Fadli Zon Janji Terima Perwakilan Aksi 299 Besok

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan dirinya akan berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk menerima perwakilan Aksi 299, yang akan dilakukan Jumat (29/9) besok. "Saya kira saya akan hadir di sini, mungkin ada pimpinan yang lain atau pimpinan komisi II," kata Fadli Zon, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (29/9).

Fadli menyatakan aksi ini sesuai dengan hak-hak konstitusional masyarakat dan dijamin oleh undang-undang. Menurut Fadli, DPR RI sudah menerima delegasi Presidium Alumni 212 beberapa waktu lalu. Presidium Alumni 212 menyampaikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (29/9).

Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Fadli menilai apapun tuntutannya sah-sah saja. Apalagi DPR juga belum membicarakan mengenai perppu ormas.

"Saya kira masih terjadi pro dan kontra termasuk di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR, soal kita menerima atau menolak Perppu ormas," kata Fadli.

Menanggapi rencana para peserta aksi yang akan menggelar shalat Kumat berjamaah di Kompleks Parlemen Senayan, Fadli mengaku belum tahu rencana tersebut. Namun, apabila rencana itu dilakukan, Fadli meminta agar peserta aksi melakukan koordinasi dari pihak aparat supaya ibadah shalat Jumat-nya tidak mengganggu lalu lintas. Ia berharap aksi yang akan digelar Jumat (29/9) besok dapat berjalan dengan tertib dan damai.

"Kami berharap aksi yang berjalan itu adalah aksi yang damai, aksi yang tertib, dan tidak mengganggu masyarakat yang lain. Dan kalau ada delegasi nanti akan menyampaikan tuntutan, aksi, atau pernyataan nanti akan kita terima," kata Fadli Zon.

Diketahui, sejumlah organisasi kemasyarakat (ormas) yang dimotori Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi 299 pada Jumat (29/9) besok di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Aksi ini digelar dengan tuntutan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Aksi tersebut juga akan menolak kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sumber: republika.co.id 

Panglima TNI Bantah Dirinya Ditegur Presiden Jokowi

Jenderal Gatot Nurmantyo/antara

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah bahwa dirinya ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Presiden pada Selasa (26/9). Hal ini berkaitan dengan pernyataannya soal informasi pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal sebuah institusi di luar TNI dan Polri. Sebab setelah itu, muncul kegaduhan dari pernyataan Panglima TNI tersebut.

"Siapa yang tegur, saya hanya melaporkan pada presiden, gitu aja," ujar Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (27/9).

Namun demikian, Gatot enggan mengungkapkan isi pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi tersebut. Ia beralasan pembicaraan tersebut hanya boleh diketahui presiden karena merupakan informasi intelijen. "Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena anda bukan Presiden, yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," kata Gatot.

Panglima TNI juga sekaligus membantah bahwa pernyataannya soal impor 5.000 senjata di hadapan para purnawirawan TNI tersebut adalah sebuah informasi intelijen. "Pernyataan saya pas purnawirawan itu bukan informasi intelijen. Karena informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, di mana dilakukan? bilamana dilakukan, di mana? Jadi, itu yang saya sampaikan kepada presiden. saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada presiden," ujarnya.

Gatot juga mengaku akan menyampaikan demikian jika nantinya juga dimintai keterangan oleh DPR. "Atau kalau saya dipanggil DPR, selain itu saya nggak bisa menyampaikan," ujarnya.

Presiden Jokowi menyebut telah bertemu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertemuan ini berlangsung di Bandara Halim Perdanakusumah, ketika Jokowi pulang usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. "Ya tadi malam (bertemu), setelah saya dari Bali. Sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan (terkait pembelian senjata)," ujar Jokowi, Rabu (27/9).

SUMBER : republika.co.id

Demi Muslim Rohingya, Wakil PM Turki akan Kunjungi Bangladesh

ecep Akdag, Wakil PM Turki. (aa.com.tr/ar)

Ankara. Wakil Perdana Menteri (PM) Turki, Recep Akdag, berencana akan mengunjungi Bangladesh dalam waktu dekat. Disebutkan, tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat langsung keadaan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari tanah airnya.

Dilansir dari aa.com.tr/ar, Selasa (26/09/2017), rilis Kemenlu Turki menyebut jumlah Muslim Rohingya yang mengungsi di Bangladesh mencapai 436 ribu. Jumlah itu hanya terjadi sejak tanggal 25 Agustus hingga saat ini.

Rilis Kemenlu juga menyebutkan, Turki sejak hari pertama terjadi pembantaian terus melakukan upaya-upaya untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Rakhine, Myanmar.

“Upaya Turki membuahkan hasil yang positif,” lanjut rilis Kemenlu. Di antaranya adalah tercapainya konsensus dari masyarakat internasional tentang pentingnya solusi abadi bagi Muslim Rohingya. Juga pentingya menghentikan pertikaian di Rakhine, menjamin sampainya bantuan kemanusiaan dan mengembalikan pengungsi ke wilayah mereka secara aman.

Rilis juga mengungkap bahwa Wakil PM Turki akan berkunjung ke Bangladesh dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk melihat langsung kamp-kamp pengungsian, dan meninjau distribusi bantuan yang dilakukan lembaga-lembaga Turki. (whc/dakwatuna)

Sumber: Dakwatuna

Iran Diam-diam Rekrut Syiah Pakistan Bertempur di Suriah

Bendera milisi Syiah dari Brigade Zainabiyun (crw)

Tiga bulan lalu, Kota Parachinar di Pakistan mengelami serangan mematikan ketiganya sejauh ini oleh kelompok yang berhubungan dengan ISIS, Lashkar-e-Jhangyi Al-Alami (LeJ), yang dikatakan serangan itu sebagai balasan karena membantu milisi dukungan Iran di Suriah lapor Arab News pada Senin 25 September 2017.

“Ini adalah propaganda,” Ali Afzal, seorang jurnalis dan penduduk Parachinar, mengatakan pada Arab News. “Tidak ada perekrutan (Syiah) yang terjadi. Semua itu di Iran, bukan ini. Tempat ini memiliki kehadiran tentara yang kuat, dengan pengawasan keamanan setiap saat. Kami berbatasan dengan Afghanistan, dan tidak mungkin seorang perekrut akan masuk dan mengambil orang-orang dari sini ke Iran. Apakah anda tahu berapa banyak pos penjagaan yang dia butuhkan untuk menyeberang?”

Tetapi seorang pengebom bunuh diri dapat memasuki kota itu, membunuh lebih dari 70 orang. Empat belas tersangka telah ditangkap oleh pasukan keamanan Pakistan, sementara otak dari serangan itu belum diketahui.

LeJ memperingatkan masyarakat Syiah setempat akan “konsekuensi mengerikan” jika tidak berhenti menodai tangannya dengan darah petempur Syiah di Suriah. Hal ini menyebabkan laporan-laporan meluas bahwa agen-agen Iran secara diam-diam merekrut milisi Syiah Pakistan.

Sulit untuk memastikan keaslian laporan-laporan ini, sejak pemerintah Pakistan memilih diam terhadap masalah ini.

“Iran merekrut dari manapun yang dia bisa,” kata Maj. AShfaq Hussain Bukhari, seorang pensiunan militer yang bertanggungjawab atas Markazi Imambargha (Pusat Jamaah Syiah) di Islamabad.

“Iran menarget kaum Syiah yang fanatik atau miskin, mengincar sentimen mereka dan menawarkan kesyahidan dalam melindungi situs-situs suci Syiah.”

Bukhari mengatakan wilayah Pakistan yang menjadi perhatian Iran dalam merekrut tentara ialah provinsi Punjab selatan, kota Karachi, jaringan suku dan provinsi Baluchistan.

Sejumlah laman sosial media mencatat petempur Syiah Pakistan di Suriah, termasuk nama, foto, asal dan nama ayah mereka, sebagai cara untuk memuliakan pengabdian mereka.

Kaum Syiah di Pakistan terhitung sekitar 5-20 persen dari 207 juta total populasi negara itu, tetapi minoritas mengatakan jumlahnya mencapai 40 persen.

Menurut laporan-laporan media yang mengutip pejabat Pakistan, orang-orang Pakistan yang direkrut – disebut sebagai “para relawan” – dimasukkan ke dalam Brigade Zainabiyun.

Mereka menawarkan hingga $1.000 per bulannya oleh utusan-utusan yang beroperasi dibalik layar untuk menghindari pengamatan mata-mata dan badan keamanan negara itu.

Diduga sejak lahirnya brigade itu pada 2014, jumlah Syiah Pakistan yang terbunuh di Suriah telah meningkat tajam.

Tahun lalu, 39 petempur Syiah yang menyamar sebagai peziarah ditangkap oleh pasukan keamanan di penyeberangan Taftan di perbatasan Pakistan-Iran, termasuk beberapa orang dari Quetta, ibukota provinsi Baluchistan, kata seorang pejabat pertahanan Pakistan. Mereka diduga memiliki hubungan dengan Brigade Zainabiyun.

Pada Februari, patroli pesisir pantai Pakistan menangkap 13 tersangka, termasuk tiga warga negara Iran, di kapal yang secara ilegal mencoba memasuki perairan Pakistan dekat Baluchistan, kata pejabat Kementrian Dalam Negeri Muhammad Abdullah Khalid.

Interogasi yang dilakukan mengungkapkan bahwa mereka ditugaskan untuk mengirim para rekrutan baru dari Pakistan ke Suriah. Polisi menangkap “dua petempur Syiah yang direkrut via Brigade Zainabiyun” pada Maret 2016 setelah mereka kembali ke Quetta dari Suriah, Khalid menambahkan.

Menambahkan misteri seputar diamnya pemerintah Pakistan, Kementrian Pertahanan mengatakan pada Arab News: “Jika informasi ini (bahwa warga negara Pakistan sedang direkrut) merupakan perhatian publik, kami akan memberi respon.”

Otoritas Anti Terorisme Nasional (NACTA), sebuah badan federal yang berkoordinasi dengan semua departemen keamanan, menolak berkomentar.

Seorang narasumber di Kementrian Dalam Negeri mengatakan pada Arab News bahwa dia tidak sadar milisi-milisi dukungan Iran sedang merekrut warga negara Pakistan, dia mengatakan: “Ini pertama kalinya saya mendengar hal itu.”

Tetapi pejabat-pejabat keamanan mengatakan pada Arab News bahwa kurangnya komentar karena masalah tersebut merupakan masalah yang sangat sensitif, yang mereka takutkan dapat memicu kekerasan sektarian.*

Sumber:hidayatullah.com

Terus Diguyur Hujan, Kondisi Pengungsi Rohingya Kian Memburuk

COX'S BAZAR - Tim Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) yang telah tiba di Bangladesh, pada  Senin 18 September 2017, tengah mengunjungi kamp pengungsian bagi warga terdampak konflik Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tim IHA di antara telah mengunjungi kamp Balukhali dan Taingkhali, Cox's Bazar, Bangladesh.

Tempat ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Rakhine State, Myanmar. Salah satu anggota IHA yaitu Jumarsono dari PKPU Human Initiative mengatakan, kondisi cuaca berada pada akhir musim hujan.

Dalam beberapa hari terakhir, hujan terus mengguyur wilayah pengungsian, bahkan sampai menyebabkan banjir. “Di dalam kamp pengungsian, menurut Informasi dari pengungsi, beberapa hari sebelumnya telah terjadi banjir di beberapa lokasi pengungsian khususnya di daerah yang lebih rendah dari jalan utama,” ujarnya.

Curah hujan yang cukup tinggi membuat kondisi kamp pengungsian yang hanya terbuat dari plastik dan bahan-bahan seadanya itu tidak layak ditempati. Meskipun demikian, mau tidak mau mereka harus bertahan tinggal di tempat yang penuh lumpur.

“Kondisi ini mengakibatkan masalah sanitasi yang buruk. Tidak sedikit di antara pengungsi yang terserang penyakit. Terlebih hanya ada 1 medical center (darurat) di area luas di kamp Teingkhali,” ujar General Manager DRM PKPU Human Initaitive ini. 

Jumlah toilet di kamp pengungsian juga sangat terbatas. Para pengungsi membutuhkan beberapa pompa air manual untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK).

“Melihat situasi dan kondisi ini, PKPU berencana untuk terus melakukan program-program pemenuhan kebutuhan mereka, selain bahan makanan. Seperti pemenuhan air bersih dengan pembangunan pompa air, memperbaiki lokasi pengungsian seperti pembangunan shelter, serta kebutuhan MCK dengan membangun toilet,” terangnya.

Sebelum melakukan aksi kemanusiaan, PKPU Human Initiative senantiasa melakukan assessment untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan para penerima manfaat. Dengan demikian donasi masyarakat Indonesia yang dipercayakan kepada PKPU Human Initiative dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengungsi Rohingya. (Rei/Gie/PKPU_HI)

(sumber) :sindonews.com 

3 Alasan Rektor UNJ Harus Dicopot Menurut Aliansi Dosen

JAKARTA -- Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menyebutkan tiga alasan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) harus dicopot dari jabatannya. Temuan-temuan ini pun sudah sejak lama diawasi dan dapat dikenakan pidana, solusi terbaik pun memang hanya pemberhentian Rektor UNJ.

Salah seorang anggota Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan, Robertus Robert menjelaskan pelanggaran tersebut berdampak terhadap nama baik institusi. "Rektor melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang berdampak pada rusaknya nama baik UNJ dan rusaknya marwah Perguruan Tinggi secara umum," ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (26/9) pagi.

Pertama, lanjutnya, Rektor UNJ melindungi pelaku plagiarisme. Ada praktek plagiarisme yang ditemukan tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti RI terhadap 5 pejabat pemerintah daerah. Salah satunya adalah disertasi Nur Alam (mantan Gubernur). Disertasi Nur Alam tersebut menurut tim EKA Kemenristekdikti terindikasi menyadur dari laman-laman penyedia arsip disertasi di internet.

Di antara saduran tersebut terdapat pada Bab I sebanyak 74,4 persen dari tulisan di laman penyedia arsip disertasi. Kemudian, Bab II dan Bab III, tim EKA menemukan kejanggalan lain, yakni ketidaksinambungan tulisan di bab-bab tersebut dengan isi disertasi yang ditulis.

Kejanggalan lain, karya yang diganjar dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi itu dibuat dalam waktu kurang dari lima hari, akhir Juni dan menjelang akhir Juli 2016.Rinciannya, Bab I dibuat pada 20 Juli 2016 pukul 19.21; Bab II dan Bab III dibuat dalam rentang bersamaan pada 21 Juli 2016 pukul 09.22; dan Bab V dibuat jauh sebelumnya pada 29 Juni 2016 pukul 06.52.Temuan tersebut berdasarkan 'digital forensik' yang tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Keduga, diduga adanya nepotisme di UNJ. Berdasarkan penelitian Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan, ditemukan beberapa bukti Nepotisme Rektor UNJ. Salah satunya, Rektor UNJ telah mengangkat saudari Nurjannah yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai Koordinator Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 20 Oktober 2016 (bukti SK ada).

Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan bidang pertanian. Bantahan Rektor Djaali bahwa anaknya diangkat oleh Rektor sebelumnya, itu keliru karena justru ada SK nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani ayahnya sendiri Rektor UNJ Djaali.

Tidak hanya tiga anak kandungnya, salah satu menantunya pun juga ikut diangkat menjadi dosen UNJ. Berdasarkan temuan-temuan dan bukti-bukti berupa berbagai dokumen, Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menemukan SK dan disposisi yang menunjukkan berbagai praktik penunjukkan jabatan kepada sesama anggota keluarga oleh Rektor.

"Kami menengggarai praktik KKN yang masif dan terstruktur, yang merusak prinsip-prinsip tata birokrasi dan kelembagaan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan UU ASN No.5 Tahun 2014. Diduga ada lebih dari lima lagi yang merupakan kroninya menjadi pegawai UNJ non PNS yang ada di bagian administrasi program pascasarjana dan sejumlah Fakultas (SK tentang ini tidak bisa di akses oleh Aliansi dosen)," jelasnya.

Ketiga, Rektor berlaku otoriter dan semena-mena. Bukti keotoriteran Rektor terjadi dari bulan Oktober 2016 sampai Juni 2017. Rektor telah memberhentikan, memindahkan, menon-jobkan sedikitnya 14 pegawai yang berposisi sebaga Kepala UPT, Kabag, Kasubag dan lain-lain, dengan alasan menentang atau mengkritik kebijakan rektor yang keliru, dianggap malas bekerja, tidak kompeten, dan akan pensiun padahal pensiunnya tahun 2018.

Di antara mereka yang diberhentikan secara semena-mena adalah yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengadaan barang dan jasa, PPK beberapa proyek pembangunan gedung, Kadubag hukum tata laksana, Kasubag Tenaga Akademik dan Kepegawaian, Kabag TU Fakultas, Kasubag Umum, Kepala Biro Akademik, Sekretaris LPM, Kadubag data LPKM, Staff Sistem Pengawasan Internal, dan lainnya.

"Otoriterian Rektor juga sesungguhnya terlihat sejak akhir 2016 yang men-DO (drop out) Ketua BEM UNJ karena mengkritik Rektor tapi karena ribuan mahasiswa protes akhirnya surat DO dibatalkan," paparnya.

Tidak hanya itu, sikap tidak demokratis dan semena-mena juga terjadi dengan pemanggilan terhadap puluhan dosen yang kritis ke kepolisian, melalui laporan pengacara Rektor atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hingga saat ini tidak diketahui siapa tersangkanya.

Cara mengelola kampus secara otoriter dan semena-mena ini tentu mengganggu stabilitas kampus dan merusak harmoni kampus, sehingga menghambat kinerja UNJ secara umum.

"Tiga data utama tersebut (diduga ada data lain terkait KKN) telah mencoreng nama baik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merusak marwah Universitas secara umum dan membahayakan masa depan UNJ. Jika Rektor UNJ tidak diberhentikan ini preseden buruk bagi masa depan perguruan tinggi secara umum, dan UNJ secara khusus karena berdampak pada terhambatnya agenda perubahan dan perbaikan universitas," tegas Robertus.

sumber:republika.co.id

Kuota Haji di Aceh Akan Ditambah

Mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam membuat Pemprov ini meminta untuk menambah kuota Haji dan Umroh.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Panitia Kerja Haji dan Umroh khusus Komisi VIII Noor Achmad berjanji akan memperjuangkannya.

"Saya menerima baik, dan saya akan bicarakan ini kepada anggota Komisi VIII lainya. Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah sudah seharusnya kita perjuangkan," katanya  usai pertemuan tim dengan jajaran  Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh, pemilik travel haji dan umroh di Aceh dan jajaran Kepolisian Daerah Aceh,  di Banda Aceh, Jumat (22/9/2017).

Noor Achmad juga mengusulkan standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal.

“Mengenai standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal ini  cukup baik dan saya apresiasi. Dengan adanya tolak ukur bisa terlihat apakah nantinya ada penipuan atau tidak,” jelasnya.

Oleh karena itu, tegas anggota dewan dapil Jawa Tengah ini,  untuk memperbaiki sistem kerja penyelenggaraan Haji dan Umroh, Komisi VIII akan menyempurnakan Undang-Undang Haji dan Umroh,terutama yang terkait Haji dan Umroh khusus.

“Karena kita tahu ada banyak travel tidak hanya satu atau dua yang ternyata banyak melakukan penipuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang lebih intens dari Kemenag dan juga Kementerian Pariwisata terhadap travel-travel yang menjalankan haji khusus dan umroh,” tutupnya.

sumber:tribunnews.com