Ini Alasan Presiden PKS Menolak Bergabung Mendukung Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman mengungkapkan bahwa partainya sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilplres 2019.

"Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada, dan itu bukan sebuah kejahatan di dalam politik. Itu biasa-biasa saja, Istana ingin mengajak kami," ujar Sohibul di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Meski demikian, Sohibul memastikan PKS tidak akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah dan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Menurut Sohibul, jika seluruh parpol oposisi pemerintah, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengalihkan dukungannya ke Jokowi, hal itu akan berdampak buruk pada demokrasi.Sebab, masyarakat tidak akan memiliki pilihan lain dalam Pilpres 2019. Selain itu, kata Sohibul, bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah merupakan pilihan politik yang tidak logis bagi PKS.

"Kami melihat, kalau PKS bergabung, Gerindra bergabung, PAN bergabung, kemungkinannya Pak Jokowi lawan kotak kosong. Nah kami melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," kata Sohibul. Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sementara PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.

sumber: tribunnews.com

Waketum PAN: Mengusung Sosok Capres yang Kuat Itu Berat

JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap menyatakan PAN pun belum merancang ancang-ancang untuk mempersiapkan menghadapi Pilpres 2019. Menurutnya, Pilpres masih jauh dan kondisi dukung-mendukung yang diumumkan sejumlah partai politik saat ini masih dinamis dan sangat terbuka terjadi perubahan.

"Bagi kami begini, bagaimana bisa membantu masyarakat memperoleh pemimpin yang terbaik, dan memberikan kesempatan kepada seluruh putra terbaik negeri ini untuk ikut berkompetisi. Tugas berat parpol itu gimana menghadirkan sosok kuat dan tangguh bagi Indonesia ke depan. Itu yang harus diambil oleh parpol tanpa terkecuali," kata dia, Rabu (28/2).

Mulfachri melanjutkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun di internal partainya terkait siapa yang akan diusung menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2019 mendatang. Meski begitu, Mulfachri tidak menampik adanya pembicaraan nonformal terkait capres dari PAN, tetapi hal tersebut hanyalah wacana yang belum pasti.

Dia menambahkan siapapun tentu punya pendapatnya masing-masing tentang siapa yang layak maju di Pilpres. "Kalau pembicaraan nonformal, diberitain 10 hari juga enggak selesai, jadi enggak ada. Namanya juga pembicaraan nonformal. Tiap hari ada pembicaraan nonformal, itu wacana, mulai dari tukang parkir di kantor DPP sampai elit mewacanakan menurut persepsinya dan pengetahuannya," kata dia.

Mulfachri mengakui beberapa partai politik (parpol) sudah yang menyatakan sikap terkait dukungannya pada Pilpres 2019. Misalnya, PDIP yang memang dipastikan mengusung Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi Presiden. Lalu ada Nasdem yang konsisten mendukung di belakangnya.

Kemudian PKB yang mengusung Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Begitupun dengan Golkar, Hanura, dan PPP yang telah menyampaikan dukungannya mengusung Jokowi.

Namun, menurut Mulfachri, pernyataan dukungan dari parpol-parpol tersebut masih amat dinamis. "Segala kemungkinan masih bisa terjadi, jadi sekalipun ada parpol yang menyatakan dukungannya kepada Pak Jokowi, saya kira itu sesuatu yang masih bisa berubah. Misalnya teman-teman PDIP, Nasdem dan Golkar menyatakan dukung Jokowi itu juga sesuatu yang masih berubah kok," tambah dia.

sumber: republika.co.id

PKS Aceh Utara, Mengadakan Maulid dan Peusijuk Caleg

Aceh Utara (26/2) – Ribuan warga menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Peusijuk ba Caleg PKS Aceh Utara, yang bertempat di Lintas Banda Aceh Medan Gampong Lancang Barat, kec. Dewantara. Meurut Afuazan sebagai panitia pelaksana, peusijuk bacaleg ini dihadiri oleh lebih 2000 Kader dan simpatisan PKS kabupaten Setempat,acara dimulai tepat jam  10.30 hingga usai waktu dzuhur dan dilanjutkana makan Maulid bersama.

Danu Sanjaya selaku ketua DPD PKS Aeh Utara dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada seluruh warga yang berhadir yang lebih khusus warga Kecamatan dewantara, danu juga mengatakan bahwa, acara maulid ini bukan baru kali ini saja kami adakan tapi telah menjadi rutinitas PKS dan para kadernya  di Aceh Utara bahwa kita selalu mengadakan Maulid, baik yang diadakan oleh partai maupun oleh kader bersama masyarakat di Gampong masing – masing.

Turut Hadir dalam Acara ini bapak Andi Salahuddin,SE yang juga sekalian membuka acara, yang menwakili DPP PKS Wilda Sumbagut. Alam sambutannya Andi menyampaikan bahwa “ PKS Aceh Utara hari ini telah menetapka Caleg- Calegnya, yaitu setelah meminta masukan dari Ulama – Ulama dan berbagai pihak lainnya.. ust. Andi melanjutkan PKS tidak dapat dipisahkan dari Ulama, walaupun banyak pihak yang ingin memisahkan PKS dengan Ulama – ulama namum kami akan tetap menggenggam tangan ulama untuk bersama membangun agama di nanggroe tercinta. 

Dalam maulid kali ini, tgk Muhammad Yusuf atau yang dikenal dengan Waled Bayu, berkesempatan memberikan Ceramah Maulid dihadapan Para Anggota PKS sekalian, beliau menyampaikan yang intinya bahwa ummat harus bersatu dalam ikatan persaudaraan, jangan berpecah belah dan dukunglah partai politik yang benar – benar membantu ummat Islam, bukan yang menista agama.

Acara Maulid dan Peusijuk ini mengambil tema“Berkhidmat untuk rakyat Aceh, Tapeukong Agama Tabangun Nanggroe”.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil ketua DPW PKS Aceh, Ust. Fuadi Sulaiman, juga turut hadir para ulama kharismatik Aceh Tgk H Abdul Hamid (Abah Alue Ie Puteh), Abu Yuslem (Abon Awe Geutah) Tgk M Yusuf (Waled Bayu), Abi Zulkifli ( Imum Syik Islamic Center), serta para Tokoh Partai Politik, Ketua DPD PKS Bireuen Tgk Syafi’i, Anggota DPRK Kota Lhokseumawe, Yusrizal, ST serta juga para geuchik di kecamatan Dewantara dan Kecamatan muara batu. Menurut panitia pelaksan (**)

Jokowi Capres PDIP, PKS: Kami Bersama Gerindra

JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murdani Ali Sera menyebut kemungkinan PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Hal Itu karena hubungan kedua partai makin erat menuju Pemilu 2019.

"Insya Allah bersama Gerindra, selama ini PKS dekat dan harmonis berhubungan dengan Gerindra bersama Pak Prabowo," ujar Mardani saat dikonfirmasi pada Jumat (23/2).

Hal itu diungkapkannya menanggapi telah resminya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019. Pencalonan ini diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Bali, Jumat (23/2) hari ini.

"PKS mengapresiasi PDIP dan partai lain yang sudah menyatakan capres/cawapresnya.  Penentuan paslon final tentu bersama mitra koalisi. Karena tidak ada satu pun parpol hasil pemilu 2014 yang dapat mengajukan capres/cawapres sendirian," ujar Mardani.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut itu pun mengatakan, hingga saat ini PKS belum mengumumkan capres dan capresnya. Namun, ia memastikan deklarasi akan dilakukan segera setelah ada kesepakatan dengan mitra koalisi yakni Gerindra.

"Sesudah kesepakatan antara partai mitra koalisi akan diumumkan segera," ujar Mardani.

Adapun, Mardani menambahkan PKS juga sudah mengumumkan sembilan nama kader yang disiapkan untuk diajukan untuk capres maupun cawapres. Termasuk, salah satunya dirinya.

Sembilan itu antara lain:

1. Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan

2. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

3. Mantan Presiden PKS Anis Matta

4. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

5. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

6. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie

7. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring

8. Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf

9. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

sumber: republika.co.id

Berikut Nomor Parpol Peserta Pemilu 2019

Berikut nomor urut Parpol peserta pemilu 2019 di Nusantara. Malam ini KPU sudah menabuh genderang pertempuran 2019 dengan mengundikan penomoran Parpol - Parpol yang sudah di ferifikasi Vaktual oleh KPU. Coba steemians lihat berapa nomor Parpol Jaguanmu

(1)PKB
(2) Gerindra
(3) PDIP
(4) Golkar
(5)NasDem
(6) Partai Garuda
(7) Partai Berkarya
(8) PKS

(9) Perindo
(10) PPP
(11) PSI
(12) PAN
(13) Hanura
(14) Partai Demokrat

ini nomor partai partai lokal di Aceh

(15) Partai Aceh
(16) SIRA
(17) PD ACEH
(18) PNA

Seru ya, 18 Partai, kita berharap semua partai mengajak anggota - anggota nya untuk bersaing dengang adil dan sportif, selamat kepada KPU telah sukses memberikan nomor urut baru kepada Parpol. Dan Pesan saya pribadi KPU dan Jajarannya harus benar - benar adil.

sumber:steemit.com

Ini daftar sembilan kader PKS yang dijagokan jadi capres dan cawapres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdein 2019. PKS sudah mulai mengumpulkan saran dan memilih kader-kadernya yang dianggap mumpuni sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ada sembilan nama kader PKS yang memiliki kans menjadi kandidat capres atau cawapres.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah membeberkan sembilan nama kader partai yang masuk daftar kandidat capres dan cawapres. Mulai dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Selanjutnya, ada nama Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera hingga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sembilan nama ini dianggap memenuhi indikator kelaikan menjadi capres yang dijagokan PKS. Indikator pertama, sembilan nama itu adalah tokoh yang dipandang mampu mengelola negara, baik sebagai presiden maupun wapres. Indikator kedua calon-calon tersebut memiliki modal sosial yang cukup memadai. Indikator ketiga, memahami platform partai. Mereka semua sudah diberi perintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengumpulkan dukungan serta meningkatkan popularitas.

"Jadi, dewan pimpinan di tingkat pusat sudah membuat regulasi, bagaimana sosialisasi, sampai nantinya jelang pendaftaran. Sosialisasi bisa dilakukan pada bulan-bulan ini sebelum masuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres," ujar Ledia saat dihubungi, Sabtu (17/2).Setelah sosialisasi dilakukan, pengurus partai di tingkat pusat akan melihat peta dukungan dan popularitas masing-masing nama. Targetnya, PKS sudah mempunyai satu nama jelang pendaftaran. Hanya saja Ledia belum mau menyebut apakah kadernya akan diplot sebagai capres atau cawapres.

"Sekarang mereka fokus saja sosialisasi kepada umum, masing-masing juga membentuk timnya untuk meningkatkan popularitasnya," katanya.

Nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masuk dalam daftar kandidat yang dijagokan PKS. Aher dianggap mempunyai modal sosial yang cukup untuk bersaing dengan bakal calon lain.

"Pak Aher (Ahmad Heryawan) masuk sebagai kriteria bakal calon presiden dari partai PKS," kata Ledia. Terkait rencana koalisi, Ledia menyebut PKS hingga kini belum terpikir untuk berpisah dengan sekutunya, yakni Gerindra. Sehingga pihaknya terus menggodok kualitas koalisinya dengan Gerindra jelang Pilpres 2019.

"Kita belum bicara individu, kan bisa saja dari PKS yang jadi presiden," ucapnya.

sumber:merdeka.com

Pasca-OTT, Bupati Lampung Tengah Mundur dari Jabatan Ketua DPW Nasdem

Partai Nasdem menggelar konfrensi pers terkait kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa, Jumat (16/2/2018).(Kompas.com/Robertus Belarminus)

JAKARTA, - Bupati Lampung Tengah Mustafa mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lampung Partai Nasdem.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).

Johnny mengatakan, sesuai kode etik yang berlaku untuk semua kader Partai Nasdem, pihaknya menerima pengunduran diri Mustafa.

Pengunduran diri Mustafa dilakukan menyusul kasus suap ke DPRD Lampung Tengah yang diduga melibatkan dirinya. Mustafa sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sesuai code of conduct yang berlaku kepada seluruh kader, maka bersama ini DPP Partai Nasdem menerima permohonan pengunduran diri Mustafa sebagai ketua DPW," kata Johnny Plate.

Partai Nasdem telah menunjuk Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW Lampung Nasdem, menggantikan Mustafa.

Dalam waktu dekat, Partai Nasdem akan menetapkan ketua DPW Lampung definitif yang baru.

Johnny sempat memuji Mustafa sebagai seorang kader potensial, yang punya semangat untuk membangun Lampung Tengah.

Dia mengapresiasi kebijakan Mustafa agar Pemkab Lampung Tengah meminjam dana ke Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun Lampung Tengah.

Hanya saja, dalam kebijakan tersebut ada tindakan yang membuat Mustafa mesti berurusan dengan KPK. Sebab, Mustafa diduga menyuap sejumlah anggota DPRD untuk melancarkan kebijakan itu.

Johnny mengatakan, pihaknya memerintahkan kepada seluruh kader baik DPR, DPRD, pejabat eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, dan lainnya di seluruh Indonesia untuk menjaga nilai perubahan dan nilai moral tata kelola yang baik di roda pemerintahan.

"Dan tidak terjebak kepentingan pragmatis dan transaksional pihak lain untuk kepentingan pihak lain yang mengarah ke tindak pidana korupsi," ujar Jhony.

Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka pada Jumat (16/2/2018). Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar.

sumber:kompas.com

Jangan Terlalu Cepat Sebut Pelakunya Gila

JAKARTA -- Pelaku penganiayaan terhadap ulama dan perusakan masjid di sejumlah daerah diklaim sebagai penyandang penyakit kelainan jiwa alias gila. Namun, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Danardi Sosrosumihardjo merasa penyebutan orang gila terhadap para pelaku itu terlalu cepat diberikan.

Padahal, penyebutan orang gila pada para pelaku penganiayaan ulama dan perusakan masjid itu perlu melalui pembuktian medis atau melalui diagnosis dokter. Prosesnya panjang.

"Statement bahwa yang penyerang itu adalah orang dengan gangguan jiwa, sebenarnya yang paling utama itu perlu dibuktikan dulu. Saya lebih tertarik menyoroti di situ," terang Danardi kepada Republika.co.id, Rabu (14/2).

Danardi mengatakan untuk menentukan seseorang itu gila atau tidak perlu proses yang cukup panjang. Setidaknya, ia menyebutkan untuk menentukan gangguan jiwa diperlukan 100 diagnosis. "Tidak semua gangguan jiwa itu melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak disadari," terang dia.

Danardi menjelaskan, ada penyandang gangguan jiwa yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, lanjutnya, tidak semua diagnosis gangguan jiwa dapat dianggap tidak cakap hukum.

"Hanya sebagian kecil justru jenis gangguan jiwa berat yang bisa dikategorikan menjadi tidak cakap hukum. Sehingga, tak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Itu pun harus dibuktikan dengan visum et repertum," jelasnya.

Ia merasa, penyebutan pelaku sebagai penyandang gangguan jiwa saat ini terlalu cepat. Entah itu masyarakat yang terlau cepat membuat diagnosis sendiri ataukah polisi yang juga terlalu cepat memublikasikan pelaku mengalami gangguan jiwa. "Itu rasanya perlu dikoreksi menurut saya," lanjut dia.

Ulama curigai serangan orang gila

Sekitar 300 ulama perwakilan Pondok Pesantren se-Priangan Timur yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes An Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Forum itu mencurigai adanya rekayasa kasus serangan orang berstatus gila pada ulama.

Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi mewaspadai adanya orang-orang yang sengaja berpura-pura gila saat melakukan penyerangan ke ulama. Bahkan, ia resah orang-orang gila yang menyerang ulama itu, sudah dibuat tidak waras lebih dulu menggunakan obat tertentu.

"Jangan-jangan gila ini beberapa faktor, bisa gila abadi, gila-gilan dibuat gila atau gila semu. Bisa jadi dengan obat diramu sedemikian rupa bisa fly (gila). Ada kekhawatiran itu, istri yang bunuh Pranoto bilang suaminya tidak gila," katanya pada wartawan.

Ia menyampaikan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menangani masalah merebaknya orang tidak waras. Sehingga nantinya orang tidak waras bisa dikumpulkan dalam suatu panti dan dibina supaya tidak meresahkan masyarakat. "Saya pernah baca orang gila itu kewenangan tugas pemerintah ke kemensos atau Dinsos, dengan kejadian ini orang gila merajarela harus ada pemerintah jemput bola," ujarnya.

Namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat menemukan adanya orang tidak waras di lingkungan mereka. Terkecuali, kehadiran orang tidak waras itu berpotensi menimbulkan korban. "Kalau ada orang gila jangan main hakim sendiri, kecuali orang gila bawa golok, maka patut membela diri," ucapnya. 

sumber:republika.co.id

Pilpres 2019, Prabowo Disebut akan Gandeng Anies Baswedan

Jurnalis senior Asia Times, John McBeth, membuat satu tulisan tentang Jokowi-JK yang kemungkinan bakal maju lagi pada Pilpres 2019. Judul tulisan itu "Widodo Steams Towards Easy Second Run" di Asia Times, 7 Februari 2018.

McBeth juga mengulas tentang hasrat Prabowo Subianto yang akan maju lagi pada Pilpres 2019. Prabowo dinilai memiliki sejumlah modal besar untuk bisa menjadi lawan berat Joko Widodo.

Pada survei yang digelar SMRC nama Jokowi dan Prabowo bersaing ketat. Jokowi masih berada di posisi teratas dari pesaing terberatnya, Prabowo Subianto. Pada survei SMRC terakhir, sebanyak 38,9 persen pemilih akan memilih Jokowi sebagai presiden jika pilpres digelar hari itu. Sementara Prabowo meraih 10,5 persen.

Untuk generasi milenial, lembaga survei LSI menyatakan ada 45 persen suara terdaftar yang dari jumlah itu sekitar 38,4 persen memilih Jokowi dan 24,6 persen Prabowo. Ada jarak tipis antara perolehan suara Jokowi dan Prabowo di kalangan generasi milenial.

Yang menarik, McBeth menulis tentang kemungkinan pendamping Prabowo sebagai cawapres. Menurut orang-orang dalam dari kalangan Prabowo, McBeth menyatakan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini, masih menjadi pilihan cawapres Prabowo. Anies diunggulkan karena memiliki beberapa kelebihan dan cukup dikenal masyarakat.

Namun, jadi tidaknya Anies menjadi pendamping Prabowo, McBeth menulis bahwa itu semua tergantung kemampuan dan prestasi Anies beberapa bulan ke depan dalam mengemban amanah sebagai Gubernur DKI. Anies bersama Sandiaga Uno secara mengejutkan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot.

Kekalahan Ahok pada Pilgub 2017 ini mencuatkan nama Anies sebagai salah satu politisi yang berpengaruh dan mendapat perhatian luas publik. Bagi kubu sebelah, kemenangan Anies atas Ahok menjadi semacam pelajaran berharga dalam menyiapkan medan tempur pada Pilpres 2019.

Pada survei Indo Barometer pada Desember lalu, nama Anies berada di posisi atas sebagai cawapres mengalahkan Agus Harimuti Yudhoyono dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Anies juga lebih unggul dibandingkan cawapres lain seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Moeldoko.

Anies meraih dukungan 10,5 persen. Jika disandingkan dengan Prabowo, elektabilitas Anies naik dua kali lipat hingga 22,5 persen. Nama Anies makin berkibar jika disandingkan dengan Prabowo untuk maju pada Pilpres 2019.

Soal maju tidaknya Prabowo sempat menjadi polemik. McBeth menulis beberapa orang percaya jika Prabowo tetap akan maju pada Pilpres 2019. Pada Oktober tahun lalu dia mengatakan, "Jika kalian semua percaya menjadi presiden adalah lahan untuk perjuangan, maka saya siap untuk menjadi kandidat presiden."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku yakin Prabowo akan tampil lagi sebagai capres. "Dia seorang pria dengan misi dan saya tisak melihat dia mundur dari misi itu," kata Fadli.

sumber:republika.co.id

Presiden PKS Sambut Baik Anak Muda Terjun Politik

Jakarta (9/2) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyambut baik anak muda yang peduli dengan dunia politik. Ia menilai tidak ada yang salah dengan politik.

"Sebenarnya tidak ada yang salah dengan politik. Politik itu cara bagaimana me-manage kehidupan bernegara ini," kata Sohibul di acara PKS Muda Talks, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Politik kemudian, nilai Sohibul, menjadi buruk kalau manusia teracuni atau mabuk politik. Kapan seseorang teracuni atau mabuk politik? "Yaitu ketika politik direduksi jadi semata soal perebutan kekuasaan," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan politisi yang menggunakan kekuasaan hanya menjadi alat legitimasi berbuat apa saja dan semakin berkuasa semakin leluasa melakukan apa saja.

"Yang ketiga, ia akan menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan," kata dia.

Berpolitik itu seharusnya mengelola dan pengabdian negara. Mengelola pendidikan, ekonomi, teknologi dan sebagainya "Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri," ungkapnya.

Di acara PKS Muda Talks tersebut menghadirkan artis dan pesinetron Adly Fayruz yang bertindak sebagai pembawa acara.

(sumber : pks.id)

16 Partai Politik Penuhi Syarat Ikuti Pemilu 2019, 4 Diantaranya Partai Baru. Ini Rinciannya

ilustrasi/ akurat.co

SENGETI - Berdasarkan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muarojambi ada empat partai politik baru telah memenuhi syarat dan 12 partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh ketua KPU Kab. Muarojambi, Edison, Selasa (6/2).

Empat Partai baru tersebut yaitu PSI, Pelindo, Berkarya dan Garuda. Selain itu, pascaputusan Mahkamah Konstitusi ( MK) terkait verifikasi faktual penetapan partai politik peserta pemilu 2019. KPU telah melaksanakan verifikasi partai politik lama dan hasilnya 12 dinyatakan sudah memenuhi syarat.

Edison mengatakan, 12 partai politik sudah diverifikasi dari 30 hingga 1 Februari. Hasilnya 11 dinyatakan sudah memenuhi syarat, dan tadi perbaikan dari PKPI masih kami lakukan verifikasi dan sekarang telah memenuhi syarat," ujarnya.

Jadi partai politik yang akan maju di Kab. Muarojambi ada 16 partai yang memenuhi syarat. Selain itu Lebih lanjut Edison, menjelaskan akan melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi tersebut.

"Kita akan lakukan rekapitulasi besok di Hotel Royal Garden," jelasnya.

sumber:jambi.tribunnews.com

Fahri Hamzah Sebut Ajakan Gabung ke Golkar Permintaan Jokowi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut bahwa ajakan untuk bergabung ke Partai Golkar merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto.

"Begini ya saya berkali kali memang diajak ngomong sama Pak Novanto dan pernah juga oleh Pak Airlangga bahkan kalau Pak Novanto ini dia bilang ini pesannya Pak Jokowi, yah begitu," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Nanti silakan konfirmasi juga pada Pak Novanto. Dia bilang itu pesannya Pak Jokowi. Ngomongnya begitu ke saya," ucapnya.

Meski demikian ia belum memutuskan apakah dirinya akan bergabung ke Partai Golkar setelah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri menegaskan bahwa ia masih setia pada partai yang ia dirikan itu. Sebagai pendiri partai, kata Fahri, ia harus setia pada cita-cita awal mendirikan PKS.

(Baca juga: Setya Novanto Dukung Fahri Hamzah Gabung Golkar, Apa Kata Airlangga?)

"Saya ini pendiri partai sebagai pendiri saya harus setia dengan cita cita saya dalam mendirikan partai. Saya harus setia dengan metode yang kita kembangkan dalam partai dan juga saya bilang ke teman teman PKS itu partai kader," kata Fahri.

Terbuka

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya terbuka menerima Fahri Hamzah sebagai kader.

Jika memang Wakil Ketua DPR itu mau bergabung, Golkar akan terbuka menerima.

"Tanya sama beliau dulu (mau gabung Golkar atau enggak), Partai Golkar, kan, partai terbuka. Siapa juga boleh," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Terdakwa kasus e-KTP itu mendukung Fahri yang sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dengan Golkar.

Menurut dia, rugi jika Golkar tidak memiliki kader sekelas Fahri Hamzah. Airlangga menyambut baik dukungan Novanto itu.

"Seperti tadi saya katakan, Partai Golkar partai terbuka," kata Airlangga.

(Baca juga: Jika Ingin Gabung Golkar, Fahri Hamzah Diminta Kampanyekan Jokowi Capres 2019)

Namun, Airlangga menekankan bahwa Fahri Hamzah harus ikut mendukung pemerintah serta menyukseskan Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika bergabung dengan Golkar.

Golkar, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, memutuskan mendukung Jokowi dua periode.

"Munas sudah mendukung Pak Jokowi," kata Airlangga.

Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya. Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Fahri mengatakan, banyak partai yang mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberikan tawaran.

"Saya sudah ditawari Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah," ujar Fahri.

Sumber:kompas.com

Anis Matta Siap Bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019

Anis Matta usai mendeklarasikan diri sebagai capres 2019 (foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA – Memasuki tahun politik dan menuju pemilihan presiden 2019, mulai banyak tokoh-tokoh ataupun politikus yang mencoba peruntungan ikut bertarung di Pilpres 2019. Salah satunya, mantan Presiden PKS Anis Matta baru saja memperkenalkan diri sebagai capres 2019 di hadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KA-KAMMI).

Anis Matta diketahui menjadi salah satu kandidat capres 2019 dari 9 nama yang dikeluarkan PKS . Ia masuk dalam daftar sembilan capres dalam internal PKS dan siap bertarung dengan calon lainnya termasuk dengan Presiden Jokowi (incumbent).

"Itu memang baru diputuskan oleh Majelis Syuro (PKS). Saya berterimakasih kepada seluruh kader yang telah memilih saya. Dan saya akan coba memegang amanah itu," ujar Anis di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Anis menilai Indonesia membutuhkan arah baru agar siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Ia menganggap kondisi Indonesia saat ini tak bisa terbang tinggi karena perangkat pengetahuan yamg dimilikinya masih rendah kualitasnya. "Untuk ke arah sebenernya. Indonesia harusnya bisa jadi peringkat kelima dunia," jelas Anis.

Anis mengatakan Indonesia harus memiliki pemimpin yang mempunyai pengetahuan tinggi. "Indonesia ini kalau punya leadership yang berpengetahuan saya kira akan buat kita terbang tinggi," ucapnya.

Soal akan mencari dukungan ke Partai Geridra, Anis menilai hal tersebut masih terlalu jauh. "Ah belum itu masih jauh. Jalannya masih panjang banget," kilahnya.

Untuk diketahui, PKS sudah menetapkan 9 kandidat capres dan cawapres yang akan diajukan dalam Pemilu 2019. Berikut nama-namanya :

1. Dr Ahmad Heryawan, Lc, MA

2. Dr M. Hidayat Nur Wahid

3. M. Anis Matta, Lc

4. Prof Dr Irwan Prayitno

5. M. Sohibul Iman, PhD

6. Habib Dr Salim Segaf Al Jufri

7. Ir Tifatul Sembiring

8. Drs Al Muzammil Yusuf, MS

9. Dr Mardani Ali Sera

sumber :okezone.com

Fahri Hamzah Jagokan Anis Matta Jadi Capres dari PKS

Presidium KAMMI Fahri Hamzah mendukung Anis Matta untuk menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2019. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta,-- Presidium Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI), Fahri Hamzah, menjagokan Anis Matta menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, KA KAMMI akan mempertimbangkan pemberian dukungan tersebut secara resmi dalam Musyawarah Kerja Nasional I yang mengangkat tema 'Arah Baru Indonesia' di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 3 hingga 4 Februari. "Kami lihat dulu. Kami undang Anis, kalau dia meyakinkan tentu kami akan berpikir mendukung dia. Tapi kalau di PKS, saya mendukung Anis," kata Fahri di lokasi Mukernas I KA KAMMI, Sabtu (3/2).

Anis merupakan satu dari sembilan nama yang terpilih menjadi bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden dari PKS.

Delapan nama lainnya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Fahri mengatakan, Indonesia membutuhkan sosok capres baru untuk meningkatkan kinerja pemerintah Indonesia serta memperbarui arah Indonesia.

"Anda mau yang sama atau mau orang yang baru, apakah nanti orangnya baru atau arahnya baru? Yang jelas Indonesia butuh arah baru," ujarnya. PKS memiliki perolehan suara nasional sebesar 8.480.204 atau 6,79 persen suara, atau 40 kursi di parlemen. Namun, karena syarat ambang batas presiden sebesar 20 persen, maka PKS harus berkoalisi jika ingin mengusung kadernya sebagai calon presiden pada 2019 nanti.

Anis sendiri menanggapi santai atas dukungan yang membuatnya masuk dalam bursa capres dari PKS saat dikonfirmasi. Ia berkata, akan memikul amanah tersebut dengan baik.  "Itu baru diputuskan Majelis Syuro. Saya berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memilih saya. Saya akan coba memikul amanah itu," katanya. Namun demikian, ia membantah kehadirannya di acara Mukernas I KA KAMMI merupakan langkah konsolidasi terkait pemilihan capres dari PKS. 

Mantan Presiden PKS itu pun menolak membeberkan langkah-langkah konsolidasi yang akan dilakukan dalam penyuksesan dirinya sebagai capres dari PKS.

"(Konsolidasi) masih jauh," tuturnya.

sumber :cnnindonesia.com

KIP nyatakan PKS ACEH Lulus Verifikasi

suasana verifikasi parpol di sekretariat PKS Aceh (29/1)

Bandan Aceh : PKS ACEH di nyatakan Lulus oleh KIP Aceh yang disampaikan oleh Basri M sabi Wakil ketua KIP (Komisi Independen Pemilihan) pagi tadi (29/1) di sekretariat DPW PKS Aceh Jl. Syiah Kuala Banda Aceh yang di saksikan oleh seluruh pengurus DPW PKS Aceh.

       Menurut Khairul Amal yang juga sekretaris DPW PKS Aceh Selain kelengkapan administrasi, PKS Aceh juga mampu memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partainya yaitu sebanyak 34 persen di wakili oleh kaum hawa, para wanita itu tidak hanya ditempatkan di bidang Kewanitaan namun juga di masukkan ke bidang – bidang strategis di tubuh PKS lanjut Kharul Amal. Sementara itu, verifikasi untuk PKS Aceh ini digelar oleh komisi independen pemilihan (KIP) Aceh dipimpin oleh Wakil ketua KIP Aceh Basri M. Sabi, didampingi oleh beberapa anggota tim dari KIP lainnya. Sementara Pengurus PKS Aceh yang di SK-kan oleh DPP PKS berhadir semua dalam Verifikasi tersebut, menurut Gufran Zainal Abidin ketua DPW PKS Aceh, Alhamdulillah semua Pengurus hadir,  dalam Kesempatan ini Ketau DPW PKS Aceh yang  juga di sapa Ust.Gufran menyampaikan terimaksih sebesarnya kepada kepada seluruh Pegurus DPW PKS Aceh dan Kader sekalian atas bantuan dan doa – doanya hingga PKS Aceh hari ini dinyatakan lulus oleh KIP Aceh, juga ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh Tim dari KIP Aceh, tutup nya.

             Proses verifikasi baru dimulai pada pukul 10.21 menit diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran dan doa. Proses verifikasi berjalan lancar. Sejumlah pertanyaan diajukan oleh kip Aceh terkait kelengkapan administrasi dan kecocokan data antara laporan di sistem informasi partai politik (SIPOL) KPU dan fakta di lapangan. Pemeriksaan kartu tanda pengenal dan kelengkapan administrasi selesai dilakukan sekitar  11.10 WIB waktu setempat. Basri M Sabi, mewakili ketua KIP Aceh menyatakan pks Aceh memenuhi syarat untuk ikut pemilu 2019. Dan di nyatakan lulus. (zn)

PKS Punya 5 Maskot Sahabat Muda, Salah Satunya Dilan

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkenalkan 5 maskot yang disebut sebagai 'sahabat muda'. Siapa saja?

Lima maskot ini diperkenalkan lewat akun Twitter resmi mereka. Yang unik, nama maskot ini berasal dari potongan nama partai yaitu Kea, Adi, Dilan, Eja, dan Tera. 

"Jangan makan banyak. Nanti kamu berat. Biar aku saja." - Dilan, salah satu karakter maskot PKS. Demikian tweet perkenalan soal salah satu maskotnya, Dilan. Dilan dideskripsikan sebagai cowok yang rajin, suka menolong, pemberi solusi, punya leadership, dan kadang moody. Dilan adalah anak kos yang berasal dari Sumatera, tapi suku Jawa.

Ada pula Adi, anak muda yang gaul sporty, humoris, asyik diajak berteman, dan mudah galau. Adi disebut baru mendalami Islam sejak dekat dengan Dilan. Selain dua cowok itu, ada pula 3 cewek yang jadi maskot. Mereka adalah Kea, Tera, dan Eja. 

"Mojang Sunda berjilbab lebar ini punya sifat perhatian, penyayang, suka menolong, suka menasehati, pecinta buku tapi mudah ngambek," demikian penjelasan soal sosok Kea.

Sementara itu, Tera disebut sebagai cewek manja, galak, lucu, gaul, anak orang kaya, selalu update soal gadget, dan dijuluki miss socmed. "Ia mendalami Islam sejak dekat dengan Kea," demikian penjelasan soal sosok Tera.

Yang terakhir, ada Eja. Eja adalah gadis berjilbab yang pintar, kutu buku, namun tidak terlalu sering update socmed. Seperti Tera, Eja juga dekat dengan Kea yang mengantarnya semakin dekat mendalami Islam.

sumber:detik.com