Gubernur Anies Sudah Setujui Normalisasi Tiga Sungai

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyetujui rencana normalisasi tiga sungai yang akan direalisasikan tahun ini.

"Sudah (saya setujui)," kata dia usai shalat Jumat di Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (9/2).

Namun, mantan menteri pendidikan ini enggan bicara lebih jauh terkait relokasi sebagai konsekuensi dari normalisasi kali yang akan dilakukan. Anies tak menanggapi apapun ketika ditanya rencana relokasi warga di bantaran sungai yang terdampak normalisasi kali.

Dalam masa kampanye, pasangan Anies-Sandi menjanjikan akan melakukan pendekatan persuasif kepada warga jika harus merelokasi. Semua pihak akan dilibatkan dalam pembicaraan terkait prosesnya. Anies-Sandi menjanjikan tidak akan ada perlakuan semena-mena dari pemda.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendarwan memastikan akan melanjutkan normalisasi di tiga sungai tahun ini. Dinas SDA sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menormalisasi sungai dan membuat waduk untuk menyelesaikan persoalan banjir.

Teguh mengatakan, tiga sungai yang menjadi fokus Dinas SDA yakni Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan Kali Pesanggrahan. Normalisasi di tiga kali atau sungai ini akan dikebut untuk dituntaskan tahun ini.

Menurutnya, normalisasi sungai akan memiliki konsekuensi relokasi terhadap warga yang tinggal di bantaran kali. Teguh mengaku banyak tempat tinggal warga yang rencananya akan direlokasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

sumber:republika.co.id

Ingin Tukang Becak Naik Kelas, Sandiaga akan Beri Pelatihan OK OCE

Wagub DKI Sandiaga Uno (Foto: Indra-detikcom)

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan 500 pebecak di ibu kota ditingkatkan kesejahteraannya. Sandiaga mengusulkan pengemudi becak di Jakarta diberi pelatihan OK OCE.

"Kami ingin sekitar 500 pengemudi becak bisa naik kelas. Kami ingin pelatihan OK OCE," ujar Sandiaga seusai lari pagi dengan pengacara Hotman Paris di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2018).

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI tengah mengkaji regulasi ini. "Kami fokus dalam menyisir regulasinya termasuk Perda, Pergubnya setelah itu kami beri pelatihan dulu kepada pengemudi becak supaya mereka bisa naik kelas. Karena kita ingin mereka tumbuh berkembang menikmati kue perekonomian di Jakarta," tambahnya.

Sandiaga berharap dukungan dari masyarakat untuk pelatihan OK OCE kepada pebecak di Jakarta. "Kami lihat banyak sekali yang sudah menawarkan dari program OK OCE. Jadi, kami ingin masyarakat, komunitas, bisa memberikan dukungannya ke depan," papar Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga ingin optimalisasi OK OCE di kawasan Kelapa Gading. Sandiaga berharap nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru.

"Hari ini kami dapat masukan, Insyaallah nanti kami bisa melihat zonasinya seperti apa, kami harapkan usaha rakyat tumbuh di seluruh Kelapa Gading dan seluruh warga Jakarta. OK OCE kita ingin ciptakan lapangan kerja," tuturnya. 

sumber :detik.com

Sandiaga Pikirkan Skema Bagi Pelajar Selama Asian Games

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang (sandiaga uno )

JAKARTA -- Perhelatan Asian Games 2018 semakin dekat. Pemerintah mulai memikirkan berbagai skema untuk membantu pelaksanaan acara ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee/INASGOC) Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Intinya, Presiden menginginkan agar kota-kota yang menjadi tuan rumah Asian Games tak terlalu terbebani pada saat acara berlangsung.

"Presiden cerita, di Cina bukan hanya diliburkan, malah ada program pemerintah untuk mengatur agar kotanya tak terlalu terbebani pada Asian Games," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1) malam.

Sandiaga mengatakan ada beberapa opsi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, akan adanya pembelajaran bagi anak sekolah.

"Jadi salah satu opsi yang sangat dimungkinkan adalah libur sekolah itu digeser," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1) malam.

Para pelajar yang libur saat Asian Games, kata Sandiaga, akan diberi tugas sekolah. Mereka diminta meliput acara Asian Games. Minimal, mereka diberi pembelajaran dari acara tersebut.

Menurut Sandiaga, opsi ini sangat menarik. Sebab, perhelatan Asian Games 2018 akan menjadi momen yang sangat langka.

"Ini enggak 40 tahun sekali, ini langka sekali (Indonesia) jadi tuan rumah," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Selain itu, ada pula opsi untuk mengatur jam kerja aparat sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Hal ini akan disimulasikan hari ini (26/1), bersamaan dengan simulasi test event.

Adapun beberapa hal yang telah disepakati antara lain tentang rekayasa transportasi pada saat test event bulan Februari. Ia ingin memastikan lalu lintas selama Asian Games 2018 bisa terkendali dengan baik.

sumber: republika.co.id

500 Ribu Warga DKI Terancam Kehilangan Hak Pilih

JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan adanya ratusan ribu pemilih di Ibu Kota yang sampai saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Karenanya, lembaga itu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Komisioner Bawaslu DKI, Achmad Fachrudin mengatakan, di Jakarta saat ini terdapat 504.610 pemilih yang belum mempunyai KTP-el. Angka tersebut mencapai 7,07 persen dari total penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) DKI per 3 November lalu, yakni sebanyak 7.132.856 pemilih. 

"Ratusan ribu pemilih non-KTP-el itu terancam kehilangan hak pilihnya jika sampai 4 Desember nanti status dan identitas kependudukan mereka belum juga memperoleh kejelasan dari instansi pemerintah terkait," ujar Fachrudin kepada Republika.co.id,Ahad (20/11).

Untuk itu, Fachrudin meminta KPU dan Disdukcapil DKI Jakarta untuk segera menuntaskan masalah tersebut agar nantinya tidak menjadi sumber konflik, baik sebelum maupun sesudah Pilkada DKI 2017. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu DKI, kata dia, ratusan ribu pemilih non-KTP-el tersebut terbagi menjadi empat kelompok. Pertama adalah pemilih pemula yang pada Pilkada 2017 berusia 17 tahun atau baru mempunyai hak pilih. 

Kelompok kedua adalah penduduk yang secara de jure memiliki KTP DKI, tetapi secara de facto tidak berdomisili di Jakarta. Selanjutnya, ada pula penduduk yang belum memiliki KTP-el, tapi saat ini sedang melakukan perekaman data di Disdukcapil DKI. Menurut Fachrudin, jumlah warga yang masuk dalam kelompok ketiga ini sekitar 140 ribu orang, dari total wajib KTP-el di DKI yang mencapai 7.162.212 jiwa. 

Sementara, kelompok keempat adalah pemilih yang tidak ber-KTP DKI, tetapi bertempat tinggal di Ibu Kota, dan pada saat Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014 lalu mereka juga menggunakan hak pilihnya di Jakarta. "Pemilih Pilpres yang tidak ber-KTP DKI ini ditengarai terjaring saat proses coklit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada 2014, sehingga nama mereka pun masuk dalam DPS DKI dan dikategorikan sebagai pemilih non-KTP-el," tuturnya.

Fachrudin berpendapat, tidak mudah bagi Disdukcapil DKI untuk memverifikasi dan memvalidasi pemilih non-KTP-el yang jumlahnya mencapai 504.610 jiwa tersebut. Apalagi, kemampuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memproses uji ketunggalan data penduduk juga terbilang sangat minim, yakni hanya sekira 500 orang per hari. 

"Belum lagi Kemendagri kini tengah dirundung masalah akibat kegagalan mereka melakukan pelelangan blanko KTP-el. Situasi ini semakin menambah kompleksitas masalah," ucap Fachrudin. 

Karena itu, dia mengimbau partai politik, cagub/cawagub, dan tim kampanye para kandidat untuk terus mendorong masyarakat agar proaktif mengecek status kepemilihan mereka melalui website resmi KPU, yaitu pilkada2017.kpu.go.id/pemilih. "Kami berharap masyarakat juga tidak apatis memperjuangkan hak pilih mereka. Mumpung masih cukup waktu untuk memberikan tanggapan, masukan, dan perbaikan DPS," kata Fachrudin.

source: republika.co.id

Anies dan Sandiaga Saling 'Bertarung', Ada Apa?

JAKARTA -- Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) bermain futsal di lapangan futsal Prestasi di Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (17/11).

Namun pasangan ini harus saling bertarung di tengah lapangan sebagai lawan. Anies menggunakan kostum warna oranye sedangkan Sandi menggunakan kostum warna biru. Pertandingan pertama ada tim Anies dan tim Sandi yang masing-masing didukung Jakmania dan semua bernomor punggung tiga.

Pertandingan kedua, tim Sandiaga melawan tim dari awak media. Sandiaga juga berhasil membobol sekali gawang lawan. Gaya kemenangan dengan hormat badan membungkuk dipertontonkan Sandiaga di depan para warga yang rame menonton dan bersorak-sorai.

Pertandingan ketiga adalah adu penalti antara Anies dan Sandiaga dengan skor 2-1 untuk Anies. Sandiaga mengatakan kemenangan Anies atas dirinya memperlihatkan kalau pasangannya tersebut layak jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya lupa kalau mas Anies ternyata mantan tim kode etik PSSI dan pintar mengolah bola," katanya.

Sementara itu, Anies mengatakan soal mengolah bola memang diakuinya, tapi soal stamina harus belajar dengan Sandiaga. "Saya harus belajar stamina dengan bang Sandi. Tapi kalo mengolah bola, saya dulu SD masuk klub bola," kata Anies.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut tiga. Selain itu, nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) diusung Partai Demokrat, PPP dan PAN.

Kemudian, nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar.

Source : Republika.co.id

MUI: Al Maidah Jadi Politis karena Penafsiran Ahok

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M Cholil Nafis

JAKARTA -- Setelah sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait Al Maidah ayat 51 adalah penistaan Alquran, berbagai serangan ditujukan kepada organisasi para ulama ini.

MUI diserang mulai dari tuduhan politisasi agama hingga petisi pembubaran MUI. Namun Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M Cholil Nafis mengatakan mereka yang menuduh MUI berpolitik itu harus paham tentang surah Al Maidah ayat 51 itu murni soal agama. 

"Masalahnya menjadi politik karena yang memberi pernyataan itu adalah pejawat yang sedang menyalonkan diri kembali dan menafsirkan ayat agama, yang tak dianut oleh dirinya sendiri," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (20/10).

Dari pernyataan Ahok itulah MUI lantas membuat pernyataan sikap tegas. Lantas, kata dia, beberapa pihak menuduh MUI membikingaduh, politis dan seolah mencabut sikap keagamaannya. Inilah serangan kepada MUI yang banyak beredar di media. 

Menurutnya, anggapan pihak-pihak yang menuduh MUI membikingaduh itu hanya orang yang tak tahu asal usul masalahnya. "Jika tahu siapa yg bikin gaduh, pasti orang yang menuduh orang 'membohongi' orang lain dengan pakai surah Maidah ayat 51 dan juga orang yang menyebarkan videonya. Lalu MUI sebagai apa?" ujarnya.

Tentu posisi MUI itu menetralisir kegaduhan agar tidak terjadi anarkis. Karena itu, MUI mengajak masyarakat sadar hukum dan rujukannya adalah keputusan hukum. 

"Jika kontroversi tentang penistaan agama tidak segera ditegaskan oleh MUI maka dikhawatirkan masyarakat mengambil tindakan hukum sendiri-sendiri sehingga terjadi kemarahan massal dan kerusuhan," jelasnya.

source:ROL

MPJ Dukung Sandiaga Uno-Yusuf Mansur di Pilgub DKI

JAKARTA -- Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) menyatakan dukungannya terhadap Sandiaga Uno dan Ustaz Yusuf Mansur (UYM) sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dewan Syuro MPJ, Ahmad Luthfi Fathullah menegaskan sejak didirikan MPJ sudah berkomitmen untuk mendukung calon muslim. Saat ini, kata dia, MPJ sudah menemukan duet pasangan yang ideal untuk menjadikan Ibu Kota lebih baik.

"Saat ini yang sekarang yang mendapat tiket adalah Sandiaga Uno, itu kita dukung. Salah satu calon wakilnya yang kami ajukan adalah Ustaz Yusuf Mansur," katanya kepada Republika.co.id di Masjid Baitul Mughni, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at (5/8).

Menurutnya jika Sandiaga Uno nantinya sudah menyatakan keinginannya untuk maju bersama Ustaz Yusuf Mansur pihaknya akan mendukung duet tersebut penuh. "Kalau umpanya berpasangan sama yang lain, akan kami dukung juga asal memnuhi syarat, persyaratannya kan bagus aqidahnya, syari’atnya dan amanah," ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuh tokoh muslim yang didukung MPJ sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena itu, pihaknya juga tidak memaksakan jika Sandiaga nantinya memilih untuk maju bersama dengan Prof Yusril Ihza Mahendra, Kang Yoto, atau dnegan tokoh Muslim lainnya.

"Tapi, sepertinya tadi mas Sandi kalau partainya mendukung dengan Ustaz Yusuf Mansur, dia oke. Kami pun oke. Kami menyambut baik kalau berpasangan dnegan UYM. Tapi, tidak menuntut kemungkinan juga berpasangan dnegan tokoh lainnya," jelasnya.

Luthfi menilai Ustaz Yusuf Mansur mempuyai elektabilitas tinggi di Jakarta. Karena, kata dia, sebelum Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkenal, UYM sudah terkenal lebih dulu. 

"MPJ kedepannya masih tunggu gong akhir, karena gongnya masih belum dipukul benar, Pak Sandi masih belum ketemu pasangannya. Kita semua tahu, kita menunggu gong dari PDIP," katanya.

source : republika