Pasca-OTT, Bupati Lampung Tengah Mundur dari Jabatan Ketua DPW Nasdem

Partai Nasdem menggelar konfrensi pers terkait kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa, Jumat (16/2/2018).(Kompas.com/Robertus Belarminus)

JAKARTA, - Bupati Lampung Tengah Mustafa mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lampung Partai Nasdem.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).

Johnny mengatakan, sesuai kode etik yang berlaku untuk semua kader Partai Nasdem, pihaknya menerima pengunduran diri Mustafa.

Pengunduran diri Mustafa dilakukan menyusul kasus suap ke DPRD Lampung Tengah yang diduga melibatkan dirinya. Mustafa sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sesuai code of conduct yang berlaku kepada seluruh kader, maka bersama ini DPP Partai Nasdem menerima permohonan pengunduran diri Mustafa sebagai ketua DPW," kata Johnny Plate.

Partai Nasdem telah menunjuk Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW Lampung Nasdem, menggantikan Mustafa.

Dalam waktu dekat, Partai Nasdem akan menetapkan ketua DPW Lampung definitif yang baru.

Johnny sempat memuji Mustafa sebagai seorang kader potensial, yang punya semangat untuk membangun Lampung Tengah.

Dia mengapresiasi kebijakan Mustafa agar Pemkab Lampung Tengah meminjam dana ke Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun Lampung Tengah.

Hanya saja, dalam kebijakan tersebut ada tindakan yang membuat Mustafa mesti berurusan dengan KPK. Sebab, Mustafa diduga menyuap sejumlah anggota DPRD untuk melancarkan kebijakan itu.

Johnny mengatakan, pihaknya memerintahkan kepada seluruh kader baik DPR, DPRD, pejabat eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, dan lainnya di seluruh Indonesia untuk menjaga nilai perubahan dan nilai moral tata kelola yang baik di roda pemerintahan.

"Dan tidak terjebak kepentingan pragmatis dan transaksional pihak lain untuk kepentingan pihak lain yang mengarah ke tindak pidana korupsi," ujar Jhony.

Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka pada Jumat (16/2/2018). Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar.

sumber:kompas.com

Jangan Terlalu Cepat Sebut Pelakunya Gila

JAKARTA -- Pelaku penganiayaan terhadap ulama dan perusakan masjid di sejumlah daerah diklaim sebagai penyandang penyakit kelainan jiwa alias gila. Namun, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Danardi Sosrosumihardjo merasa penyebutan orang gila terhadap para pelaku itu terlalu cepat diberikan.

Padahal, penyebutan orang gila pada para pelaku penganiayaan ulama dan perusakan masjid itu perlu melalui pembuktian medis atau melalui diagnosis dokter. Prosesnya panjang.

"Statement bahwa yang penyerang itu adalah orang dengan gangguan jiwa, sebenarnya yang paling utama itu perlu dibuktikan dulu. Saya lebih tertarik menyoroti di situ," terang Danardi kepada Republika.co.id, Rabu (14/2).

Danardi mengatakan untuk menentukan seseorang itu gila atau tidak perlu proses yang cukup panjang. Setidaknya, ia menyebutkan untuk menentukan gangguan jiwa diperlukan 100 diagnosis. "Tidak semua gangguan jiwa itu melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak disadari," terang dia.

Danardi menjelaskan, ada penyandang gangguan jiwa yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, lanjutnya, tidak semua diagnosis gangguan jiwa dapat dianggap tidak cakap hukum.

"Hanya sebagian kecil justru jenis gangguan jiwa berat yang bisa dikategorikan menjadi tidak cakap hukum. Sehingga, tak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Itu pun harus dibuktikan dengan visum et repertum," jelasnya.

Ia merasa, penyebutan pelaku sebagai penyandang gangguan jiwa saat ini terlalu cepat. Entah itu masyarakat yang terlau cepat membuat diagnosis sendiri ataukah polisi yang juga terlalu cepat memublikasikan pelaku mengalami gangguan jiwa. "Itu rasanya perlu dikoreksi menurut saya," lanjut dia.

Ulama curigai serangan orang gila

Sekitar 300 ulama perwakilan Pondok Pesantren se-Priangan Timur yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes An Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Forum itu mencurigai adanya rekayasa kasus serangan orang berstatus gila pada ulama.

Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi mewaspadai adanya orang-orang yang sengaja berpura-pura gila saat melakukan penyerangan ke ulama. Bahkan, ia resah orang-orang gila yang menyerang ulama itu, sudah dibuat tidak waras lebih dulu menggunakan obat tertentu.

"Jangan-jangan gila ini beberapa faktor, bisa gila abadi, gila-gilan dibuat gila atau gila semu. Bisa jadi dengan obat diramu sedemikian rupa bisa fly (gila). Ada kekhawatiran itu, istri yang bunuh Pranoto bilang suaminya tidak gila," katanya pada wartawan.

Ia menyampaikan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menangani masalah merebaknya orang tidak waras. Sehingga nantinya orang tidak waras bisa dikumpulkan dalam suatu panti dan dibina supaya tidak meresahkan masyarakat. "Saya pernah baca orang gila itu kewenangan tugas pemerintah ke kemensos atau Dinsos, dengan kejadian ini orang gila merajarela harus ada pemerintah jemput bola," ujarnya.

Namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat menemukan adanya orang tidak waras di lingkungan mereka. Terkecuali, kehadiran orang tidak waras itu berpotensi menimbulkan korban. "Kalau ada orang gila jangan main hakim sendiri, kecuali orang gila bawa golok, maka patut membela diri," ucapnya. 

sumber:republika.co.id

Presiden PKS Sambut Baik Anak Muda Terjun Politik

Jakarta (9/2) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyambut baik anak muda yang peduli dengan dunia politik. Ia menilai tidak ada yang salah dengan politik.

"Sebenarnya tidak ada yang salah dengan politik. Politik itu cara bagaimana me-manage kehidupan bernegara ini," kata Sohibul di acara PKS Muda Talks, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Politik kemudian, nilai Sohibul, menjadi buruk kalau manusia teracuni atau mabuk politik. Kapan seseorang teracuni atau mabuk politik? "Yaitu ketika politik direduksi jadi semata soal perebutan kekuasaan," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan politisi yang menggunakan kekuasaan hanya menjadi alat legitimasi berbuat apa saja dan semakin berkuasa semakin leluasa melakukan apa saja.

"Yang ketiga, ia akan menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan," kata dia.

Berpolitik itu seharusnya mengelola dan pengabdian negara. Mengelola pendidikan, ekonomi, teknologi dan sebagainya "Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri," ungkapnya.

Di acara PKS Muda Talks tersebut menghadirkan artis dan pesinetron Adly Fayruz yang bertindak sebagai pembawa acara.

(sumber : pks.id)

Fahri Hamzah Sebut Ajakan Gabung ke Golkar Permintaan Jokowi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut bahwa ajakan untuk bergabung ke Partai Golkar merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto.

"Begini ya saya berkali kali memang diajak ngomong sama Pak Novanto dan pernah juga oleh Pak Airlangga bahkan kalau Pak Novanto ini dia bilang ini pesannya Pak Jokowi, yah begitu," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Nanti silakan konfirmasi juga pada Pak Novanto. Dia bilang itu pesannya Pak Jokowi. Ngomongnya begitu ke saya," ucapnya.

Meski demikian ia belum memutuskan apakah dirinya akan bergabung ke Partai Golkar setelah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri menegaskan bahwa ia masih setia pada partai yang ia dirikan itu. Sebagai pendiri partai, kata Fahri, ia harus setia pada cita-cita awal mendirikan PKS.

(Baca juga: Setya Novanto Dukung Fahri Hamzah Gabung Golkar, Apa Kata Airlangga?)

"Saya ini pendiri partai sebagai pendiri saya harus setia dengan cita cita saya dalam mendirikan partai. Saya harus setia dengan metode yang kita kembangkan dalam partai dan juga saya bilang ke teman teman PKS itu partai kader," kata Fahri.

Terbuka

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya terbuka menerima Fahri Hamzah sebagai kader.

Jika memang Wakil Ketua DPR itu mau bergabung, Golkar akan terbuka menerima.

"Tanya sama beliau dulu (mau gabung Golkar atau enggak), Partai Golkar, kan, partai terbuka. Siapa juga boleh," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Terdakwa kasus e-KTP itu mendukung Fahri yang sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dengan Golkar.

Menurut dia, rugi jika Golkar tidak memiliki kader sekelas Fahri Hamzah. Airlangga menyambut baik dukungan Novanto itu.

"Seperti tadi saya katakan, Partai Golkar partai terbuka," kata Airlangga.

(Baca juga: Jika Ingin Gabung Golkar, Fahri Hamzah Diminta Kampanyekan Jokowi Capres 2019)

Namun, Airlangga menekankan bahwa Fahri Hamzah harus ikut mendukung pemerintah serta menyukseskan Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika bergabung dengan Golkar.

Golkar, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, memutuskan mendukung Jokowi dua periode.

"Munas sudah mendukung Pak Jokowi," kata Airlangga.

Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya. Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Fahri mengatakan, banyak partai yang mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberikan tawaran.

"Saya sudah ditawari Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah," ujar Fahri.

Sumber:kompas.com

Fahri Hamzah Jagokan Anis Matta Jadi Capres dari PKS

Presidium KAMMI Fahri Hamzah mendukung Anis Matta untuk menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2019. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta,-- Presidium Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI), Fahri Hamzah, menjagokan Anis Matta menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, KA KAMMI akan mempertimbangkan pemberian dukungan tersebut secara resmi dalam Musyawarah Kerja Nasional I yang mengangkat tema 'Arah Baru Indonesia' di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 3 hingga 4 Februari. "Kami lihat dulu. Kami undang Anis, kalau dia meyakinkan tentu kami akan berpikir mendukung dia. Tapi kalau di PKS, saya mendukung Anis," kata Fahri di lokasi Mukernas I KA KAMMI, Sabtu (3/2).

Anis merupakan satu dari sembilan nama yang terpilih menjadi bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden dari PKS.

Delapan nama lainnya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Fahri mengatakan, Indonesia membutuhkan sosok capres baru untuk meningkatkan kinerja pemerintah Indonesia serta memperbarui arah Indonesia.

"Anda mau yang sama atau mau orang yang baru, apakah nanti orangnya baru atau arahnya baru? Yang jelas Indonesia butuh arah baru," ujarnya. PKS memiliki perolehan suara nasional sebesar 8.480.204 atau 6,79 persen suara, atau 40 kursi di parlemen. Namun, karena syarat ambang batas presiden sebesar 20 persen, maka PKS harus berkoalisi jika ingin mengusung kadernya sebagai calon presiden pada 2019 nanti.

Anis sendiri menanggapi santai atas dukungan yang membuatnya masuk dalam bursa capres dari PKS saat dikonfirmasi. Ia berkata, akan memikul amanah tersebut dengan baik.  "Itu baru diputuskan Majelis Syuro. Saya berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memilih saya. Saya akan coba memikul amanah itu," katanya. Namun demikian, ia membantah kehadirannya di acara Mukernas I KA KAMMI merupakan langkah konsolidasi terkait pemilihan capres dari PKS. 

Mantan Presiden PKS itu pun menolak membeberkan langkah-langkah konsolidasi yang akan dilakukan dalam penyuksesan dirinya sebagai capres dari PKS.

"(Konsolidasi) masih jauh," tuturnya.

sumber :cnnindonesia.com

Setelah Kartu Kuning Ketua BEM UI, Fahri Hamzah Keluarkan Kartu Merah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengeluarkan kartu merah saat membuka acara Mukernas KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba mengeluarkan kartu merah saat membuka acara Musyawarah Kerja Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI). Mulanya, ia memberi kata sambutan sebagai Presiden KA-KAMMI. Pidato yang dia sampaikan berkenaan dengan arah baru Indonesia sesuai tema Mukernas. Fahri mengatakan, perlu ada diskusi bersama tokoh bangsa terkait arah baru Indonesia. "Kita kumpulkan kembali jiwa Indonesia yang harus jaga marwah reformasi. Kata Bung Karno, revolusi tidak pernah berhenti. Maka perlu anak muda yang menjaga bara api revolusi Indonesia," ujar Fahri di acara Mukernas KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Fahri menilai, pemerintah era Presiden Joko Widodo sudah salah arah.

"Bisa-bisa kita salah arah, malah masuk jurang," lanjut dia. Tiba-tiba Fahri mengeluarkan kartu merah dari saku jasnya. Ia mengacungkan kartu itu ke udara selama beberapa detik. Tindakannya tersebut membuat heboh peserta Mukernas. Fahri mengatakan, KAKAMMI harus menegaskan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan. "Jangan salah arah bangsa ini. Kalau salah arah keluarkan saja pemainnya," kata Fahri.

Acara puncak Mukernas KA-KAMMI akan dilakukan pada Sabtu malam. Fahri mengatakan, nantinya akan ditentukan bagaimana langkah KA-KAMMI untuk menggerakkan arah bangsa Indonesia.

"Belum tahu apakah kartu kuning atau kartu merah yang dikeluarkan. Tapi semua sudah ada di kantongnya masing-masing," kata Fahri. Tak hanya itu, saat Fahri berbicara di podium, beberapa peserta Mukernas KA-KAMMI di barisan depan mengacungkan kartu kuning ke udara. Peserta acara kembali dibuat heboh. Bahkan, Ketua Pelaksana Mukernas, Muhammad Ilyas, juga mengeluarkan kartu kuning saat menyampaikan sambutan di podium sebelum acara inti dimulai.

Dikeluarkannya kartu itu mengingatkan pada peristiwa di Balairiung UI, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi. Saat itu Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI. Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengacungkan buku berwarna kuning usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan.

Tak lama berselang, Paspampres menghampirinya dan memintanya untuk tidak melakukan aksinya itu. Namun, mahasiswa itu menolak. Paspampres kemudian membawa Zaadat keluar dari Balairung UI.

sumber:kompas.com

Arsul: 71 Negara Telah Atur Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Tolak LGBT (ilustrasi)

JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Arsul Sani, menuturkan ada 71 negara yang telah mengatur pemidanaan terhadap perbuatan cabul sesama jenis. Bahkan, 17 negara memiliki undang-undangnya tersendiri yang memuat larangan mengkampanyekan lesbian gay biseksual transgender (:LGBT).

"Ada 71 negara yang mengatur pemidanaan terhadap perbuatan cabul sesama jenis, bahkan ada 17 negara yang punya UU yang melarang promosi LGBT, Indonesia saja yang belum punya," kata dia, Kamis (1/2). Namun, Arsul mengakui, pembahasan pasal tentang pencabulan masih alot pada persoalan terkait jika perbuatan cabul sesama jenis dilakukan di tempat yang bersifat privat. Namun, ia mengatakan PPP ingin itu tetap bisa dipidana tanpa adanya delik aduan.

"Kami ingin itu bisa dipidana juga, seperti di Singapura. Pasal 377 KUHP Singapura. Jadi kalau itu terjadi di hotel, laki-laki sama laki-laki, ya enggakboleh," papar dia.

Arsul menjelaskan, perilaku seks menyimpang sesama jenis telah diatur di dalam RKUHP. Orang yang melakukannya bisa dipidanakan jika mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, ada unsur pelanggaran kesusilaan dan dilakukan di depan umum. "Misal telanjang atau ciuman," ucapnya.

Transgender atau waria, lanjut Arsul, tidak akan dipidana. Terlebih waria itu memiliki usaha salon atau semacam warung. "Yang dipidanakan itu bukan orang, tapi perilaku menyimpangnya. Kalau seorang waria, transgender, punya usaha salon atau warung ya enggak ada salahnya," ucap anggota Komisi III DPR itu.

sumber :

KIP nyatakan PKS ACEH Lulus Verifikasi

suasana verifikasi parpol di sekretariat PKS Aceh (29/1)

Bandan Aceh : PKS ACEH di nyatakan Lulus oleh KIP Aceh yang disampaikan oleh Basri M sabi Wakil ketua KIP (Komisi Independen Pemilihan) pagi tadi (29/1) di sekretariat DPW PKS Aceh Jl. Syiah Kuala Banda Aceh yang di saksikan oleh seluruh pengurus DPW PKS Aceh.

       Menurut Khairul Amal yang juga sekretaris DPW PKS Aceh Selain kelengkapan administrasi, PKS Aceh juga mampu memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partainya yaitu sebanyak 34 persen di wakili oleh kaum hawa, para wanita itu tidak hanya ditempatkan di bidang Kewanitaan namun juga di masukkan ke bidang – bidang strategis di tubuh PKS lanjut Kharul Amal. Sementara itu, verifikasi untuk PKS Aceh ini digelar oleh komisi independen pemilihan (KIP) Aceh dipimpin oleh Wakil ketua KIP Aceh Basri M. Sabi, didampingi oleh beberapa anggota tim dari KIP lainnya. Sementara Pengurus PKS Aceh yang di SK-kan oleh DPP PKS berhadir semua dalam Verifikasi tersebut, menurut Gufran Zainal Abidin ketua DPW PKS Aceh, Alhamdulillah semua Pengurus hadir,  dalam Kesempatan ini Ketau DPW PKS Aceh yang  juga di sapa Ust.Gufran menyampaikan terimaksih sebesarnya kepada kepada seluruh Pegurus DPW PKS Aceh dan Kader sekalian atas bantuan dan doa – doanya hingga PKS Aceh hari ini dinyatakan lulus oleh KIP Aceh, juga ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh Tim dari KIP Aceh, tutup nya.

             Proses verifikasi baru dimulai pada pukul 10.21 menit diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran dan doa. Proses verifikasi berjalan lancar. Sejumlah pertanyaan diajukan oleh kip Aceh terkait kelengkapan administrasi dan kecocokan data antara laporan di sistem informasi partai politik (SIPOL) KPU dan fakta di lapangan. Pemeriksaan kartu tanda pengenal dan kelengkapan administrasi selesai dilakukan sekitar  11.10 WIB waktu setempat. Basri M Sabi, mewakili ketua KIP Aceh menyatakan pks Aceh memenuhi syarat untuk ikut pemilu 2019. Dan di nyatakan lulus. (zn)

Hadi Mulyadi Siap Sejahterakan Kalimantan Timur

Jakarta (27/12) -- Bakal calon wakil gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyatakan kesiapan dirinya untuk membawa Kalimantan Timur yang lebih sejahtera.

Hal ini disampaikan Hadi setelah pengumuman Pasangan bakal calon gubernu dan wakil gubernur oleh Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, Kamis (27/12/2017) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

"Saya siap menerima keputusan Presiden PKS, dan siap menjalankan kepercayaan ini. Kami siap berjuang bersama untuk membawa Kalimatan Timur yang lebih sejahtera," ungkap Hadi.

Sebagai salah satu putra daerah asli Kalimantan Timur, Hadi akan fokus pada masalah kesejahteraan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, kekayaan tersebut dapat diolah untuk memajukan perekonomian masyarakat.

"Kita berharap, masyarakat bisa lebih sejahtera menikmati kekayaan alam Kaltim dan dapat mengolah kekayaan tersebut dengan bijak untuk kesejahteraannya," tambah lelaki yang juga menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PKS.

Pada Pilgub Kaltim Koalisi PKS, PAN dan Gerindra sepakat mengusung Isran Noor - Hadi Mulyadi untuk maju dalam pesta demokrasi Kalimantan Timur 2018.

sumber :pks.id

PKS Pidie Serahkan Berkas Pendaftaran Verifikasi Partai Politik

Pengurus PKS Pidie saat menyerahkan berkas Partai ke KIP Pidie

Sigli, PKS Pidie (15/10) menyerahkan berkas verifikasi Parpol sebagai prasyarat peserta pemilu 2019  ke Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Pidie.

Meski hari libur, kehadiran rombongan PKS Pidie sekitar jam 15.00 Wib  disambut hangat oleh KIP Pidie yang sedang bekerja full time hingga menjelang batas akhir pendaftaran yakni 16 Oktober 2017.  Robongan PKS di dijamu oleh M.Diah  salah seorang komisioner KIP Pidie dengan menyampaikan beberapa hal yang perlu diingat oleh partai politik diantaranya tentang kesesuaian data yang dikirimkan. "Data yang dikirimkan ke kami harus sesuai dengan data yang diinput kan di sipol KPU pusat,"tegas bang diah, Sebagaimana diketahui, verifikasi partai politik kali ini semakin ketat. Partai politik diminta menyiapkan Kartu Tanda Anggota beserta salinan KTP elektroniknya. "Banyak partai politik yang keliru dengan pola baru ini" masih penyampaian dari m.diah.

Sementara itu Syukurullah Ismail ketua DPD PKS Pidie mengapresiasi kesiapan penyelenggara pemilu dikabupatennya ini, khususnya dalam proses Verifikast  yang lebih ketat. Dan itu adalah sebuah perkembangan, katanya. dan ini sangat baik, agar setiap partai politik tidak sembarangan dalam berkompetisi di pemilu 2019 nanti. Rakyat harus untung dengan pesta demokrasi di negeri ini " tutup Syukurullah. (uks)

Golkar Kukuhkan Dukungan ke Jokowi pada Pilpres 2019 Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (kanan) memukul gong secara simbolik didampingi sejumlah jajaran Dewan pengurus pusat partai Golkar pada pembukaan Rapimnas partai Golkar di Jakarta, Rabu (27/7) (foto.dok republika)

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2016 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/7). Jokowi diagendakan untuk menutup Rapimnas yang telah digelar sejak Rabu (27/7) kemarin tersebut.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, begitu tiba di Istora Senayan, Jokowi langsung disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto. Jokowi terlihat datang bersama Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. 

Selain itu, acara penutupan Rapimnas Partai Golkar itu juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly.

Hadir pula Menteri Perindustrian yang juga kader Partai Golkar, Airlangga Hartarto serta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Tidak hanya itu, acara penutupan Rapimnas Partai Golkar itu juga dihadiri sejumlah petinggi partai, antara lain Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuzy, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dan Sekjen Partai Nasdem, Nining Indra Saleh.

Sejumlah tokoh senior Partai Golkar juga turut hadir di acara penutupan Rapimnas Partai Golkar tersebut. Mereka adalah Ketua Dewan Kehormatan, BJ Habibie, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. 

Dalam sambutannya, Setya Novanto mengapresiasi kehadiran Jokowi, termasuk ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Jokowi kepada salah satu kader Partai Golkar untuk duduk di pos kementerian, yaitu Airlangga Hartarto.

Setnov, sapaan Setya, menambahkan, agenda utama penutupan Rapimnas ini adalah deklarasi dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. ''Rapimnas telah menetapkan Joko Widodo sebagai Capres dari Partai Golkar pada Pilpres mendatang. Kesepakatan dukungan itu sudah bulat dari pengurus di daerah dan tokoh-tokoh senior Partai Golkar,'' tutur Setnov di arena penutupan Rapimnas Partai Golkar, Kamis (28/7).

source :republika