Donald Trump Pertimbangkan Sistem Pelacakan Muslim di AS

WASHINGTON -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempelajari adanya proposal agar Muslim dan orang asing lainnya yang menetap di negara itu dapat terlacak dengan mudah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memenuji janji kampanyenya. 

Menurut anggota tim transisi kepresidenan Trump, Kris Kobach, saat ini penasihat kebijakan, tengah menyusun proposal tersebut agar nantinya dapat dipertimbangkan oleh presiden AS ke-45 itu. Sistem semacam ini sebelumnya pernah diberlakukan di Negeri Paman Sam, namun ditangguhkan pada 2011. 

Pertama kalinya pemberlakukan sistem pelacakan Muslim dan warga asing terjadi di AS karena serangan 11 September 2001 lalu. Kebanyakan warga pendatang dari Timur Tengah diminta untuk memindai sidik hari. 

Sistem tersebut khususnya berlaku kpada seluruh pria Muslim yang berusia di atas 16 tahun. Kebanyakan dari mereka datang ke AS dengan menggunakan visa kerja dan pelajar. 

Namun, sistem itu tidak diberlakukan lagi setelah ada program pendataan kunjungan warga asing lainnya diterapkan. Dikenal dengan nama US-VISIT yang berfungsi mengambil alih beberapa tugas pengumpulan data di terminal kedatangan bandar udara dan pelabuhan. 

Kobach sebelumnya pernah menyusun sistem pelacakan Muslim saaat masa pemerintahan Bush. Ia berharap, Trump memberlakukan kebijakan pendaftaran tersebut, segera setelah pelantikan pada 20 Januari 2017. 

Trump dalam kampanye kerap menyerukan rencana untuk mengusir Muslim dan tak mengizinkan satupun dari kalangan umat Islam masuk ke AS. Miliarder itu beralasan rentannya kelompok radikal dan teroris yang terkait dengan agama ini. 

Estimasi menunjukkan saat ini terdapat 3,3 juta Muslim yang tinggal di AS. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun, sekitar sembilan dari mereka yang tewas karena serangan radikal yang membawa nama Islam. Sementara, kelompok sayap kanan radikal juga melakukan tindakan itu, dengan jumlah korban tewas lima orang.

Kelompok advokasi Muslim Amerika mengatakan, kebijakan pendaftaran yang ingin diberlakukan kembali di AS sangat tidak efektif. Terlebih, sistem itu sangat diskriminatif karena hanya menargetkan individu berdasarkan agama dan etnis mereka.

Source:republika.co.id

MUI: Al Maidah Jadi Politis karena Penafsiran Ahok

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M Cholil Nafis

JAKARTA -- Setelah sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait Al Maidah ayat 51 adalah penistaan Alquran, berbagai serangan ditujukan kepada organisasi para ulama ini.

MUI diserang mulai dari tuduhan politisasi agama hingga petisi pembubaran MUI. Namun Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M Cholil Nafis mengatakan mereka yang menuduh MUI berpolitik itu harus paham tentang surah Al Maidah ayat 51 itu murni soal agama. 

"Masalahnya menjadi politik karena yang memberi pernyataan itu adalah pejawat yang sedang menyalonkan diri kembali dan menafsirkan ayat agama, yang tak dianut oleh dirinya sendiri," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (20/10).

Dari pernyataan Ahok itulah MUI lantas membuat pernyataan sikap tegas. Lantas, kata dia, beberapa pihak menuduh MUI membikingaduh, politis dan seolah mencabut sikap keagamaannya. Inilah serangan kepada MUI yang banyak beredar di media. 

Menurutnya, anggapan pihak-pihak yang menuduh MUI membikingaduh itu hanya orang yang tak tahu asal usul masalahnya. "Jika tahu siapa yg bikin gaduh, pasti orang yang menuduh orang 'membohongi' orang lain dengan pakai surah Maidah ayat 51 dan juga orang yang menyebarkan videonya. Lalu MUI sebagai apa?" ujarnya.

Tentu posisi MUI itu menetralisir kegaduhan agar tidak terjadi anarkis. Karena itu, MUI mengajak masyarakat sadar hukum dan rujukannya adalah keputusan hukum. 

"Jika kontroversi tentang penistaan agama tidak segera ditegaskan oleh MUI maka dikhawatirkan masyarakat mengambil tindakan hukum sendiri-sendiri sehingga terjadi kemarahan massal dan kerusuhan," jelasnya.

source:ROL

Israel Kepung Rumah Palestina, Bentrokan Sengit Meletus

H2Media,Bentrokan sengit terjadi antara pasukan Israel dengan kelompok perlawanan bersenjata. Pasukan Israel mengepung sebuah rumah warga di baldah Shawarif di utara Hebron dan meminta salah satu kelompok perlawanan untuk menyerahkan diri. 

Koresponden Pusat Informasi Palestina menyatakan, pasukan Israel dalam jumlah besar menggeledah desa Jabah dekat baldah Shawarif, di utara Hebron dan mengepung sebuah rumah warga bernama Mahmud Muhammad Haih, disertai dengan tembakan dan leparan bom cahaya di udara.

Saksi mata dari dalam Shawarif menyebutkan, pasukan Israel melalui pengeras suara menyatakan, “Hai Muhammad Fakih serahkan diri anda.” Pasukan Israel menuding Muhammad bertanggungjawab atas terbunuhnya warga Yahudi ekstrim di permukiman Anatael awal bulan ini.”

Bentrokan terjadi sengit di sekitar rumah di Shawarif dan merembet ke sekitarnya. Pasukan Israel kemudian dikerahkan dalam jumlah besar ke TKP disertai buldoser.

Militer Israel menyatakan TKP sebagai kawasan tertutup dan listrik diputus.

Berikut videonya:

Siapa Muhammad Fakih?

Awal Juli, kelompok perlawanan menembaki dengan intens sebuah kendaraan Israel yang melintas di jalan 60 dekat permukiman Anatael yang terletak di wilayah Palestina Baldah Samu, selatan Hebron yang menewaskan seorang warga pemukim Yahudi Mikki Murad (40), kepala sekolah agama di Anatael dan melukai 3 warga yahudi lainnya.

Muhammad Fakih adalah eks tawanan Palestina yang pernah mendekam di penjara Israel selama 5 tahun dan hafal Al-Quran. Setelah bebas, ia menikah dengan remaja putri dari kota Tulkarm dan bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Tepi Barat (infopalestina)