Terus Diguyur Hujan, Kondisi Pengungsi Rohingya Kian Memburuk

COX'S BAZAR - Tim Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) yang telah tiba di Bangladesh, pada  Senin 18 September 2017, tengah mengunjungi kamp pengungsian bagi warga terdampak konflik Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tim IHA di antara telah mengunjungi kamp Balukhali dan Taingkhali, Cox's Bazar, Bangladesh.

Tempat ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Rakhine State, Myanmar. Salah satu anggota IHA yaitu Jumarsono dari PKPU Human Initiative mengatakan, kondisi cuaca berada pada akhir musim hujan.

Dalam beberapa hari terakhir, hujan terus mengguyur wilayah pengungsian, bahkan sampai menyebabkan banjir. “Di dalam kamp pengungsian, menurut Informasi dari pengungsi, beberapa hari sebelumnya telah terjadi banjir di beberapa lokasi pengungsian khususnya di daerah yang lebih rendah dari jalan utama,” ujarnya.

Curah hujan yang cukup tinggi membuat kondisi kamp pengungsian yang hanya terbuat dari plastik dan bahan-bahan seadanya itu tidak layak ditempati. Meskipun demikian, mau tidak mau mereka harus bertahan tinggal di tempat yang penuh lumpur.

“Kondisi ini mengakibatkan masalah sanitasi yang buruk. Tidak sedikit di antara pengungsi yang terserang penyakit. Terlebih hanya ada 1 medical center (darurat) di area luas di kamp Teingkhali,” ujar General Manager DRM PKPU Human Initaitive ini. 

Jumlah toilet di kamp pengungsian juga sangat terbatas. Para pengungsi membutuhkan beberapa pompa air manual untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK).

“Melihat situasi dan kondisi ini, PKPU berencana untuk terus melakukan program-program pemenuhan kebutuhan mereka, selain bahan makanan. Seperti pemenuhan air bersih dengan pembangunan pompa air, memperbaiki lokasi pengungsian seperti pembangunan shelter, serta kebutuhan MCK dengan membangun toilet,” terangnya.

Sebelum melakukan aksi kemanusiaan, PKPU Human Initiative senantiasa melakukan assessment untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan para penerima manfaat. Dengan demikian donasi masyarakat Indonesia yang dipercayakan kepada PKPU Human Initiative dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengungsi Rohingya. (Rei/Gie/PKPU_HI)

(sumber) :sindonews.com 

3 Alasan Rektor UNJ Harus Dicopot Menurut Aliansi Dosen

JAKARTA -- Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menyebutkan tiga alasan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) harus dicopot dari jabatannya. Temuan-temuan ini pun sudah sejak lama diawasi dan dapat dikenakan pidana, solusi terbaik pun memang hanya pemberhentian Rektor UNJ.

Salah seorang anggota Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan, Robertus Robert menjelaskan pelanggaran tersebut berdampak terhadap nama baik institusi. "Rektor melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang berdampak pada rusaknya nama baik UNJ dan rusaknya marwah Perguruan Tinggi secara umum," ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (26/9) pagi.

Pertama, lanjutnya, Rektor UNJ melindungi pelaku plagiarisme. Ada praktek plagiarisme yang ditemukan tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti RI terhadap 5 pejabat pemerintah daerah. Salah satunya adalah disertasi Nur Alam (mantan Gubernur). Disertasi Nur Alam tersebut menurut tim EKA Kemenristekdikti terindikasi menyadur dari laman-laman penyedia arsip disertasi di internet.

Di antara saduran tersebut terdapat pada Bab I sebanyak 74,4 persen dari tulisan di laman penyedia arsip disertasi. Kemudian, Bab II dan Bab III, tim EKA menemukan kejanggalan lain, yakni ketidaksinambungan tulisan di bab-bab tersebut dengan isi disertasi yang ditulis.

Kejanggalan lain, karya yang diganjar dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi itu dibuat dalam waktu kurang dari lima hari, akhir Juni dan menjelang akhir Juli 2016.Rinciannya, Bab I dibuat pada 20 Juli 2016 pukul 19.21; Bab II dan Bab III dibuat dalam rentang bersamaan pada 21 Juli 2016 pukul 09.22; dan Bab V dibuat jauh sebelumnya pada 29 Juni 2016 pukul 06.52.Temuan tersebut berdasarkan 'digital forensik' yang tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Keduga, diduga adanya nepotisme di UNJ. Berdasarkan penelitian Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan, ditemukan beberapa bukti Nepotisme Rektor UNJ. Salah satunya, Rektor UNJ telah mengangkat saudari Nurjannah yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai Koordinator Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 20 Oktober 2016 (bukti SK ada).

Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan bidang pertanian. Bantahan Rektor Djaali bahwa anaknya diangkat oleh Rektor sebelumnya, itu keliru karena justru ada SK nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani ayahnya sendiri Rektor UNJ Djaali.

Tidak hanya tiga anak kandungnya, salah satu menantunya pun juga ikut diangkat menjadi dosen UNJ. Berdasarkan temuan-temuan dan bukti-bukti berupa berbagai dokumen, Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menemukan SK dan disposisi yang menunjukkan berbagai praktik penunjukkan jabatan kepada sesama anggota keluarga oleh Rektor.

"Kami menengggarai praktik KKN yang masif dan terstruktur, yang merusak prinsip-prinsip tata birokrasi dan kelembagaan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan UU ASN No.5 Tahun 2014. Diduga ada lebih dari lima lagi yang merupakan kroninya menjadi pegawai UNJ non PNS yang ada di bagian administrasi program pascasarjana dan sejumlah Fakultas (SK tentang ini tidak bisa di akses oleh Aliansi dosen)," jelasnya.

Ketiga, Rektor berlaku otoriter dan semena-mena. Bukti keotoriteran Rektor terjadi dari bulan Oktober 2016 sampai Juni 2017. Rektor telah memberhentikan, memindahkan, menon-jobkan sedikitnya 14 pegawai yang berposisi sebaga Kepala UPT, Kabag, Kasubag dan lain-lain, dengan alasan menentang atau mengkritik kebijakan rektor yang keliru, dianggap malas bekerja, tidak kompeten, dan akan pensiun padahal pensiunnya tahun 2018.

Di antara mereka yang diberhentikan secara semena-mena adalah yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengadaan barang dan jasa, PPK beberapa proyek pembangunan gedung, Kadubag hukum tata laksana, Kasubag Tenaga Akademik dan Kepegawaian, Kabag TU Fakultas, Kasubag Umum, Kepala Biro Akademik, Sekretaris LPM, Kadubag data LPKM, Staff Sistem Pengawasan Internal, dan lainnya.

"Otoriterian Rektor juga sesungguhnya terlihat sejak akhir 2016 yang men-DO (drop out) Ketua BEM UNJ karena mengkritik Rektor tapi karena ribuan mahasiswa protes akhirnya surat DO dibatalkan," paparnya.

Tidak hanya itu, sikap tidak demokratis dan semena-mena juga terjadi dengan pemanggilan terhadap puluhan dosen yang kritis ke kepolisian, melalui laporan pengacara Rektor atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hingga saat ini tidak diketahui siapa tersangkanya.

Cara mengelola kampus secara otoriter dan semena-mena ini tentu mengganggu stabilitas kampus dan merusak harmoni kampus, sehingga menghambat kinerja UNJ secara umum.

"Tiga data utama tersebut (diduga ada data lain terkait KKN) telah mencoreng nama baik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merusak marwah Universitas secara umum dan membahayakan masa depan UNJ. Jika Rektor UNJ tidak diberhentikan ini preseden buruk bagi masa depan perguruan tinggi secara umum, dan UNJ secara khusus karena berdampak pada terhambatnya agenda perubahan dan perbaikan universitas," tegas Robertus.

sumber:republika.co.id

Kuota Haji di Aceh Akan Ditambah

Mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam membuat Pemprov ini meminta untuk menambah kuota Haji dan Umroh.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Panitia Kerja Haji dan Umroh khusus Komisi VIII Noor Achmad berjanji akan memperjuangkannya.

"Saya menerima baik, dan saya akan bicarakan ini kepada anggota Komisi VIII lainya. Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah sudah seharusnya kita perjuangkan," katanya  usai pertemuan tim dengan jajaran  Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh, pemilik travel haji dan umroh di Aceh dan jajaran Kepolisian Daerah Aceh,  di Banda Aceh, Jumat (22/9/2017).

Noor Achmad juga mengusulkan standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal.

“Mengenai standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal ini  cukup baik dan saya apresiasi. Dengan adanya tolak ukur bisa terlihat apakah nantinya ada penipuan atau tidak,” jelasnya.

Oleh karena itu, tegas anggota dewan dapil Jawa Tengah ini,  untuk memperbaiki sistem kerja penyelenggaraan Haji dan Umroh, Komisi VIII akan menyempurnakan Undang-Undang Haji dan Umroh,terutama yang terkait Haji dan Umroh khusus.

“Karena kita tahu ada banyak travel tidak hanya satu atau dua yang ternyata banyak melakukan penipuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang lebih intens dari Kemenag dan juga Kementerian Pariwisata terhadap travel-travel yang menjalankan haji khusus dan umroh,” tutupnya.

sumber:tribunnews.com

Ketua Komisi Fatwa MUI: Sistem di nikahsirri.com Haram

Dirreskrimsus Komber Pol Polda Metro Jaya Adi Deriyan (tengah), Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani (kedua kanan) dan Ketua KPAI Susanto (kedua kiri) memperlihatkan barang bukti kepada wartawan saat rilis tindak pidana perdagangan orang dalam situ nikahsiri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Ahad (24/9).

nikahsirri.com tidak sesuai dengan fatwa MUI tentang nikah sirri. Karena, menurut dia, nikahsirri.com menawarkan jasa yang tidak sesuai dengan tujuan esensial pernikahan itu sendiri.

JAKARTA -- Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF mengungkapkan bahwa situs yang tengah ramai diperbincangkan,

Ia menjelaskan, sebenarnya secara syari nikah sirri hukunya sah jika diniatkan dengan benar, tidak dipublikasikan secara online, syarat rukunnya terpenuhi dan mempunyai tujuan yang baik untuk membangun rumah tangga.

"Tujuan nikahnya secara esensial terpenuhi, nikah untuk selamanya, syarat rukunnya terpenuhi, itu sah secara syari," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (25/9).

Namun, lanjut dia, jika nikah sirri tersebut kemudian menimbulkan mudharat terhadap pihak-pihak yang dirugikan, maka nikah sirri menjadi haram hukumnya. Misalnya, nikah sirri kemudian ditinggal begitu saja, tanpa tanggung jawab, tentu mudharat bagi anak dan sebagainya, itu menjadi haram.

"Itu fatwanya ya yang dikeluarkan MUI tahun 2015 kalau tidak salah," ucapnya.

Hasanuddin mengatakan bahwa nikahsirri.com bisa dibilang telah melakukan bisnis zina terselubung. Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera menyadari karena mendekati zina saja tidak boleh dilakukan di dalam ajaran Islam, apalagi melakukannya.

Sebenarnya itu kan sudah ada tarifnya, lalu ada semacam bisnis di situ, bisnis keperawanan di situ, eksploitasi perempuan, nah itu sudah lain. "Itu menurut saya, zina terselubung. Jadi, sudah melenceng dari tujuan esensial nikah itu sendiri, namanya saja nikah sirri gitu kan," katanya.

"Ini kalau bukan zina apa namanya? Cuma diorganisir orang-orang tertentu, ada agennya, ini ditawarin ada perempuan," tegasnya.

sumber :republika.co.id

Gudang Penyimpanan 4 Ton Bahan PCC Digerebek Polisi

CIMAHI -- Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri menggerebek sebuah gudang di Jalan Kihapit Timur no 141, Kota Cimahi, Senin (18/9) dengan barang bukti yang diamankan berupa bahan baku tramadol, trihek, cafein, serta bubuk yang telah dicampur. Bahan baku sebanyak 4 ton itu, diduga untuk pembuatan Paracetamol, Cafein dan Carisoprodol (PCC).

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, gudang tersebut sudah dipasang garis polisi sejak pukul 14.00 WIB. Aparat kepolisian dari Polres Cimahi, Mabes Polri dan Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan sejak pukul 14.00 WIB dan selesai sampai pukul 17.00 WIB.

"Di tempat ini, kita menemukan sejenis trimadol, trihek, cafein serta bubuk yang dicampur sangat banyak. Kita perkirakan 4 ton," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Jon Turman Panjaitan kepada wartawan saat ditemui dilokasi, Senin (18/9).

Menurutnya, barang bukti tersebut yang merupakan bahan campuran tersimpan dalam drum, galon dan karung. Selain itu, yang diamankan juga adalah alat penyaring dan pemisah. Dimana, seluruhnya akan dibawa ke Bareskrim Mabes Polri.

Ia menuturkan, saat dilakukan penggerebakan kondisi gudang dalam keadaan sepi dan tidak terdapat orang. Sehingga terkait siapa pemilik barang-barang tersebut pihaknya masih akan melakukan pendalaman.

"Mesin dan pabriknya (disini) tidak ada, hanya tempat penyimpanan," ungkapnya. Katanya, barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Departemen Kesehatan. Terkait apakah bahan baku tersebut berkaitan dengan PCC pihaknya masih akan mendalami.

Jon menambahkan, berdasarkan pengakuan dari warga setempat gudang tersebut digunakan kurang lebih enam bulan terakhir dan relatif tertutup. Keberadaan barang-barang tersebut melanggat pasal 197 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Sementara itu, Ketua RT 11, Jalan Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sri Nurhayati (47 tahun) mengaku, tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan pada gudang tersebut. Sebab, sejak peralihan kepemilikan gudang tersebut dari pemilik pertama kepada pemilik kedua tidak pernah ada pemberitahuan kepadanya.

"Ini rumah kosong dan saat dijual tidak ada laporan termasuk soal orang yang pindah ke sini," katanya saat turut menyaksikan barang bukti yang disita. Saat itu, dia hanya melihat drum-drum besar yang diamankan dan serbuk yang tersimpan dalam karung.

Ketua RW 20, Edoardo mengaku, sejak satu tahun terakhir gudang tersebut dibiarkan oleh pemiliknya dan tidak pernah digunakan. Hingga saat ini pun belum pernah bertemu dengan pemilik rumah sebab tidak dihuni.

sumber :rol

Muhammadiyah: OKI Belum Tampil untuk Rohingya

Rumah-rumah terbakar di desa Gawdu Zara, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, Kamis, (7/9). Wartawan melihat api baru terbakar di desa yang telah ditinggalkan oleh Muslim Rohingya, (AP Photo)

JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum terlihat sepak terjangnya dalam konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. "Kita belum mendengar apa yang dilakukan OKI terhadap adanya penyiksaan dan pembataian etnis Rohingya," kata Hajriyanto di acara Pengajian Bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (8/9).

Bahkan menurut dia, belum ada pertemuan setingkat menteri luar negeri sekalipun di lingkaran OKI. Dia mengatakan istilah OKI dalam bahasa Inggris disingkat OIC yang dapat dibaca dengan pelafalan persamaan suara 'oh I see' yang jika diterjemahkan artinya "oh aku melihatnya (ada konflik Rohingya)".

Dengan kata lain, kata dia, anggota-anggota OKI sekedar melihat konflik Rohingya tanpa berusaha melakukan tindakan nyata dalam konflik kemanusiaan di negara bagian Myanmar termiskin, Rakhine. Di sisi lain, Hajriyanto justru melihat organisasi multinegara lain, dengan Indonesia di dalamnya, sudah bergerak untuk Rohingya yaitu Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan PBB.

Dia mengatakan di tingkat negara anggota ASEAN sudah berupaya mengatasi konflik Rohingya lewat kewenangan organisasi tersebut dengan Myanmar sebagai anggota. Terdapat lobi-lobi diplomatik antaranggota ASEAN untuk membahas aksi penyelesaian konflik Rohingya meski hasilnya hingga saat ini belum membanggakan, kata dia.

Sementara lewat PBB, kata dia, telah dilakukan pembentukan tim pencari fakta di Myanmar guna mengusut dugaan pelanggaran HAM di negara mayoritas etnis Burma itu terhadap Rohingya

Sumber : Antara/rol

Bahas Rohingya, Erdogan Telepon Sejumlah Pemimpin Negara

ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melanjutkan pembicaraan diplomasi via telepon dengan beberapa pemimpin negara membahas krisis Rohingya di Myanmar. Dalam pembicaraan ini, Erdogan menekankan pentingnya kerja sama untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dialami Rohingya. 

Dalam panggilan terbarunya, Erdogan telah menghubungi Presiden Kazakhstan Nursultan Nazabayev, Presiden Senegal Macky Sall, dan Presiden Nigeria Muhammadu Buhari. Dalam pembicaraan dengan Buhari, Erdogan tak lupa menyampaikan harapan yang terbaik untuk kesehatannya. Buhari diketahui telah menjalani perawatan intensif karena penyakit keras yang diidapnya.

"Pemimpin Turki (Erdogan) juga bertukar salam Idul Adha dengan Presiden Buhari. Kedua pemimpin saling berharap kesehatan dan kesuksesan dalam usaha mereka serta menyampaikan salam dan harapan mereka kepada  warga negara sahabat mereka," ungkap juru bicara Presiden Buhari, Garba Shehu, seperti dilaporkan laman Hurriyet Daily News, Ahad (3/9). 

Awal pekan ini, Erdogan juga telah membahas krisis Rohingya dengan pemimpin sejumlah negara. Antara lain dengan Pakistan, Iran, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Azerbaijan, dan Bangladesh. 

Sebelumnya Erdogan telah menyatakan bahwa kematian ratusan warga Rohingya di Myanmar selama sepekan terakhir merupakan genosida. "Telah terjadi genosida di sana. Mereka tetap diam terhadap ini. Semua yang melihat dari jauh, genosida ini dilakukan di bawah kerudung demokrasi," kata Erdogan beberapa waktu lalu. 

Turki diketahui cukup konsen terhadap isu dan krisis Rohingya Myanmar. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahkan telah menyerukan kepada Bangladesh agar membuka pintu perbatasannya dan mengizinkan pengungsi Rohingya memasuki negara mereka. 

Seruan ini dilakukan oleh Bangladesh. Pada Sabtu (2/9) berkaitan atau tidak dengan seruan Cavusoglu, pasukan keamanan Bangladesh di zona perbatasan dengan Myanmar mengizinkan pengungsi Rohingya untuk memasuki negara mereka. Ribuan pengungsi pun segera menyeberang menuju Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari tindak brutal militer Myanmar.

sumber :republika

PBB: Israel Hambat Perdamaian dengan Palestina

Ramallah _Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres telah mengecam aktivitas permukiman ilegal Israel. Guterres menyebut pemukiman ilegal Israel sebagai hambatan utama untuk mencapai solusi dua negara dan perdamaian dengan Palestina.

"Tidak ada rencana B untuk solusi dua negara," katanya pada hari Selasa setelah bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di kota Ramallah, Tepi Barat. Menurut Guterres, solusi dua negara menciptakan kondisi untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian.

Ucapan Guterres ini disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk tidak pernah mencabut permukiman Tepi Barat. Hal ini disampaikan Netanyahu beberapa hari setelah seorang utusan Gedung Putih berada di wilayah tersebut untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan orang-orang Palestina.

"Kami telah kembali ke sini untuk selamanya. Tidak akan ada lagi penghancuran permukiman di Tanah Israel. Permukiman tidak akan tercabut," kata Netanyahu.

Sebagai tanggapan atas komentar Netanyahu, Guterres mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa baik Israel maupun Palestina harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merusak prospek kesepakatan damai.

"Kami percaya bahwa aktivitas permukiman ilegal dalam hukum internasional dan ini merupakan hambatan bagi perdamaian, kami jelas-jelas dalam ketidaksetujuan terhadap apa yang dikatakan," kata Guterres seperti dilansir Aljazirah (30/8).

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyatakan frustrasinya kepada tim perdamaian AS yang terlalu lama menentukan sikapnya mengenai permukiman Israel dan solusi dua negara. "Dia mengatakan bahwa tidak ada komitmen yang jelas dari AS untuk mengakhiri aktivitas permukiman, dan akibatnya kegiatan tersebut berlanjut dan Palestina terus kehilangan tanah," katanya.

Hamdallah juga meminta PBB untuk melindungi orang-orang Palestina dan tempat-tempat suci umat Islam dari pelanggaran Israel yang berulang kali. Hamdallah mengaku membahas perkembangan terakhir mengenai situasi politik, ekonomi dan kemanusiaan di Tepi Barat, Yerusalem dan Jalur Gaza kepada sekjen PBB. Hamdallah kemudian menyatakan bahwa kepemimpinan Palestina mendukung pembentukan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Pejabat senior Hamas Ahmed Bahar pada hari Selasa mengatakan bahwa kunjungan Guterres tidak diinginkan karena pejabat PBB memiliki standar ganda. Bahar juga mengkritik Guterres karena telah meninggalkan hak kunjungan untuk tahanan Palestina di penjara Israel dari agendanya.

sumber : republika

Turki Kecam Penganiayaan Rohingya dan Menuntut Tindakan

Ankara,– Pemerintah Turki melalui Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu pada Selasa (29/8) mengecam keras penganiayaan dan penindasan sistematis Muslim Rohingya dan menuntut adanya tindakan penyelesaian permasalahan secara permanen.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers bersama di Ankara dengan mitranya dari Maladewa Mohamed Asim, Çavuşoğlu mengecam tindakan yang mengakibatkan korban sipil massal yang terjadi di tengah serangan pasukan keamanan terhadap warga Rohingya. Daily Sabah melaporkan yang dikutip MINA.

Pada Senin (28/8) sebelumnya, juru bicara Dewan Rohingya Eropa Anita Schug mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa antara 2.000 sampai 3.000 orang Muslim telah meninggal di negara bagian Rakhine, dalam apa yang dia gambarkan sebagai “genosida perlahan”.

Çavuşoğlu mengatakan, “Dulu, ada serangan serius terhadap Rohingya, tapi kini masalahnya sistematis. Saudara-saudara kita di Rohingya telah mendapat tekanan, penganiayaan dan dideportasi.”

Dia menekankan bahwa negara-negara regional memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah dan menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia telah memberikan dukungan kepada Muslim Rakhine.

Çavuşoğlu meminta masyarakat internasional dan negara-negara Islam untuk “lebih peka” tentang “perlakuan tidak manusiawi ini”.

“Kami juga memanggil negara-negara Muslim dan kepala negara mereka dari sini. Kita tidak boleh diam dalam hal ini Mari kita tunjukkan kepekaan kita,” lanjutnya.

Ia mendesak negara-negara untuk membuat peringatan yang diperlukan terhadap Myanmar.

“Jika mereka tulus, mari kita dukung mereka,” imbuhnya.

Menlu Çavuşoğlu juga menekankan semua institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Internasional untuk mengambil langkah yang kuat dalam sebuah solusi.

Serangan mematikan terhadap pos-pos perbatasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, pecah pada hari Jumat (25/8), mengakibatkan korban sipil massal.

Laporan media mengatakan, pasukan keamanan Myanmar menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan mengungsikan ribuan warga desa Rohingya, menghancurkan rumah dengan mortir dan senapan mesin.

Daerah ini telah mengalami ketegangan antara populasi Budha dan Muslim sejak kekerasan komunal terjadi pada tahun 2012.

Sebuah laporan PBB menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan dan penghilangan warga secara brutal.

Perwakilan Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi tersebut. 

sumber :mirajnews

Media Nasional Myanmar Tuding Teroris Bengali Bunuh Warga Rohingya

Warga Muslim Rohingya berlarian menyelamatkan diri mereka saat desa dan rumah-rumah mereka dibakar oleh militer Myanmar. (Foto: dok. Arakan Times)

Sittwe, Media nasional Myanmar menyiarkan bahwa “teroris Bengali” adalah pelaku pembakaran rumah-rumah di desa Rohingya dan membunuh orang-orangnya di Ratheduang, Buthidaung dan Maungdaw.

Pemberitaan itu dinilai sebagai propaganda pemerintah selama 24 jam terakhir, demikian Arakan Times memberitakan yang dikutip MINA, Selasa (29/8).

Padahal satu yang terjadi di Rakhine State, tanggal 28 Agustus, perwira militer memberi peringatan kepada desa Anauk Pyin dan Nyaung Bin Gyi di Rathedaung, dua desa Rohingya di antara 22 desa warga Buddha Rakhine.

Seorang warga bernama Amir Hakim mengatakan, militer menyuruh warga Rohingya untuk pergi ke mana pun yang mereka bisa atau tentara akan membakar desa-desa.

Arakan Times mengungkapkan, Pusat Informasi Kantor Penasihat Negara yang berada di bawah pengawasan pelaku genosida Zaw Htay, telah mengorganisir propaganda melawan Rohingya sejak tahun 2011.

Menurut informasi terbaru, 19 desa Rohingya telah terbakar menjadi abu, 700 warga sipil Rohingya dibantai atau ditembak mati oleh militer, 90.000 orang Rohingya kehilangan tempat tinggal mereka. Namun, Arakan Times tidak mengungkapkan sumber data tersebut.

Menurut warga Rohingya bernama U Kyaw Naing dari kamp pengungsi Thae Chaung di Sittwe, situasi saat ini di Rathedaung, Buthidaung dan Maungdaw seratus kali lebih buruk daripada pembantaian tahun 2012.

“Pada 2012, tentara Myanmar menggunakan ekstremis (Buddha) Rakhine untuk menghancurkan kami, tapi sejak Oktober 2016, militer, polisi penjaga perbatasan dan ekstremis Rakhine yang dipimpin oleh Aye Maung telah membunuh kami atas nama ARSA,” ujarnya.

“Jika ARSA benar-benar melakukan kejahatan, kami tidak keberatan untuk menghukum mereka. Mengapa ribuan warga sipil yang tidak bersalah menjadi sasaran pasukan keamanan?” tambahnya.

sumber:mirajnews