Kemendikbud Kelola Sejumlah Jurnal

Jakarta-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengelola sejumlah jurnal yang dapat diakses masyarakat. Masyarakat juga dapat berkontribusi mengirimkan tulisan ke jurnal-jurnal tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud mengelola tiga belas jurnal. Jurnal-jurnal tersebut antara lain Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Kapata Arkeologi, Sangkhakala Berkala Arkeologi, Siddhayatra, Amerta, dan lain-lain. Daftar jurnal yang dikelola Balitbang Kemendikbud dapat dilihat pada pranala http://litbang.kemdikbud.go.id/jurnal. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) juga mengelola sejumlah jurnal. Jurnal-jurnal yang dikelola Badan Bahasa antara lain Ranah, Jentera, Kandai, Madah, dan lain-lain. Daftar jurnal tersebut dapat dibuka melalui pranala http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) mengelola sebuah jurnal yaitu Jurnal Teknodik. Informasi tentang Jurnal Teknodik dapat diakses melalui pranala https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Publikasi Sekretariat Balitbang, Oky Adrian, mengatakan bahwa jurnal-jurnal yang dikelola Balitbang dapat ditemukan melalui fitur pencarian di laman Balitbang (http://litbang.kemdikbud.go.id). "Database jurnal-jurnal tersebut dapat diakses di laman Balitbang, jadi akses pencariannya satu pintu," kata Oky Adrian di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Oky mengajak masyarakat berpartisipasi mengirimkan naskahnya ke jurnal-jurnal yang dikelola Kemendikbud. "Ayo menulis jurnal di Kemendikbud!" ajaknya.

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendikbud Kelola Sejumlah Jurnal ", http://entertainment.kompas.com/read/2018/02/24/080411110/kemendikbud-kelola-sejumlah-jurnal. 

Penulis : Jodhi Yudono

Editor : Jodhi Yudono )

Ketua DPR Keberatan PT Asing Bisa Bangun Kampus di Indonesia

Ketua DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai rencana pemerintah mengizinkan perguruan tinggi asing (PTA) berdiri di Indonesia dapat mengancam keberadaan perguruan tinggi nasional. Karenanya ia meminta agar pemerintah kembali meninjau rencana PTA masuk di Indonesia.

"Kalau kementerian pendidikan tiba-tiba memberikan izin kepada perguruan tinggi luar negeri, ini kan mengancam keberadaan PT nasional kita, termasuk swastanya. Sekali lagi kita minta ke Pak Menteri untuk meninjau kembali plus minusnya daripada kebijakan itu," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1).

Bambang mengaku memahami maksud pemerintah adanya PTA di Indonesia agar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun alih-alih meningkatkan, rencana tersebut  justru dapat mematikan perguruan tinggi nasional yang ada sekarang, khususnya swasta.

"DPR berharap kebijakan ini tidak mematikan perguruan tinggi yang sudah ada sekarang, justru tugas menteri seharusnya meningkatkan kualitas daripada PT yang ada di Tanah Air," ujar Bambang.

Ia lebih sependapat jika untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan kerja sama antarlembaga pendidikan asing. "Seharusnya kalau mau memang menarik ya kerja sama supaya pendidikan nasional kita, bisa terangkat kualitasnya, pertukaran dosen atau pengajar atau profesor PT dunia," katanya.

Pemerintah berencana mengizinkan PTA berdiri di Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memastikan PTA yang hendak membangun kampusnya di Indonesia akan diklasifikasikan pada perguruan tinggi swasta. Artinya, biaya pendidikan di PTA akan relatif mahal ketimbang perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga PTA tidak akan mematikan popularitas PTN.

"Jadi PTA tidak akan kami kontrol, SPP nya pasti mahal. Beda dengan PTN yang SPP nya kami kontrol, dan di PTN tetap ada 20 persen untuk mahasiswa yang kurang mampu sebagai akses agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo usai konferensi pers terkait Kebijakan Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Senin (29/1)

sumber:republika.co.id

Dosen Unsyiah Raih Gelar Doktor Tercepat

DR.Rahmat Fadhil

Banda Aceh – Rahmat Fadhil, dosen Universitas Syiah Kuala meraih gelar doktor tercepat dengan publikasi sebanyak 15 artikel pada jurnal nasional dan internasional di Institut Pertanian Bogor (IPB), Dramaga-Bogor, Senin (29/1).

Dihadapan komisi promotor doktoral yang terdiri dari Prof Dr Ir M.Syamsul Maarif M.Eng, Dr Ir Tajuddin Bantacut M.Sc dan Dr Ir Aji Hermawan, Rahmat Fadhil mempresentasikan disertasinya yang berjudul ‘Strategi Pengembangan Kelembagaan Agroindustri di Indonesia (studi kasus agroindustri kopi Gayo)’ 

Dalam sidang disertasi doktoral yang berlangsung selama tiga jam itu, bertindak selaku penguji disertasi yaitu Prof Dr Ir Sukardi, Guru Besar Departemen Teknologi Industri Pertanian – Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Dr Ir Saptana dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Rahmat Fadhil yang juga merupakan konsultan ahli pada Jaringan Survei Inisiatif (JSI) dan Lembaga Kajian Strategis Pembangunan Aceh (LEMKASPA) itu tercatat sebagai satu-satunya mahasiswa doktoral di IPB dengan masa studi tercepat yaitu selama 2,5 tahun dengan publikasi terbanyak selama studi.

Bahkan, sebagian besar riset disertasi doktoralnya itu telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus pada _Quartile_ 2 dan 3. Selain itu, Rahmat Fadhil yang merupakan alumni Magister (S2) dari Universitas Putra Malaysia itu, lulus sangat baik di IPB dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,99.

“Penyelesaian studi dan riset doktoral yang cepat ini dikarenakan dukungan dari pembimbing, keluarga, orang tua, dosen di IPB dan Unsyiah, Dekanan dan juga masyarakat Aceh di Bogor,” kata pria penerima beasiswa dari Kementerian Ristek dan Dikti melalui program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri ( BPPDN) ini.

“Saya bersyukur dapat menyelesaikan pendidikan doktoral pada bidang Teknologi Industri Pertanian dengan baik, bahkan penguji disertasi, Dr Ir Saptana mengatakan ini akan sangat besar kontribusinya bagi pembangunan agroindustri kedepan, khususnya di Indonesia,” tutupnya. ()

sumber:pikiranmerdeka.co

3 Alasan Rektor UNJ Harus Dicopot Menurut Aliansi Dosen

JAKARTA -- Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menyebutkan tiga alasan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) harus dicopot dari jabatannya. Temuan-temuan ini pun sudah sejak lama diawasi dan dapat dikenakan pidana, solusi terbaik pun memang hanya pemberhentian Rektor UNJ.

Salah seorang anggota Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan, Robertus Robert menjelaskan pelanggaran tersebut berdampak terhadap nama baik institusi. "Rektor melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang berdampak pada rusaknya nama baik UNJ dan rusaknya marwah Perguruan Tinggi secara umum," ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (26/9) pagi.

Pertama, lanjutnya, Rektor UNJ melindungi pelaku plagiarisme. Ada praktek plagiarisme yang ditemukan tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti RI terhadap 5 pejabat pemerintah daerah. Salah satunya adalah disertasi Nur Alam (mantan Gubernur). Disertasi Nur Alam tersebut menurut tim EKA Kemenristekdikti terindikasi menyadur dari laman-laman penyedia arsip disertasi di internet.

Di antara saduran tersebut terdapat pada Bab I sebanyak 74,4 persen dari tulisan di laman penyedia arsip disertasi. Kemudian, Bab II dan Bab III, tim EKA menemukan kejanggalan lain, yakni ketidaksinambungan tulisan di bab-bab tersebut dengan isi disertasi yang ditulis.

Kejanggalan lain, karya yang diganjar dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi itu dibuat dalam waktu kurang dari lima hari, akhir Juni dan menjelang akhir Juli 2016.Rinciannya, Bab I dibuat pada 20 Juli 2016 pukul 19.21; Bab II dan Bab III dibuat dalam rentang bersamaan pada 21 Juli 2016 pukul 09.22; dan Bab V dibuat jauh sebelumnya pada 29 Juni 2016 pukul 06.52.Temuan tersebut berdasarkan 'digital forensik' yang tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Keduga, diduga adanya nepotisme di UNJ. Berdasarkan penelitian Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan, ditemukan beberapa bukti Nepotisme Rektor UNJ. Salah satunya, Rektor UNJ telah mengangkat saudari Nurjannah yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai Koordinator Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 20 Oktober 2016 (bukti SK ada).

Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan bidang pertanian. Bantahan Rektor Djaali bahwa anaknya diangkat oleh Rektor sebelumnya, itu keliru karena justru ada SK nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani ayahnya sendiri Rektor UNJ Djaali.

Tidak hanya tiga anak kandungnya, salah satu menantunya pun juga ikut diangkat menjadi dosen UNJ. Berdasarkan temuan-temuan dan bukti-bukti berupa berbagai dokumen, Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menemukan SK dan disposisi yang menunjukkan berbagai praktik penunjukkan jabatan kepada sesama anggota keluarga oleh Rektor.

"Kami menengggarai praktik KKN yang masif dan terstruktur, yang merusak prinsip-prinsip tata birokrasi dan kelembagaan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan UU ASN No.5 Tahun 2014. Diduga ada lebih dari lima lagi yang merupakan kroninya menjadi pegawai UNJ non PNS yang ada di bagian administrasi program pascasarjana dan sejumlah Fakultas (SK tentang ini tidak bisa di akses oleh Aliansi dosen)," jelasnya.

Ketiga, Rektor berlaku otoriter dan semena-mena. Bukti keotoriteran Rektor terjadi dari bulan Oktober 2016 sampai Juni 2017. Rektor telah memberhentikan, memindahkan, menon-jobkan sedikitnya 14 pegawai yang berposisi sebaga Kepala UPT, Kabag, Kasubag dan lain-lain, dengan alasan menentang atau mengkritik kebijakan rektor yang keliru, dianggap malas bekerja, tidak kompeten, dan akan pensiun padahal pensiunnya tahun 2018.

Di antara mereka yang diberhentikan secara semena-mena adalah yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengadaan barang dan jasa, PPK beberapa proyek pembangunan gedung, Kadubag hukum tata laksana, Kasubag Tenaga Akademik dan Kepegawaian, Kabag TU Fakultas, Kasubag Umum, Kepala Biro Akademik, Sekretaris LPM, Kadubag data LPKM, Staff Sistem Pengawasan Internal, dan lainnya.

"Otoriterian Rektor juga sesungguhnya terlihat sejak akhir 2016 yang men-DO (drop out) Ketua BEM UNJ karena mengkritik Rektor tapi karena ribuan mahasiswa protes akhirnya surat DO dibatalkan," paparnya.

Tidak hanya itu, sikap tidak demokratis dan semena-mena juga terjadi dengan pemanggilan terhadap puluhan dosen yang kritis ke kepolisian, melalui laporan pengacara Rektor atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hingga saat ini tidak diketahui siapa tersangkanya.

Cara mengelola kampus secara otoriter dan semena-mena ini tentu mengganggu stabilitas kampus dan merusak harmoni kampus, sehingga menghambat kinerja UNJ secara umum.

"Tiga data utama tersebut (diduga ada data lain terkait KKN) telah mencoreng nama baik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merusak marwah Universitas secara umum dan membahayakan masa depan UNJ. Jika Rektor UNJ tidak diberhentikan ini preseden buruk bagi masa depan perguruan tinggi secara umum, dan UNJ secara khusus karena berdampak pada terhambatnya agenda perubahan dan perbaikan universitas," tegas Robertus.

sumber:republika.co.id

Lolos Pimnas, Mahasiswa Undip Tidak Perlu Membuat Skripsi

SEMARANG, – Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof Yos Johan Utama mengungkapkan bahwa mahasiswa yang lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) berhak untuk tidak membuat skripsi atau bisa lulus melalui jalur nonskripsi.

“Ini sebagai bentuk penghargaan karena mereka sudah melakukan yang terbaik bagi almamater,” tandasnya, saat melepas 23 tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Quality Hall Widya Puraya Kampus Undip Tembalang, Sabtu (6/8/2016).

Menurutnya, para mahasiswa yang lolos ke Pimnas sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana seperti mengikuti proses pembuatan skripsi. Seperti mencari fakta lapangan, menentukan tujuan, perumusan masalah dan mencari solusinya.

“Diharapkan nanti selain dapat berprestasi, semaksimal mungkin mereka juga bisa mengharumkan nama almamater di tingkat nasional,” katanya.

Selain itu, Yos menambahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada mahasiwa pada bidang PKM Pengabdian Masyarakat dengan diperkenankan tidak mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Karena mereka sejatinya (dianggap) sudah melakukan hal tersebut,” lanjutnya.

Undip melepas 23 tim terdiri atas delapan tim PKM Penelitian Eksakta (PKM-PE), satu tim PKM Sosio Humaniora (PKM-SH), tiga PKM Karsa Cipta (PKM-KC), satu tim PKM Penerapan Teknologi (T), empat tim PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-K), lima tim PKM Kewirausahaan (PKM-K), dan satu tim PKM Gagasan Tertulis (GT).

source :cahunnes

Perguruan Tinggi Dapat Menjadi Ujung Tombak Inovasi Keuangan Syariah

Ilustrasi

H2Media,Direktur Industri Keuangan Non-Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan Mochammad Mochlasin mengatakan, perguruan tinggi dapat menjadi ujung tombak dalam inovasi keuangan syariah di Tanah Air.

“Kami akui keuangan syariah masih kalah populer dibandingkan dengan keuangan konvensional. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan mahasiswa maupun dosen dapat menjadi salah satu penggerak inovasi keuangan syariah,” ujar Mochlasin usai pembukaan pelatihan keuangan syariah bagi dosen perguruan tinggi di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di Tangerang Selatan, Selasa (26/7/2016).

Salah satu penyebab keuangan syariah belum sepopuler keuangan konvensional karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah tersebut. Selain itu juga literasi keuangan juga dinilai masih rendah.

“Dengan pelatihan yang diberikan kepada para dosen ini, diharapkan mereka bisa menyampaikan ilmu dan keterampilan mereka kepada mahasiswa dengan lebih baik lagi,” tambah dia.

Porsi untuk keuangan syariah masih di bawah lima persen yang melingkupi perbankan, asuransi, dan pembiayaan syariah.

Mochlasin menyebut, masa depan keuangan syariah akan semakin dilirik oleh masyarakat seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim untuk menghindari riba.

Mochlasin menyebut industri keuangan syariah harus melakukan pengembangan produk agar dapat melayani kebutuhan masyarakat. Produk syariah yang semakin beragam akan membuat keuangan syariah tumbuh pesat.

“Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan membentuk komite keuangan syariah, yang mana setiap proyek-proyek infrastruktur pembiayaan dapat melalui perbankan syariah.”

Saat ini, kiblat keuangan syariah masih dikuasai oleh Inggris dan Malaysia. Padahal Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia.

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN, Agus Sunarya Sulaeman, mengatakan masih sedikit perguruan tinggi yang membuka konsentrasi keuangan syariah.

“Bahkan di PKN STAN sendiri belum ada konsentrasi keuangan syariah. Tapi penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa mengenai keuangan syariah sudah banyak,” kata Agus, seperti diberitakan Antara.

source:hidayatullah

UI Gelar Simposium Ilmu Material

TANJUNG BENOA -- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) dengan Direktorat Riset dan Pengadian Masyarakat (DRPM UI) menggagas sebuah Simposium Internasional bagi peneliti Ilmu Material di Bali.  Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis berharap dalam simposium ini muncul ide-ide baru, sehingga penelitian dapat diarahkan menjadi 'problem solving' di masyarakat.

Ia mengatakan International Symposium on Current Progress in Functional Materials (ISCPFM) mempertemukan para peneliti dan pakar di bidang functional materials dari Asia, Eropa maupun Amerika, Penyelenggaraan ISCPFM 2016 belangsung selama dua hari yaitu pada 26-27 Juli 2016. 

Menurut dia simposium ini mendiskusikan perkembangan Functional material atau biasa didefinisikan sebagai bahan material untuk properti dan fungsi tertentu khususnya di bidang perkembangan sains teknologi termasuk penyuplai energi alternatif, pelestarian lingkungan, perangkat elektronik, dan peningkatan kualitas kesehatan.

Sebagai negara berkembang, kata dia, Indonesia masih membutuhkan peningkatan signifikan pada kualitas dan intensitas penelitian di bidang functional materials sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia.

Rangkaian kegiatan hari pertama berupa Presentasi dari para peneliti dalam dan luar negeri serta kuliah umum dari pakar functional materials dengan topik Polimer, keramik, komposit, Nano and 2D materials, Metals, Organometals and kimia koordinasi, biomaterial, Modeling dan komputasi.

"Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi forum yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan peneliti Indonesia dan peneliti dari negara lain serta masyarakat industri, sebagai pengguna akhir untuk memperbaharui perkembangan dan kemajuan functional materials," ujar dia.(ROL)