KPK Gelar OTT, Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Ditangkapi

ilustrasi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT ) di Aceh sejak Selasa sore, 3 Juli 2018. Dalam operasi ini KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdulgani.

“Ditangkap terkait korupsi dana otonomi khusus,” ujar seorang sumber di KPK malam ini. Irwandi baru dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 5 Juli 2017. Ia diusung Partai Demokrat, Partai Nasional Aceh, dan sejumlah partai politik lainnya.

Sedangkan Ruslan diusung Partai Demokrat, PAN, PDA dan PKPB. Menurut sumber yang sama,  Ruslan ditangkap tim satuan tugas KPK saat menyerahkan uang ratusan juta kepada seseorang di sebuah tempat. Diduga orang itu adalah kepanjangan tangan Irwandi. “Uang ini sebagai imbalan kepada Gubernur karena sudah mendistribusikan dana otonomi khusus,” ujar sumber itu.

Saat ini, Irwandi dan Ruslan masih menjalani pemeriksaan di Aceh. Begitu juga dengan beberapa orang yang diduga mengetahui dugaan korupsi tersebut. Kabarnya mereka akan dibawa ke Jakarta besok.

Hingga berita ini ditulis belum diperoleh konfirmasi dari KPK tentang OTT terhadap Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

sumber:Tempo.co

Kepala Disdagperinkop-UKM Aceh Utara Ditangkap Terkait Kasus Sabu

Lhokseumawe-Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe menangkap F, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkop-UKM) Aceh Utara terkait kasus sabu. Saat penangkapan, F diduga sedang mengkonsumsi sabu bersama rekannya, Ms, di sebuah rumah di Gampong Utuen Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Senin, 16 April 2018, sekitar pukul 19.00 WIB.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan, dihubungi portalsatu.com, Rabu, 18 April 2018 malam, menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah ada informasi dari warga bahwa di sebuah rumah di Gampong Utuen Bayi sering dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu.

“Kita lakukan penyelidikan. Setelah kita pastikan informasi benar, baru kita gerebek dan kita amankan F dan Ms. Keduanya saat ini dalam sel mapolres,” ujar Kapolres Ari.

Ari menyebutkan, di lokasi itu disita sejumlah barang bukti berupa alat isap sabu dari plastik, kaca pirex yang masih terisi sabu, satu plastik transparan, macis, dua sumbu dari kertas timah rokok, pipet, dan barang bukti lainnya. 

“Saat ditanya petugas, kedua tersangka mengaku barang bukti itu milik keduanya. Insya Allah kasus ini akan kita terangkan secara detail dalam konferensi pers besok,” ujar Ari.

Sementara itu Kabag Humas Setda Aceh Utara, T. Nadirsyah dihubungi portalsatu.com mengaku sudah mendengar informasi terkait penangkapan F. Namun, kata dia, pihaknya belum memperoleh informasi secara resmi dari pihak kepolisian. “Saya akan cek terlebih dahulu kabar itu,” kata Nadir.[]

sumber :portalsatu.com

Ini Alasan Presiden PKS Menolak Bergabung Mendukung Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman mengungkapkan bahwa partainya sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilplres 2019.

"Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada, dan itu bukan sebuah kejahatan di dalam politik. Itu biasa-biasa saja, Istana ingin mengajak kami," ujar Sohibul di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Meski demikian, Sohibul memastikan PKS tidak akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah dan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Menurut Sohibul, jika seluruh parpol oposisi pemerintah, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengalihkan dukungannya ke Jokowi, hal itu akan berdampak buruk pada demokrasi.Sebab, masyarakat tidak akan memiliki pilihan lain dalam Pilpres 2019. Selain itu, kata Sohibul, bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah merupakan pilihan politik yang tidak logis bagi PKS.

"Kami melihat, kalau PKS bergabung, Gerindra bergabung, PAN bergabung, kemungkinannya Pak Jokowi lawan kotak kosong. Nah kami melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," kata Sohibul. Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sementara PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.

sumber: tribunnews.com

Kakek Ber cucu 100 di tangkap Israel

Israel Tangkap Kakek Berusia Lebih 90 Tahun

Pasukan penjajah Zionis pada Rabu (28/2/2018) menangkap Syaikh Ali Mustafa Wahsy berusia 92 tahun. Pria yang menjabat sebagai hakim klan ini merupakan tokoh reformasi klan yang menonjol di Tepi Barat. Dia ditangap dari rumahnya di desa al-Khidhir di selatan Betlehem, wilayah selatan Tepi Barat.

Salah seorang anak Wahsy, Ahmad, kepada koresponden Pusat Informasi Palestina mengatakan bahwa pasukan militer Zionis menyerbu rumah ayahnya pada pukul lima pagi. Mereka melakukan penggeledahan dan provokasi. Mengobrak-abrik isi rumah dan mengeluarkan penghuninya dari dalam rumah pada cuaca yang sangat dingin, sebelum akhirnya menangkap ayahnya yang sudah tua dan dibawa ke pusat penahanan di permukiman Yahudi Keryat Arba.

Menurut Ahmad, pasukan penjajah Zionis merampas senjata pribadinya yang mendapatkan izin dari Otoritas Palestina, yang digunakan dalam bertugas sebagai hakim klan.

Wahsy termasuk tokoh penting reformasi di Tepi Barat. Berbagai klan, suku, warga, dan kelompok-kelompok masyarakat menjadikannya sebagai rujukan untuk menangani setiap masalah yang terjadi pada mereka.

Syaikh Wahsy menderita sejumlah penyakit, terutama penyakit prostat. Dia memiliki 18 anak dan lebih dari 100 cucu.

sumber :palinfo.com

Waketum PAN: Mengusung Sosok Capres yang Kuat Itu Berat

JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap menyatakan PAN pun belum merancang ancang-ancang untuk mempersiapkan menghadapi Pilpres 2019. Menurutnya, Pilpres masih jauh dan kondisi dukung-mendukung yang diumumkan sejumlah partai politik saat ini masih dinamis dan sangat terbuka terjadi perubahan.

"Bagi kami begini, bagaimana bisa membantu masyarakat memperoleh pemimpin yang terbaik, dan memberikan kesempatan kepada seluruh putra terbaik negeri ini untuk ikut berkompetisi. Tugas berat parpol itu gimana menghadirkan sosok kuat dan tangguh bagi Indonesia ke depan. Itu yang harus diambil oleh parpol tanpa terkecuali," kata dia, Rabu (28/2).

Mulfachri melanjutkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun di internal partainya terkait siapa yang akan diusung menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2019 mendatang. Meski begitu, Mulfachri tidak menampik adanya pembicaraan nonformal terkait capres dari PAN, tetapi hal tersebut hanyalah wacana yang belum pasti.

Dia menambahkan siapapun tentu punya pendapatnya masing-masing tentang siapa yang layak maju di Pilpres. "Kalau pembicaraan nonformal, diberitain 10 hari juga enggak selesai, jadi enggak ada. Namanya juga pembicaraan nonformal. Tiap hari ada pembicaraan nonformal, itu wacana, mulai dari tukang parkir di kantor DPP sampai elit mewacanakan menurut persepsinya dan pengetahuannya," kata dia.

Mulfachri mengakui beberapa partai politik (parpol) sudah yang menyatakan sikap terkait dukungannya pada Pilpres 2019. Misalnya, PDIP yang memang dipastikan mengusung Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi Presiden. Lalu ada Nasdem yang konsisten mendukung di belakangnya.

Kemudian PKB yang mengusung Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Begitupun dengan Golkar, Hanura, dan PPP yang telah menyampaikan dukungannya mengusung Jokowi.

Namun, menurut Mulfachri, pernyataan dukungan dari parpol-parpol tersebut masih amat dinamis. "Segala kemungkinan masih bisa terjadi, jadi sekalipun ada parpol yang menyatakan dukungannya kepada Pak Jokowi, saya kira itu sesuatu yang masih bisa berubah. Misalnya teman-teman PDIP, Nasdem dan Golkar menyatakan dukung Jokowi itu juga sesuatu yang masih berubah kok," tambah dia.

sumber: republika.co.id

PKS Aceh Utara, Mengadakan Maulid dan Peusijuk Caleg

Aceh Utara (26/2) – Ribuan warga menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Peusijuk ba Caleg PKS Aceh Utara, yang bertempat di Lintas Banda Aceh Medan Gampong Lancang Barat, kec. Dewantara. Meurut Afuazan sebagai panitia pelaksana, peusijuk bacaleg ini dihadiri oleh lebih 2000 Kader dan simpatisan PKS kabupaten Setempat,acara dimulai tepat jam  10.30 hingga usai waktu dzuhur dan dilanjutkana makan Maulid bersama.

Danu Sanjaya selaku ketua DPD PKS Aeh Utara dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada seluruh warga yang berhadir yang lebih khusus warga Kecamatan dewantara, danu juga mengatakan bahwa, acara maulid ini bukan baru kali ini saja kami adakan tapi telah menjadi rutinitas PKS dan para kadernya  di Aceh Utara bahwa kita selalu mengadakan Maulid, baik yang diadakan oleh partai maupun oleh kader bersama masyarakat di Gampong masing – masing.

Turut Hadir dalam Acara ini bapak Andi Salahuddin,SE yang juga sekalian membuka acara, yang menwakili DPP PKS Wilda Sumbagut. Alam sambutannya Andi menyampaikan bahwa “ PKS Aceh Utara hari ini telah menetapka Caleg- Calegnya, yaitu setelah meminta masukan dari Ulama – Ulama dan berbagai pihak lainnya.. ust. Andi melanjutkan PKS tidak dapat dipisahkan dari Ulama, walaupun banyak pihak yang ingin memisahkan PKS dengan Ulama – ulama namum kami akan tetap menggenggam tangan ulama untuk bersama membangun agama di nanggroe tercinta. 

Dalam maulid kali ini, tgk Muhammad Yusuf atau yang dikenal dengan Waled Bayu, berkesempatan memberikan Ceramah Maulid dihadapan Para Anggota PKS sekalian, beliau menyampaikan yang intinya bahwa ummat harus bersatu dalam ikatan persaudaraan, jangan berpecah belah dan dukunglah partai politik yang benar – benar membantu ummat Islam, bukan yang menista agama.

Acara Maulid dan Peusijuk ini mengambil tema“Berkhidmat untuk rakyat Aceh, Tapeukong Agama Tabangun Nanggroe”.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil ketua DPW PKS Aceh, Ust. Fuadi Sulaiman, juga turut hadir para ulama kharismatik Aceh Tgk H Abdul Hamid (Abah Alue Ie Puteh), Abu Yuslem (Abon Awe Geutah) Tgk M Yusuf (Waled Bayu), Abi Zulkifli ( Imum Syik Islamic Center), serta para Tokoh Partai Politik, Ketua DPD PKS Bireuen Tgk Syafi’i, Anggota DPRK Kota Lhokseumawe, Yusrizal, ST serta juga para geuchik di kecamatan Dewantara dan Kecamatan muara batu. Menurut panitia pelaksan (**)

Kemendikbud Kelola Sejumlah Jurnal

Jakarta-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengelola sejumlah jurnal yang dapat diakses masyarakat. Masyarakat juga dapat berkontribusi mengirimkan tulisan ke jurnal-jurnal tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud mengelola tiga belas jurnal. Jurnal-jurnal tersebut antara lain Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Kapata Arkeologi, Sangkhakala Berkala Arkeologi, Siddhayatra, Amerta, dan lain-lain. Daftar jurnal yang dikelola Balitbang Kemendikbud dapat dilihat pada pranala http://litbang.kemdikbud.go.id/jurnal. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) juga mengelola sejumlah jurnal. Jurnal-jurnal yang dikelola Badan Bahasa antara lain Ranah, Jentera, Kandai, Madah, dan lain-lain. Daftar jurnal tersebut dapat dibuka melalui pranala http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) mengelola sebuah jurnal yaitu Jurnal Teknodik. Informasi tentang Jurnal Teknodik dapat diakses melalui pranala https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Publikasi Sekretariat Balitbang, Oky Adrian, mengatakan bahwa jurnal-jurnal yang dikelola Balitbang dapat ditemukan melalui fitur pencarian di laman Balitbang (http://litbang.kemdikbud.go.id). "Database jurnal-jurnal tersebut dapat diakses di laman Balitbang, jadi akses pencariannya satu pintu," kata Oky Adrian di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Oky mengajak masyarakat berpartisipasi mengirimkan naskahnya ke jurnal-jurnal yang dikelola Kemendikbud. "Ayo menulis jurnal di Kemendikbud!" ajaknya.

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendikbud Kelola Sejumlah Jurnal ", http://entertainment.kompas.com/read/2018/02/24/080411110/kemendikbud-kelola-sejumlah-jurnal. 

Penulis : Jodhi Yudono

Editor : Jodhi Yudono )

Jokowi Capres PDIP, PKS: Kami Bersama Gerindra

JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murdani Ali Sera menyebut kemungkinan PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Hal Itu karena hubungan kedua partai makin erat menuju Pemilu 2019.

"Insya Allah bersama Gerindra, selama ini PKS dekat dan harmonis berhubungan dengan Gerindra bersama Pak Prabowo," ujar Mardani saat dikonfirmasi pada Jumat (23/2).

Hal itu diungkapkannya menanggapi telah resminya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019. Pencalonan ini diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Bali, Jumat (23/2) hari ini.

"PKS mengapresiasi PDIP dan partai lain yang sudah menyatakan capres/cawapresnya.  Penentuan paslon final tentu bersama mitra koalisi. Karena tidak ada satu pun parpol hasil pemilu 2014 yang dapat mengajukan capres/cawapres sendirian," ujar Mardani.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut itu pun mengatakan, hingga saat ini PKS belum mengumumkan capres dan capresnya. Namun, ia memastikan deklarasi akan dilakukan segera setelah ada kesepakatan dengan mitra koalisi yakni Gerindra.

"Sesudah kesepakatan antara partai mitra koalisi akan diumumkan segera," ujar Mardani.

Adapun, Mardani menambahkan PKS juga sudah mengumumkan sembilan nama kader yang disiapkan untuk diajukan untuk capres maupun cawapres. Termasuk, salah satunya dirinya.

Sembilan itu antara lain:

1. Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan

2. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

3. Mantan Presiden PKS Anis Matta

4. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

5. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

6. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie

7. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring

8. Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf

9. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

sumber: republika.co.id

Berikut Nomor Parpol Peserta Pemilu 2019

Berikut nomor urut Parpol peserta pemilu 2019 di Nusantara. Malam ini KPU sudah menabuh genderang pertempuran 2019 dengan mengundikan penomoran Parpol - Parpol yang sudah di ferifikasi Vaktual oleh KPU. Coba steemians lihat berapa nomor Parpol Jaguanmu

(1)PKB
(2) Gerindra
(3) PDIP
(4) Golkar
(5)NasDem
(6) Partai Garuda
(7) Partai Berkarya
(8) PKS

(9) Perindo
(10) PPP
(11) PSI
(12) PAN
(13) Hanura
(14) Partai Demokrat

ini nomor partai partai lokal di Aceh

(15) Partai Aceh
(16) SIRA
(17) PD ACEH
(18) PNA

Seru ya, 18 Partai, kita berharap semua partai mengajak anggota - anggota nya untuk bersaing dengang adil dan sportif, selamat kepada KPU telah sukses memberikan nomor urut baru kepada Parpol. Dan Pesan saya pribadi KPU dan Jajarannya harus benar - benar adil.

sumber:steemit.com

Resep Cara Mudah Membuat Ayam Tangkap Aceh

Ayam Tangkap Aceh harus langsung di persiapkan dan di goreng. Ayam Tangkap Aceh di sajikan panas-panas, fresh from the wok. Tamu harus menuggu 20-30 menit sampai pesananya di sajikan. Dari sinilah sebenarnya muncul nomenklatur Ayam Tangkap Aceh untuk kuliner isrtimewa ini. Tamu yang tidak sabar menunggu lama akan bertanya: “Ayamnya masih di tangkap, ya?”.

Pada waktu Nanggroe Aceh Darussalam sedang dirundung muasibah tsunami pada taun 2004, Ayam Tangkap Aceh mendapat nama baru , yaitu Ayam Tsunami. Julukan ini di peroleh karena penyajian (plating) Ayam Tangkap Aceh yang tampil berantakan di piring saji seperti ayan goreng dan daun–daun kering yang porak poranda seperti didera tsunami.

Ayam Tangkap Aceh harus di buat dari ayam kampung. Di potong menjadi potongan kecil-kecil , di marinasi dengan bumbu-bumbu, kemudian di goreng dalam wajan besar 8-10 menit. pada menit terakhir penggorengan , di masukan dua genggam daun-daunan pandan, daun temurui atau daun salam koja, dan cabai hijau dan terus di goreng sampai garing.

Formula rahasia membuat Ayam Tangkap Aceh yang istimewa adalah menggoreng porsi kecil (maksimun satu ekor ayam) dalam wajan besar dan minyak panas. Ayam gorengnya sangat renyah, dengan bagian dalam masih juicy, gurih bernuansa asam , dan harum karena dedaunan kering yang di goreng bersamanya.

Konon, yang pertama “menciptakan” resep Ayam Tangkap Aceh adalah RM Cut Dek, Jalan raya Banda Aceh, Lambaro, 0651 7557050. Tempat favorit lain untuk Ayam Tangkap Aceh adalah RM Aceh Rayeuk, Jl. Raya Banda Ace –Medan KM 3,5 Lueng Bata, 0651 7409122.

Resep Cara Mudah Membuat Ayam Tangkap Aceh

Bahan :

1 ekor ayam kampung > di potong menjadi 24 potong

1,5 liter minyak goreng

1 cangkir air hangat

8 tangkai daun temurui (salam koja ,daun kari)

4 lembar daun pandan > Rajang selebar 4-5 cm

2 cabai hijau > biarkan utuh

Bumbu :

6 siung bawang merah > 3 siung di Rajang ,3 siung di haluskan

3 siung bawang putih

5 cabai rawit

1 kelingking jahe

1 kelingking kunyit

4 sdm sari asam jawa

2 sdm sari jeruk nipis

Cara Memasak :

• Cuci potongan ayam, remas-remas dengan sari jeruk nipis.
• Haluskan semua bumbu, campurkan dengan sedikit air hangat , rendam potongan ayam dalam bumbu selama 10-15 menit.
• Panaskan minyak di dalam wajan besar sampai bener-bener mendidih (sekitar 170 derajat celcius). Goreng ayam sampai kecoklatan. Semua ayam harus terendam minyak panas dan tidak berhimpitan satu sama lain.
• Menjelang matang, masukan daun temurui,daun pandan, dan cabai hijau, teruskan menggoreng selama 3 menit. Angkat, tiriskan, sajikan panas.

sumber: infokuliner.com

Ini daftar sembilan kader PKS yang dijagokan jadi capres dan cawapres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdein 2019. PKS sudah mulai mengumpulkan saran dan memilih kader-kadernya yang dianggap mumpuni sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ada sembilan nama kader PKS yang memiliki kans menjadi kandidat capres atau cawapres.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah membeberkan sembilan nama kader partai yang masuk daftar kandidat capres dan cawapres. Mulai dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Selanjutnya, ada nama Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera hingga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sembilan nama ini dianggap memenuhi indikator kelaikan menjadi capres yang dijagokan PKS. Indikator pertama, sembilan nama itu adalah tokoh yang dipandang mampu mengelola negara, baik sebagai presiden maupun wapres. Indikator kedua calon-calon tersebut memiliki modal sosial yang cukup memadai. Indikator ketiga, memahami platform partai. Mereka semua sudah diberi perintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengumpulkan dukungan serta meningkatkan popularitas.

"Jadi, dewan pimpinan di tingkat pusat sudah membuat regulasi, bagaimana sosialisasi, sampai nantinya jelang pendaftaran. Sosialisasi bisa dilakukan pada bulan-bulan ini sebelum masuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres," ujar Ledia saat dihubungi, Sabtu (17/2).Setelah sosialisasi dilakukan, pengurus partai di tingkat pusat akan melihat peta dukungan dan popularitas masing-masing nama. Targetnya, PKS sudah mempunyai satu nama jelang pendaftaran. Hanya saja Ledia belum mau menyebut apakah kadernya akan diplot sebagai capres atau cawapres.

"Sekarang mereka fokus saja sosialisasi kepada umum, masing-masing juga membentuk timnya untuk meningkatkan popularitasnya," katanya.

Nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masuk dalam daftar kandidat yang dijagokan PKS. Aher dianggap mempunyai modal sosial yang cukup untuk bersaing dengan bakal calon lain.

"Pak Aher (Ahmad Heryawan) masuk sebagai kriteria bakal calon presiden dari partai PKS," kata Ledia. Terkait rencana koalisi, Ledia menyebut PKS hingga kini belum terpikir untuk berpisah dengan sekutunya, yakni Gerindra. Sehingga pihaknya terus menggodok kualitas koalisinya dengan Gerindra jelang Pilpres 2019.

"Kita belum bicara individu, kan bisa saja dari PKS yang jadi presiden," ucapnya.

sumber:merdeka.com

Pasca-OTT, Bupati Lampung Tengah Mundur dari Jabatan Ketua DPW Nasdem

Partai Nasdem menggelar konfrensi pers terkait kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa, Jumat (16/2/2018).(Kompas.com/Robertus Belarminus)

JAKARTA, - Bupati Lampung Tengah Mustafa mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lampung Partai Nasdem.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).

Johnny mengatakan, sesuai kode etik yang berlaku untuk semua kader Partai Nasdem, pihaknya menerima pengunduran diri Mustafa.

Pengunduran diri Mustafa dilakukan menyusul kasus suap ke DPRD Lampung Tengah yang diduga melibatkan dirinya. Mustafa sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sesuai code of conduct yang berlaku kepada seluruh kader, maka bersama ini DPP Partai Nasdem menerima permohonan pengunduran diri Mustafa sebagai ketua DPW," kata Johnny Plate.

Partai Nasdem telah menunjuk Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW Lampung Nasdem, menggantikan Mustafa.

Dalam waktu dekat, Partai Nasdem akan menetapkan ketua DPW Lampung definitif yang baru.

Johnny sempat memuji Mustafa sebagai seorang kader potensial, yang punya semangat untuk membangun Lampung Tengah.

Dia mengapresiasi kebijakan Mustafa agar Pemkab Lampung Tengah meminjam dana ke Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun Lampung Tengah.

Hanya saja, dalam kebijakan tersebut ada tindakan yang membuat Mustafa mesti berurusan dengan KPK. Sebab, Mustafa diduga menyuap sejumlah anggota DPRD untuk melancarkan kebijakan itu.

Johnny mengatakan, pihaknya memerintahkan kepada seluruh kader baik DPR, DPRD, pejabat eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, dan lainnya di seluruh Indonesia untuk menjaga nilai perubahan dan nilai moral tata kelola yang baik di roda pemerintahan.

"Dan tidak terjebak kepentingan pragmatis dan transaksional pihak lain untuk kepentingan pihak lain yang mengarah ke tindak pidana korupsi," ujar Jhony.

Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka pada Jumat (16/2/2018). Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar.

sumber:kompas.com

Jangan Terlalu Cepat Sebut Pelakunya Gila

JAKARTA -- Pelaku penganiayaan terhadap ulama dan perusakan masjid di sejumlah daerah diklaim sebagai penyandang penyakit kelainan jiwa alias gila. Namun, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Danardi Sosrosumihardjo merasa penyebutan orang gila terhadap para pelaku itu terlalu cepat diberikan.

Padahal, penyebutan orang gila pada para pelaku penganiayaan ulama dan perusakan masjid itu perlu melalui pembuktian medis atau melalui diagnosis dokter. Prosesnya panjang.

"Statement bahwa yang penyerang itu adalah orang dengan gangguan jiwa, sebenarnya yang paling utama itu perlu dibuktikan dulu. Saya lebih tertarik menyoroti di situ," terang Danardi kepada Republika.co.id, Rabu (14/2).

Danardi mengatakan untuk menentukan seseorang itu gila atau tidak perlu proses yang cukup panjang. Setidaknya, ia menyebutkan untuk menentukan gangguan jiwa diperlukan 100 diagnosis. "Tidak semua gangguan jiwa itu melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak disadari," terang dia.

Danardi menjelaskan, ada penyandang gangguan jiwa yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, lanjutnya, tidak semua diagnosis gangguan jiwa dapat dianggap tidak cakap hukum.

"Hanya sebagian kecil justru jenis gangguan jiwa berat yang bisa dikategorikan menjadi tidak cakap hukum. Sehingga, tak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Itu pun harus dibuktikan dengan visum et repertum," jelasnya.

Ia merasa, penyebutan pelaku sebagai penyandang gangguan jiwa saat ini terlalu cepat. Entah itu masyarakat yang terlau cepat membuat diagnosis sendiri ataukah polisi yang juga terlalu cepat memublikasikan pelaku mengalami gangguan jiwa. "Itu rasanya perlu dikoreksi menurut saya," lanjut dia.

Ulama curigai serangan orang gila

Sekitar 300 ulama perwakilan Pondok Pesantren se-Priangan Timur yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes An Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Forum itu mencurigai adanya rekayasa kasus serangan orang berstatus gila pada ulama.

Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi mewaspadai adanya orang-orang yang sengaja berpura-pura gila saat melakukan penyerangan ke ulama. Bahkan, ia resah orang-orang gila yang menyerang ulama itu, sudah dibuat tidak waras lebih dulu menggunakan obat tertentu.

"Jangan-jangan gila ini beberapa faktor, bisa gila abadi, gila-gilan dibuat gila atau gila semu. Bisa jadi dengan obat diramu sedemikian rupa bisa fly (gila). Ada kekhawatiran itu, istri yang bunuh Pranoto bilang suaminya tidak gila," katanya pada wartawan.

Ia menyampaikan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menangani masalah merebaknya orang tidak waras. Sehingga nantinya orang tidak waras bisa dikumpulkan dalam suatu panti dan dibina supaya tidak meresahkan masyarakat. "Saya pernah baca orang gila itu kewenangan tugas pemerintah ke kemensos atau Dinsos, dengan kejadian ini orang gila merajarela harus ada pemerintah jemput bola," ujarnya.

Namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat menemukan adanya orang tidak waras di lingkungan mereka. Terkecuali, kehadiran orang tidak waras itu berpotensi menimbulkan korban. "Kalau ada orang gila jangan main hakim sendiri, kecuali orang gila bawa golok, maka patut membela diri," ucapnya. 

sumber:republika.co.id

Pilpres 2019, Prabowo Disebut akan Gandeng Anies Baswedan

Jurnalis senior Asia Times, John McBeth, membuat satu tulisan tentang Jokowi-JK yang kemungkinan bakal maju lagi pada Pilpres 2019. Judul tulisan itu "Widodo Steams Towards Easy Second Run" di Asia Times, 7 Februari 2018.

McBeth juga mengulas tentang hasrat Prabowo Subianto yang akan maju lagi pada Pilpres 2019. Prabowo dinilai memiliki sejumlah modal besar untuk bisa menjadi lawan berat Joko Widodo.

Pada survei yang digelar SMRC nama Jokowi dan Prabowo bersaing ketat. Jokowi masih berada di posisi teratas dari pesaing terberatnya, Prabowo Subianto. Pada survei SMRC terakhir, sebanyak 38,9 persen pemilih akan memilih Jokowi sebagai presiden jika pilpres digelar hari itu. Sementara Prabowo meraih 10,5 persen.

Untuk generasi milenial, lembaga survei LSI menyatakan ada 45 persen suara terdaftar yang dari jumlah itu sekitar 38,4 persen memilih Jokowi dan 24,6 persen Prabowo. Ada jarak tipis antara perolehan suara Jokowi dan Prabowo di kalangan generasi milenial.

Yang menarik, McBeth menulis tentang kemungkinan pendamping Prabowo sebagai cawapres. Menurut orang-orang dalam dari kalangan Prabowo, McBeth menyatakan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini, masih menjadi pilihan cawapres Prabowo. Anies diunggulkan karena memiliki beberapa kelebihan dan cukup dikenal masyarakat.

Namun, jadi tidaknya Anies menjadi pendamping Prabowo, McBeth menulis bahwa itu semua tergantung kemampuan dan prestasi Anies beberapa bulan ke depan dalam mengemban amanah sebagai Gubernur DKI. Anies bersama Sandiaga Uno secara mengejutkan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot.

Kekalahan Ahok pada Pilgub 2017 ini mencuatkan nama Anies sebagai salah satu politisi yang berpengaruh dan mendapat perhatian luas publik. Bagi kubu sebelah, kemenangan Anies atas Ahok menjadi semacam pelajaran berharga dalam menyiapkan medan tempur pada Pilpres 2019.

Pada survei Indo Barometer pada Desember lalu, nama Anies berada di posisi atas sebagai cawapres mengalahkan Agus Harimuti Yudhoyono dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Anies juga lebih unggul dibandingkan cawapres lain seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Moeldoko.

Anies meraih dukungan 10,5 persen. Jika disandingkan dengan Prabowo, elektabilitas Anies naik dua kali lipat hingga 22,5 persen. Nama Anies makin berkibar jika disandingkan dengan Prabowo untuk maju pada Pilpres 2019.

Soal maju tidaknya Prabowo sempat menjadi polemik. McBeth menulis beberapa orang percaya jika Prabowo tetap akan maju pada Pilpres 2019. Pada Oktober tahun lalu dia mengatakan, "Jika kalian semua percaya menjadi presiden adalah lahan untuk perjuangan, maka saya siap untuk menjadi kandidat presiden."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku yakin Prabowo akan tampil lagi sebagai capres. "Dia seorang pria dengan misi dan saya tisak melihat dia mundur dari misi itu," kata Fadli.

sumber:republika.co.id

Inilah Akhlak Seorang Anies Baswedan Dihadapan Orang yang Lebih Tua

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri acara mengenang A.M. Fatwa untuk menghormati dan mengenang jasa-jasanya dalam membangun demokrasi bangsa serta sumbangsihnya bagi Pemprov DKI Jakarta.

Dalam acara tersebut berbagai tokoh nasional hadir, salah seorang peserta yang sudah lanjut usia nampak dihampiri oleh Anies. Dengan tenang Anies memilih duduk jongkok dihadapan tokoh tersebut sembari mengobrol.

"Kami di Pemprov DKI merasa ada sesuatu yang hilang dari berpulangnya Pak A.M. Fatwa. Saat Almarhum menjadi anggota DPD RI sangat memperhatikan kami, seluruh jajaran pemprov terkait kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI" papar Anies dihadapan para hadirin yang hadir, senin(12/2/2018).
Anies memberikan contoh ketika kasus Bukit Duri, kami tidak memutuskan naik banding. Almarhum mengirimkan SMS khusus mengucapkan terimakasih. Dan menyebutnya, "Saudara gubernur, Terimakasih tidak melakukan naik banding." Pesan itu diteruskan ke seluruh jajaran kita.

"Pak A.M. Fatwa adalah figur yang sangat aktif dan produktif. Setiap bertemu dengan beliau, pasti diajak berdiskusi tentang kondisi negara saat ini" papar Anies.

Akibat perjuangannya di masa orde baru Pak A.M. Fatwa pernah menghabiskan 12 tahun berada di balik jeruji. Tetapi di sisi lain beliau itu tetap optimistis dan positif, dan beliau tidak pernah berhenti mencintai negeri ini.

Berikut foto suasana mengenang AM Fatwa

sumber:islamedia.id