Jokowi Capres PDIP, PKS: Kami Bersama Gerindra

JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murdani Ali Sera menyebut kemungkinan PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Hal Itu karena hubungan kedua partai makin erat menuju Pemilu 2019.

"Insya Allah bersama Gerindra, selama ini PKS dekat dan harmonis berhubungan dengan Gerindra bersama Pak Prabowo," ujar Mardani saat dikonfirmasi pada Jumat (23/2).

Hal itu diungkapkannya menanggapi telah resminya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019. Pencalonan ini diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Bali, Jumat (23/2) hari ini.

"PKS mengapresiasi PDIP dan partai lain yang sudah menyatakan capres/cawapresnya.  Penentuan paslon final tentu bersama mitra koalisi. Karena tidak ada satu pun parpol hasil pemilu 2014 yang dapat mengajukan capres/cawapres sendirian," ujar Mardani.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut itu pun mengatakan, hingga saat ini PKS belum mengumumkan capres dan capresnya. Namun, ia memastikan deklarasi akan dilakukan segera setelah ada kesepakatan dengan mitra koalisi yakni Gerindra.

"Sesudah kesepakatan antara partai mitra koalisi akan diumumkan segera," ujar Mardani.

Adapun, Mardani menambahkan PKS juga sudah mengumumkan sembilan nama kader yang disiapkan untuk diajukan untuk capres maupun cawapres. Termasuk, salah satunya dirinya.

Sembilan itu antara lain:

1. Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan

2. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

3. Mantan Presiden PKS Anis Matta

4. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

5. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

6. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie

7. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring

8. Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf

9. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

sumber: republika.co.id

Berikut Nomor Parpol Peserta Pemilu 2019

Berikut nomor urut Parpol peserta pemilu 2019 di Nusantara. Malam ini KPU sudah menabuh genderang pertempuran 2019 dengan mengundikan penomoran Parpol - Parpol yang sudah di ferifikasi Vaktual oleh KPU. Coba steemians lihat berapa nomor Parpol Jaguanmu

(1)PKB
(2) Gerindra
(3) PDIP
(4) Golkar
(5)NasDem
(6) Partai Garuda
(7) Partai Berkarya
(8) PKS

(9) Perindo
(10) PPP
(11) PSI
(12) PAN
(13) Hanura
(14) Partai Demokrat

ini nomor partai partai lokal di Aceh

(15) Partai Aceh
(16) SIRA
(17) PD ACEH
(18) PNA

Seru ya, 18 Partai, kita berharap semua partai mengajak anggota - anggota nya untuk bersaing dengang adil dan sportif, selamat kepada KPU telah sukses memberikan nomor urut baru kepada Parpol. Dan Pesan saya pribadi KPU dan Jajarannya harus benar - benar adil.

sumber:steemit.com

Resep Cara Mudah Membuat Ayam Tangkap Aceh

Ayam Tangkap Aceh harus langsung di persiapkan dan di goreng. Ayam Tangkap Aceh di sajikan panas-panas, fresh from the wok. Tamu harus menuggu 20-30 menit sampai pesananya di sajikan. Dari sinilah sebenarnya muncul nomenklatur Ayam Tangkap Aceh untuk kuliner isrtimewa ini. Tamu yang tidak sabar menunggu lama akan bertanya: “Ayamnya masih di tangkap, ya?”.

Pada waktu Nanggroe Aceh Darussalam sedang dirundung muasibah tsunami pada taun 2004, Ayam Tangkap Aceh mendapat nama baru , yaitu Ayam Tsunami. Julukan ini di peroleh karena penyajian (plating) Ayam Tangkap Aceh yang tampil berantakan di piring saji seperti ayan goreng dan daun–daun kering yang porak poranda seperti didera tsunami.

Ayam Tangkap Aceh harus di buat dari ayam kampung. Di potong menjadi potongan kecil-kecil , di marinasi dengan bumbu-bumbu, kemudian di goreng dalam wajan besar 8-10 menit. pada menit terakhir penggorengan , di masukan dua genggam daun-daunan pandan, daun temurui atau daun salam koja, dan cabai hijau dan terus di goreng sampai garing.

Formula rahasia membuat Ayam Tangkap Aceh yang istimewa adalah menggoreng porsi kecil (maksimun satu ekor ayam) dalam wajan besar dan minyak panas. Ayam gorengnya sangat renyah, dengan bagian dalam masih juicy, gurih bernuansa asam , dan harum karena dedaunan kering yang di goreng bersamanya.

Konon, yang pertama “menciptakan” resep Ayam Tangkap Aceh adalah RM Cut Dek, Jalan raya Banda Aceh, Lambaro, 0651 7557050. Tempat favorit lain untuk Ayam Tangkap Aceh adalah RM Aceh Rayeuk, Jl. Raya Banda Ace –Medan KM 3,5 Lueng Bata, 0651 7409122.

Resep Cara Mudah Membuat Ayam Tangkap Aceh

Bahan :

1 ekor ayam kampung > di potong menjadi 24 potong

1,5 liter minyak goreng

1 cangkir air hangat

8 tangkai daun temurui (salam koja ,daun kari)

4 lembar daun pandan > Rajang selebar 4-5 cm

2 cabai hijau > biarkan utuh

Bumbu :

6 siung bawang merah > 3 siung di Rajang ,3 siung di haluskan

3 siung bawang putih

5 cabai rawit

1 kelingking jahe

1 kelingking kunyit

4 sdm sari asam jawa

2 sdm sari jeruk nipis

Cara Memasak :

• Cuci potongan ayam, remas-remas dengan sari jeruk nipis.
• Haluskan semua bumbu, campurkan dengan sedikit air hangat , rendam potongan ayam dalam bumbu selama 10-15 menit.
• Panaskan minyak di dalam wajan besar sampai bener-bener mendidih (sekitar 170 derajat celcius). Goreng ayam sampai kecoklatan. Semua ayam harus terendam minyak panas dan tidak berhimpitan satu sama lain.
• Menjelang matang, masukan daun temurui,daun pandan, dan cabai hijau, teruskan menggoreng selama 3 menit. Angkat, tiriskan, sajikan panas.

sumber: infokuliner.com

Ini daftar sembilan kader PKS yang dijagokan jadi capres dan cawapres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdein 2019. PKS sudah mulai mengumpulkan saran dan memilih kader-kadernya yang dianggap mumpuni sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ada sembilan nama kader PKS yang memiliki kans menjadi kandidat capres atau cawapres.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah membeberkan sembilan nama kader partai yang masuk daftar kandidat capres dan cawapres. Mulai dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Selanjutnya, ada nama Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera hingga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sembilan nama ini dianggap memenuhi indikator kelaikan menjadi capres yang dijagokan PKS. Indikator pertama, sembilan nama itu adalah tokoh yang dipandang mampu mengelola negara, baik sebagai presiden maupun wapres. Indikator kedua calon-calon tersebut memiliki modal sosial yang cukup memadai. Indikator ketiga, memahami platform partai. Mereka semua sudah diberi perintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengumpulkan dukungan serta meningkatkan popularitas.

"Jadi, dewan pimpinan di tingkat pusat sudah membuat regulasi, bagaimana sosialisasi, sampai nantinya jelang pendaftaran. Sosialisasi bisa dilakukan pada bulan-bulan ini sebelum masuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres," ujar Ledia saat dihubungi, Sabtu (17/2).Setelah sosialisasi dilakukan, pengurus partai di tingkat pusat akan melihat peta dukungan dan popularitas masing-masing nama. Targetnya, PKS sudah mempunyai satu nama jelang pendaftaran. Hanya saja Ledia belum mau menyebut apakah kadernya akan diplot sebagai capres atau cawapres.

"Sekarang mereka fokus saja sosialisasi kepada umum, masing-masing juga membentuk timnya untuk meningkatkan popularitasnya," katanya.

Nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masuk dalam daftar kandidat yang dijagokan PKS. Aher dianggap mempunyai modal sosial yang cukup untuk bersaing dengan bakal calon lain.

"Pak Aher (Ahmad Heryawan) masuk sebagai kriteria bakal calon presiden dari partai PKS," kata Ledia. Terkait rencana koalisi, Ledia menyebut PKS hingga kini belum terpikir untuk berpisah dengan sekutunya, yakni Gerindra. Sehingga pihaknya terus menggodok kualitas koalisinya dengan Gerindra jelang Pilpres 2019.

"Kita belum bicara individu, kan bisa saja dari PKS yang jadi presiden," ucapnya.

sumber:merdeka.com

Pasca-OTT, Bupati Lampung Tengah Mundur dari Jabatan Ketua DPW Nasdem

Partai Nasdem menggelar konfrensi pers terkait kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa, Jumat (16/2/2018).(Kompas.com/Robertus Belarminus)

JAKARTA, - Bupati Lampung Tengah Mustafa mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lampung Partai Nasdem.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).

Johnny mengatakan, sesuai kode etik yang berlaku untuk semua kader Partai Nasdem, pihaknya menerima pengunduran diri Mustafa.

Pengunduran diri Mustafa dilakukan menyusul kasus suap ke DPRD Lampung Tengah yang diduga melibatkan dirinya. Mustafa sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sesuai code of conduct yang berlaku kepada seluruh kader, maka bersama ini DPP Partai Nasdem menerima permohonan pengunduran diri Mustafa sebagai ketua DPW," kata Johnny Plate.

Partai Nasdem telah menunjuk Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW Lampung Nasdem, menggantikan Mustafa.

Dalam waktu dekat, Partai Nasdem akan menetapkan ketua DPW Lampung definitif yang baru.

Johnny sempat memuji Mustafa sebagai seorang kader potensial, yang punya semangat untuk membangun Lampung Tengah.

Dia mengapresiasi kebijakan Mustafa agar Pemkab Lampung Tengah meminjam dana ke Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun Lampung Tengah.

Hanya saja, dalam kebijakan tersebut ada tindakan yang membuat Mustafa mesti berurusan dengan KPK. Sebab, Mustafa diduga menyuap sejumlah anggota DPRD untuk melancarkan kebijakan itu.

Johnny mengatakan, pihaknya memerintahkan kepada seluruh kader baik DPR, DPRD, pejabat eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, dan lainnya di seluruh Indonesia untuk menjaga nilai perubahan dan nilai moral tata kelola yang baik di roda pemerintahan.

"Dan tidak terjebak kepentingan pragmatis dan transaksional pihak lain untuk kepentingan pihak lain yang mengarah ke tindak pidana korupsi," ujar Jhony.

Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka pada Jumat (16/2/2018). Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar.

sumber:kompas.com

Jangan Terlalu Cepat Sebut Pelakunya Gila

JAKARTA -- Pelaku penganiayaan terhadap ulama dan perusakan masjid di sejumlah daerah diklaim sebagai penyandang penyakit kelainan jiwa alias gila. Namun, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Danardi Sosrosumihardjo merasa penyebutan orang gila terhadap para pelaku itu terlalu cepat diberikan.

Padahal, penyebutan orang gila pada para pelaku penganiayaan ulama dan perusakan masjid itu perlu melalui pembuktian medis atau melalui diagnosis dokter. Prosesnya panjang.

"Statement bahwa yang penyerang itu adalah orang dengan gangguan jiwa, sebenarnya yang paling utama itu perlu dibuktikan dulu. Saya lebih tertarik menyoroti di situ," terang Danardi kepada Republika.co.id, Rabu (14/2).

Danardi mengatakan untuk menentukan seseorang itu gila atau tidak perlu proses yang cukup panjang. Setidaknya, ia menyebutkan untuk menentukan gangguan jiwa diperlukan 100 diagnosis. "Tidak semua gangguan jiwa itu melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak disadari," terang dia.

Danardi menjelaskan, ada penyandang gangguan jiwa yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, lanjutnya, tidak semua diagnosis gangguan jiwa dapat dianggap tidak cakap hukum.

"Hanya sebagian kecil justru jenis gangguan jiwa berat yang bisa dikategorikan menjadi tidak cakap hukum. Sehingga, tak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Itu pun harus dibuktikan dengan visum et repertum," jelasnya.

Ia merasa, penyebutan pelaku sebagai penyandang gangguan jiwa saat ini terlalu cepat. Entah itu masyarakat yang terlau cepat membuat diagnosis sendiri ataukah polisi yang juga terlalu cepat memublikasikan pelaku mengalami gangguan jiwa. "Itu rasanya perlu dikoreksi menurut saya," lanjut dia.

Ulama curigai serangan orang gila

Sekitar 300 ulama perwakilan Pondok Pesantren se-Priangan Timur yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes An Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Forum itu mencurigai adanya rekayasa kasus serangan orang berstatus gila pada ulama.

Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi mewaspadai adanya orang-orang yang sengaja berpura-pura gila saat melakukan penyerangan ke ulama. Bahkan, ia resah orang-orang gila yang menyerang ulama itu, sudah dibuat tidak waras lebih dulu menggunakan obat tertentu.

"Jangan-jangan gila ini beberapa faktor, bisa gila abadi, gila-gilan dibuat gila atau gila semu. Bisa jadi dengan obat diramu sedemikian rupa bisa fly (gila). Ada kekhawatiran itu, istri yang bunuh Pranoto bilang suaminya tidak gila," katanya pada wartawan.

Ia menyampaikan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menangani masalah merebaknya orang tidak waras. Sehingga nantinya orang tidak waras bisa dikumpulkan dalam suatu panti dan dibina supaya tidak meresahkan masyarakat. "Saya pernah baca orang gila itu kewenangan tugas pemerintah ke kemensos atau Dinsos, dengan kejadian ini orang gila merajarela harus ada pemerintah jemput bola," ujarnya.

Namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat menemukan adanya orang tidak waras di lingkungan mereka. Terkecuali, kehadiran orang tidak waras itu berpotensi menimbulkan korban. "Kalau ada orang gila jangan main hakim sendiri, kecuali orang gila bawa golok, maka patut membela diri," ucapnya. 

sumber:republika.co.id

Pilpres 2019, Prabowo Disebut akan Gandeng Anies Baswedan

Jurnalis senior Asia Times, John McBeth, membuat satu tulisan tentang Jokowi-JK yang kemungkinan bakal maju lagi pada Pilpres 2019. Judul tulisan itu "Widodo Steams Towards Easy Second Run" di Asia Times, 7 Februari 2018.

McBeth juga mengulas tentang hasrat Prabowo Subianto yang akan maju lagi pada Pilpres 2019. Prabowo dinilai memiliki sejumlah modal besar untuk bisa menjadi lawan berat Joko Widodo.

Pada survei yang digelar SMRC nama Jokowi dan Prabowo bersaing ketat. Jokowi masih berada di posisi teratas dari pesaing terberatnya, Prabowo Subianto. Pada survei SMRC terakhir, sebanyak 38,9 persen pemilih akan memilih Jokowi sebagai presiden jika pilpres digelar hari itu. Sementara Prabowo meraih 10,5 persen.

Untuk generasi milenial, lembaga survei LSI menyatakan ada 45 persen suara terdaftar yang dari jumlah itu sekitar 38,4 persen memilih Jokowi dan 24,6 persen Prabowo. Ada jarak tipis antara perolehan suara Jokowi dan Prabowo di kalangan generasi milenial.

Yang menarik, McBeth menulis tentang kemungkinan pendamping Prabowo sebagai cawapres. Menurut orang-orang dalam dari kalangan Prabowo, McBeth menyatakan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini, masih menjadi pilihan cawapres Prabowo. Anies diunggulkan karena memiliki beberapa kelebihan dan cukup dikenal masyarakat.

Namun, jadi tidaknya Anies menjadi pendamping Prabowo, McBeth menulis bahwa itu semua tergantung kemampuan dan prestasi Anies beberapa bulan ke depan dalam mengemban amanah sebagai Gubernur DKI. Anies bersama Sandiaga Uno secara mengejutkan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot.

Kekalahan Ahok pada Pilgub 2017 ini mencuatkan nama Anies sebagai salah satu politisi yang berpengaruh dan mendapat perhatian luas publik. Bagi kubu sebelah, kemenangan Anies atas Ahok menjadi semacam pelajaran berharga dalam menyiapkan medan tempur pada Pilpres 2019.

Pada survei Indo Barometer pada Desember lalu, nama Anies berada di posisi atas sebagai cawapres mengalahkan Agus Harimuti Yudhoyono dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Anies juga lebih unggul dibandingkan cawapres lain seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Moeldoko.

Anies meraih dukungan 10,5 persen. Jika disandingkan dengan Prabowo, elektabilitas Anies naik dua kali lipat hingga 22,5 persen. Nama Anies makin berkibar jika disandingkan dengan Prabowo untuk maju pada Pilpres 2019.

Soal maju tidaknya Prabowo sempat menjadi polemik. McBeth menulis beberapa orang percaya jika Prabowo tetap akan maju pada Pilpres 2019. Pada Oktober tahun lalu dia mengatakan, "Jika kalian semua percaya menjadi presiden adalah lahan untuk perjuangan, maka saya siap untuk menjadi kandidat presiden."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku yakin Prabowo akan tampil lagi sebagai capres. "Dia seorang pria dengan misi dan saya tisak melihat dia mundur dari misi itu," kata Fadli.

sumber:republika.co.id