Myanmar sangkal laporan soal kuburan massal di Rakhine

Arsip Foto. Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine,
Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon - Para pejabat Myanmar menyangkal laporan mengenai keberadaan lima kuburan massal Rohingya di sebuah desa di Rakhine, wilayah perbatasan yang luluh lantak akibat operasi penindakan keras militer yang menyasar minoritas muslim tersebut. 

Pada Sabtu, media pemerintah melaporkan bahwa pihak berwenang negara bagian Rakhine menyangkal penyelidikan Associated Press baru-baru ini, yang menyatakan kesaksian dari para pengungsi Rohingya dan video ponsel sewaktu kejadian mengungkapkan adanya lima kuburan massal yang sebelumnya tidak dilaporkan di Desa Gu Dar Pyin, Rakhine.Setelah menginspeksi desa tersebut, sebuah tim yang terdiri atas para pejabat, polisi dan penduduk setempat "membantah laporan AP" menurut laporan New New Light of Myanmar.

"Penduduk desa menegaskan bahwa mereka tidak pernah mendengar adanya pembantaian di dekat desa mereka," kata laporan itu. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa telah terjadi bentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan militan Rohingya di desa itu pada 28 Agustus, beberapa hari setelah operasi militer dilancarkan.Sebanyak 19 "teroris" tewas dalam kekerasan tersebut dan dikubur, menurut laporan itu, yang tidak menjelaskan lokasi atau jenis makamnya.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi AFP untuk dimintai keterangan.

Pasukan Myanmar dituduh melakukan operasi pembersihan etnis dengan target etnis Rohingya, yang hampir 700.000 di antaranya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu.Myanmar membantah tuduhan itu, menyatakan bahwa pihaknya melakukan penindakan keras yang proporsional terhadap pemberontak Rohingya, namun melarang wartawan dan penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakses zona konflik tersebut secara independen.

Pemerintah Myanmar membantah melakukan kesalahan dalam penindakan di Rakhine, terlepas dari banjir pengakuan dari para pengungsi yang menggambarkan pasukan keamanan membunuhi warga sipil, melakukan pemerkosaan massal dan membakar desa-desa hingga rata dengan tanah. Namun bulan lalu militer menyampaikan pengakuan langka bahwa empat anggota pasukan keamanan membantu membutuh 10 orang yang diduga militan Rohingya pada 2 September dan meninggalkan mereka di lubang yang tergesa digali.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut insiden itu hanya puncak dari gunung es kekerasan yang dilakukan pasukan militer dengan sejarah kejahatan di seluruh negeri, yang mereka kuasai selama lima dekade sebelum pembagian kekuasaan dengan pemerintah sipil tahun 2016.(sumber :antaranews.com )

Ingin Tukang Becak Naik Kelas, Sandiaga akan Beri Pelatihan OK OCE

Wagub DKI Sandiaga Uno (Foto: Indra-detikcom)

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan 500 pebecak di ibu kota ditingkatkan kesejahteraannya. Sandiaga mengusulkan pengemudi becak di Jakarta diberi pelatihan OK OCE.

"Kami ingin sekitar 500 pengemudi becak bisa naik kelas. Kami ingin pelatihan OK OCE," ujar Sandiaga seusai lari pagi dengan pengacara Hotman Paris di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2018).

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI tengah mengkaji regulasi ini. "Kami fokus dalam menyisir regulasinya termasuk Perda, Pergubnya setelah itu kami beri pelatihan dulu kepada pengemudi becak supaya mereka bisa naik kelas. Karena kita ingin mereka tumbuh berkembang menikmati kue perekonomian di Jakarta," tambahnya.

Sandiaga berharap dukungan dari masyarakat untuk pelatihan OK OCE kepada pebecak di Jakarta. "Kami lihat banyak sekali yang sudah menawarkan dari program OK OCE. Jadi, kami ingin masyarakat, komunitas, bisa memberikan dukungannya ke depan," papar Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga ingin optimalisasi OK OCE di kawasan Kelapa Gading. Sandiaga berharap nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru.

"Hari ini kami dapat masukan, Insyaallah nanti kami bisa melihat zonasinya seperti apa, kami harapkan usaha rakyat tumbuh di seluruh Kelapa Gading dan seluruh warga Jakarta. OK OCE kita ingin ciptakan lapangan kerja," tuturnya. 

sumber :detik.com

Setelah Kartu Kuning Ketua BEM UI, Fahri Hamzah Keluarkan Kartu Merah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengeluarkan kartu merah saat membuka acara Mukernas KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba mengeluarkan kartu merah saat membuka acara Musyawarah Kerja Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI). Mulanya, ia memberi kata sambutan sebagai Presiden KA-KAMMI. Pidato yang dia sampaikan berkenaan dengan arah baru Indonesia sesuai tema Mukernas. Fahri mengatakan, perlu ada diskusi bersama tokoh bangsa terkait arah baru Indonesia. "Kita kumpulkan kembali jiwa Indonesia yang harus jaga marwah reformasi. Kata Bung Karno, revolusi tidak pernah berhenti. Maka perlu anak muda yang menjaga bara api revolusi Indonesia," ujar Fahri di acara Mukernas KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Fahri menilai, pemerintah era Presiden Joko Widodo sudah salah arah.

"Bisa-bisa kita salah arah, malah masuk jurang," lanjut dia. Tiba-tiba Fahri mengeluarkan kartu merah dari saku jasnya. Ia mengacungkan kartu itu ke udara selama beberapa detik. Tindakannya tersebut membuat heboh peserta Mukernas. Fahri mengatakan, KAKAMMI harus menegaskan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan. "Jangan salah arah bangsa ini. Kalau salah arah keluarkan saja pemainnya," kata Fahri.

Acara puncak Mukernas KA-KAMMI akan dilakukan pada Sabtu malam. Fahri mengatakan, nantinya akan ditentukan bagaimana langkah KA-KAMMI untuk menggerakkan arah bangsa Indonesia.

"Belum tahu apakah kartu kuning atau kartu merah yang dikeluarkan. Tapi semua sudah ada di kantongnya masing-masing," kata Fahri. Tak hanya itu, saat Fahri berbicara di podium, beberapa peserta Mukernas KA-KAMMI di barisan depan mengacungkan kartu kuning ke udara. Peserta acara kembali dibuat heboh. Bahkan, Ketua Pelaksana Mukernas, Muhammad Ilyas, juga mengeluarkan kartu kuning saat menyampaikan sambutan di podium sebelum acara inti dimulai.

Dikeluarkannya kartu itu mengingatkan pada peristiwa di Balairiung UI, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi. Saat itu Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI. Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengacungkan buku berwarna kuning usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan.

Tak lama berselang, Paspampres menghampirinya dan memintanya untuk tidak melakukan aksinya itu. Namun, mahasiswa itu menolak. Paspampres kemudian membawa Zaadat keluar dari Balairung UI.

sumber:kompas.com

PKS Aceh Utara nyatakan sikap dan mendukung Aksi Untung Sangaji

danu sanjaya, saat deklarasi mendukung cekmad (lamhabanews)

Aceh Utara _ Dewan  Pengurus Daerah PKS Aceh Utara, menyambut baik aksi yang telah dilakukan oleh Bapak AKBP Untung Sangaji  Kapolres Aceh Utara dalam penertiban Penyakit Masyarakat dalam hal ini adalah Waria. Tim Kapolres Aceh Utara pada 27 Januari 2018 Malam Menangkap 12 Waria di dua kecamatan yaitu Kec.Tanah Jamboe Aye dan Kec.Lhoksukon. Dari penertiban itu muncul pro kontra di Jakara khususnya, sampai – sampai Kapolres Aceh Utara harus di periksa oleh Propam Polda Aceh. Sehubungan hal tersebut PKS Aceh Utara Sebagai salah satu unsur partai politik di kabupaten aceh utara, dan sebagai partai yang ber azaskan Islam serta menjujung tinggi ada istiadat lokal, PKS menyatakan beberapa sikapnya anrtara lain yang disampaikan kepada awak media pada 2 Februari 2018 yang bernomor :  018/K/PYT/AA.06-PKS/1439.

Pertama, PKS, Menilai bahwa aksi yang telah dilakukan kapolres tidak lepas dari kerangka hukum dan norma yang telah ada, menjaga ketertiban dalam masyarakat dimana keberadaan salon-salon kecantikan sering disalah-gunakan fungsi nya dan cenderung jadi tempat yang meresahkan masyarakt sekitarnya. Kami mengajak seluruh komponen masyarakat, baik dari unsur ulama dan para pemangku adat untuk bersama-sama masyarakat bersatu mendukung aksi serupa yang dilakukan oleh para penegak hukum, untuk menghindari aksi-aksi persikusi yang dilakukan masyarakat yang jauh dari koridor hukum. Kedua, Kepada para pihak yang tidak setuju, lembaga dan masyarakat luar, dalam tataran demokrasi dan negara hukum, perlu menghormati dan menjaga nilai luhur yang telah berkembang di bumoe aceh, UUPA dan segala qanun turunan UUPA yang diakui keabsahannya dalam hirarki hukum di negara kita. Ketiga, Proses pemeriksaan yang dilakukan pihak propam polda terhadap kapolres dalam kerangka menjaga kode etik para penegak hukum kita persilahkan, selama murni untuk menjaga profesionalisme penegakan hukum. Kita tidak ingin proses pemeriksaan karena intervensi lembaga-lembaga yang didanai oleh negara asing dengan kedok isu HAM, tapi sejati nya ingin melegalkan aksi-aksi asusila seperti isu LGBT dan praktek perzinahan yang bertentangan dengan nilai dan adat istiadat di bumoe aceh. Jangan sampai kedaulatan hukum rusak karena tunduk dan mau diatur-atur oleh asing. Keempat, Adat aceh yang bersyariat tidak mengenal kebebasan yang sebebas-bebasnya apalagi yang kebablasan. Aceh bagian dari NKRI dan Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan. pernyataan sikap tersebut di tanda tangani oleh Danu Sanjaya, S.Ag Selaku ketua DPD PKS Aceh Utara (zn)

Arsul: 71 Negara Telah Atur Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Tolak LGBT (ilustrasi)

JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Arsul Sani, menuturkan ada 71 negara yang telah mengatur pemidanaan terhadap perbuatan cabul sesama jenis. Bahkan, 17 negara memiliki undang-undangnya tersendiri yang memuat larangan mengkampanyekan lesbian gay biseksual transgender (:LGBT).

"Ada 71 negara yang mengatur pemidanaan terhadap perbuatan cabul sesama jenis, bahkan ada 17 negara yang punya UU yang melarang promosi LGBT, Indonesia saja yang belum punya," kata dia, Kamis (1/2). Namun, Arsul mengakui, pembahasan pasal tentang pencabulan masih alot pada persoalan terkait jika perbuatan cabul sesama jenis dilakukan di tempat yang bersifat privat. Namun, ia mengatakan PPP ingin itu tetap bisa dipidana tanpa adanya delik aduan.

"Kami ingin itu bisa dipidana juga, seperti di Singapura. Pasal 377 KUHP Singapura. Jadi kalau itu terjadi di hotel, laki-laki sama laki-laki, ya enggakboleh," papar dia.

Arsul menjelaskan, perilaku seks menyimpang sesama jenis telah diatur di dalam RKUHP. Orang yang melakukannya bisa dipidanakan jika mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, ada unsur pelanggaran kesusilaan dan dilakukan di depan umum. "Misal telanjang atau ciuman," ucapnya.

Transgender atau waria, lanjut Arsul, tidak akan dipidana. Terlebih waria itu memiliki usaha salon atau semacam warung. "Yang dipidanakan itu bukan orang, tapi perilaku menyimpangnya. Kalau seorang waria, transgender, punya usaha salon atau warung ya enggak ada salahnya," ucap anggota Komisi III DPR itu.

sumber :

Amerika Serikat Masukkan Ismail Haniyah dalam Daftar Teroris

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyah, saat konferensi pers di Kota Gaza, 23 Januari 2017. Foto: Ali Jadallah/Anadolu Agency

LONDON, Kamis (Middle East Monitor): Amerika Serikat kemarin (31/1) memasukkan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyah, ke dalam daftar teroris. Menurut keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Aset Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC), yang dipublikasikan di situs resminya kemarin, Amerika Serikat “menambahkan Haniyah dalam daftar teroris dunia”.

Keputusan tersebut juga meliputi gerakan Palestina Al-Sabirin dan Hasm serta Lewa Al-Thawra di Mesir.

Mengenai hal ini, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson membenarkan dimasukkannya Haniyah dan tiga gerakan tersebut sebagai “gerakan teroris fundamental dan tokoh teroris” yang mengancam stabilitas di Timur Tengah, menggerogoti proses perdamaian dan menyerang sekutu AS, Mesir dan ‘Israel’.

Ia mengatakan bahwa langkah yang diambil terhadap pimpinan Hamas serta tiga gerakan Palestina dan Mesir itu bertujuan untuk menghalangi mereka dari sumber daya yang mereka butuhkan untuk merencanakan dan meluncurkan serangan teroris.

Hamas telah masuk dalam daftar teroris AS sejak 1997 dan dimasukkan kembali dalam daftar tersebut pada 2001 sebagai organisasi teroris.

Hamas menyatakan keputusan AS itu “konyol”.

Juru bicara Hamas di Gaza Hazem Qassem menyatakan, dalam surel kepada situs berita China Xinhua, itu merupakan upaya gagal untuk menekan perlawanan bersenjata Palestina. “Ini tidak akan pernah mematahkan tekad kami untuk melanjutkan perlawanan dan bertahan dengan itu sehingga berhasil menyingkirkan penjajah ‘Israel’,” kata Qassem.* (Middle East Monitor | Sahabat Al-Aqsha) 

sumber :sahabatalaqsha.com

Pakai "Tuyul", Ojek "Online" Hanya Duduk Santai di Kontrakan, Tak Angkut Penumpang

Para tersangka dan barang bukti kasus order fiktif taksi online di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/1/2018).(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, para pengguna aplikasi pembuat order fiktif ojek ataupun taksi online atau kerap disebut "tuyul" memiliki perkumpulan.

"Saya tidak dapat mengatakan ini jaringan yang terorganisasi. Sebab, mereka tidak punya susunan organisasi, tetapi mereka berkomunitas," ujar Agus saat ditemui di kantornya, Kamis (1/2/2018).

Hal ini dibenarkan seorang tahanan kasus order fiktif ojek onlineberinisial FA. Ia bahkan mengaku menyewa rumah kontrakan di Jalan Aries Utama, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

"Kami sewa kontrakan 6 bulan, biayanya Rp 20 juta. Kami bayarnya iuran saja, seikhlasnya. Kami ada 10 orang di sana," ujar FA.

Menurut FA, tak ada yang mengoordinasi hingga terbentuk perkumpulan ini. Menurut dia, perkumpulan para mitra ojek online ini terbentuk begitu saja atas dasar kesamaan nasib.

"Di sana kami iuran seiklasnya untuk beli HP (ponsel) juga. Ada 170 ponsel yang kami pakai bergantian biar pelanggannya tidak terkesan selalu sama. Kami kumpul-kumpul saja di sana (kontrakan)," ucapnya.

Tidak hanya untuk menyewa rumah dan membeli ponsel, sejumlah mitra ojek online pun mengumpulkan iuran untuk biaya oprek ponsel agar dapat digunakan untuk membuat order fiktif online.

"Sekali oprek kan Rp 100.000. Satu HP enggak pasti sebulan sekali di-oprek, kami iuran sukarela," ujarnya.

Agus melanjutkan, terungkapnya komunitas tuyul ojek online ini berawal dari laporan Grab sebagai salah satu perusahaan penyedia aplikasi ojek online.

Menurut Grab, belakangan ini pihaknya sering menemui mitranya yang memiliki peringkat sempurna dalam aplikasi. Grab mengatakan, keadaan ini sangat tak wajar. Sebab, untuk mendapatkan peringkat sempurna, seorang mitra tak boleh sedikit pun melakukan kesalahan. Padahal, menurut Grab, kesalahan teknis pasti terjadi saat berada di lapangan.

"Atas dasar itu, kami melakukan penyelidikan. Ternyata ada yang menawarkan jasa oprek ponsel yang memungkinkan mitra itu mengorder sendiri, lalu menerima orderan sendiri, tetapi di aplikasi seolah-olah kendaraan mereka jalan mengantarkan penumpang, padahal mereka hanya duduk," lanjut Agus.

Kini, 10 anggota komunitas hingga penyedia oprek ponsel telah diamankan.

"Kami masih menyelidiki kemungkinan adanya komunitas lain," katanya

Sumber :kompas.com