertarung', Ada Apa?

JAKARTA -- Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) bermain futsal di lapangan futsal Prestasi di Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (17/11).

Namun pasangan ini harus saling bertarung di tengah lapangan sebagai lawan. Anies menggunakan kostum warna oranye sedangkan Sandi menggunakan kostum warna biru. Pertandingan pertama ada tim Anies dan tim Sandi yang masing-masing didukung Jakmania dan semua bernomor punggung tiga.

Pertandingan kedua, tim Sandiaga melawan tim dari awak media. Sandiaga juga berhasil membobol sekali gawang lawan. Gaya kemenangan dengan hormat badan membungkuk dipertontonkan Sandiaga di depan para warga yang rame menonton dan bersorak-sorai.

Pertandingan ketiga adalah adu penalti antara Anies dan Sandiaga dengan skor 2-1 untuk Anies. Sandiaga mengatakan kemenangan Anies atas dirinya memperlihatkan kalau pasangannya tersebut layak jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya lupa kalau mas Anies ternyata mantan tim kode etik PSSI dan pintar mengolah bola," katanya.

Sementara itu, Anies mengatakan soal mengolah bola memang diakuinya, tapi soal stamina harus belajar dengan Sandiaga. "Saya harus belajar stamina dengan bang Sandi. Tapi kalo mengolah bola, saya dulu SD masuk klub bola," kata Anies.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut tiga. Selain itu, nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) diusung Partai Demokrat, PPP dan PAN.

Kemudian, nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar.

Source : Republika.co.id

MUI: Al Maidah Jadi Politis karena Penafsiran Ahok

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M Cholil Nafis

JAKARTA -- Setelah sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait Al Maidah ayat 51 adalah penistaan Alquran, berbagai serangan ditujukan kepada organisasi para ulama ini.

MUI diserang mulai dari tuduhan politisasi agama hingga petisi pembubaran MUI. Namun Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M Cholil Nafis mengatakan mereka yang menuduh MUI berpolitik itu harus paham tentang surah Al Maidah ayat 51 itu murni soal agama. 

"Masalahnya menjadi politik karena yang memberi pernyataan itu adalah pejawat yang sedang menyalonkan diri kembali dan menafsirkan ayat agama, yang tak dianut oleh dirinya sendiri," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (20/10).

Dari pernyataan Ahok itulah MUI lantas membuat pernyataan sikap tegas. Lantas, kata dia, beberapa pihak menuduh MUI membikingaduh, politis dan seolah mencabut sikap keagamaannya. Inilah serangan kepada MUI yang banyak beredar di media. 

Menurutnya, anggapan pihak-pihak yang menuduh MUI membikingaduh itu hanya orang yang tak tahu asal usul masalahnya. "Jika tahu siapa yg bikin gaduh, pasti orang yang menuduh orang 'membohongi' orang lain dengan pakai surah Maidah ayat 51 dan juga orang yang menyebarkan videonya. Lalu MUI sebagai apa?" ujarnya.

Tentu posisi MUI itu menetralisir kegaduhan agar tidak terjadi anarkis. Karena itu, MUI mengajak masyarakat sadar hukum dan rujukannya adalah keputusan hukum. 

"Jika kontroversi tentang penistaan agama tidak segera ditegaskan oleh MUI maka dikhawatirkan masyarakat mengambil tindakan hukum sendiri-sendiri sehingga terjadi kemarahan massal dan kerusuhan," jelasnya.

source:ROL

MPJ Dukung Sandiaga Uno-Yusuf Mansur di Pilgub DKI

JAKARTA -- Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) menyatakan dukungannya terhadap Sandiaga Uno dan Ustaz Yusuf Mansur (UYM) sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dewan Syuro MPJ, Ahmad Luthfi Fathullah menegaskan sejak didirikan MPJ sudah berkomitmen untuk mendukung calon muslim. Saat ini, kata dia, MPJ sudah menemukan duet pasangan yang ideal untuk menjadikan Ibu Kota lebih baik.

"Saat ini yang sekarang yang mendapat tiket adalah Sandiaga Uno, itu kita dukung. Salah satu calon wakilnya yang kami ajukan adalah Ustaz Yusuf Mansur," katanya kepada Republika.co.id di Masjid Baitul Mughni, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at (5/8).

Menurutnya jika Sandiaga Uno nantinya sudah menyatakan keinginannya untuk maju bersama Ustaz Yusuf Mansur pihaknya akan mendukung duet tersebut penuh. "Kalau umpanya berpasangan sama yang lain, akan kami dukung juga asal memnuhi syarat, persyaratannya kan bagus aqidahnya, syari’atnya dan amanah," ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuh tokoh muslim yang didukung MPJ sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena itu, pihaknya juga tidak memaksakan jika Sandiaga nantinya memilih untuk maju bersama dengan Prof Yusril Ihza Mahendra, Kang Yoto, atau dnegan tokoh Muslim lainnya.

"Tapi, sepertinya tadi mas Sandi kalau partainya mendukung dengan Ustaz Yusuf Mansur, dia oke. Kami pun oke. Kami menyambut baik kalau berpasangan dnegan UYM. Tapi, tidak menuntut kemungkinan juga berpasangan dnegan tokoh lainnya," jelasnya.

Luthfi menilai Ustaz Yusuf Mansur mempuyai elektabilitas tinggi di Jakarta. Karena, kata dia, sebelum Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkenal, UYM sudah terkenal lebih dulu. 

"MPJ kedepannya masih tunggu gong akhir, karena gongnya masih belum dipukul benar, Pak Sandi masih belum ketemu pasangannya. Kita semua tahu, kita menunggu gong dari PDIP," katanya.

source : republika

86.254 Jamaah Haji Berangkat di Gelombang Pertama

JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama Abdul Djamil mengatakan pada gelombang pertama pihaknya akan memberangkatkan 86.254 jamaah haji. Mereka berasal dari 12 embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jamaah haji kloter pertama akan berangkat pada 9 Agustus 2016 dan akan masuk asrama sehari sebelumnya," jelas dia kepada Republika.co.id, Ahad (31/7).

Persiapan keberangkatan jamaah haji kloter pertama juga termasuk pengurusan visa calon jamaah haji. Pada gelombang pertama visa jamaah yang telah siap cetak mnecapai 82.738 visa.

"Kita memprioritaskan penerbitan visa untuk calon jamaah yang nanti berangkat pada gelombang pertama. Hingga (29/7) kemarin, visa jamaah yag telah tersebut mencapai 96 persen," jelas dia.

Djamil berharap visa jamaah pemberangkatan gelombang pertama akan selesai 100 persen. Pihaknya menargetkan tiga hari lagi sudah selesai seluruhnya.

sumber :republika

Ini Menteri-Menteri Baru dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan hasil perombakan kabinet (reshuffle) jilid ke-2 di Istana Negara. Ada sejumlah menteri yang dicopot dari posisinya dan digantikan dengan tokoh baru.

Selain ada menteri dan pejabat negara yang digeser ke posisi baru, ada pula nama-nama baru yang masuk dalam kabinet kerja Presiden Jokowi. Berikut nama menteri baru dalam kabinet kerja Jokowi-JK:

1. Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli

2. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan

3. Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said

4. Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin

5. Muhajir Effendy sebagai Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan

6. Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar

7. Asman Abnur sebagai Menpan RB menggantikan Yuddy Chrisnandi

8. Sri Mulyani Indrawati sebagi Menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro

9. Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala BPN

source: republika